JAYAPURA – KPU Provinsi Papua telah mendeklarasikan kampanye damai bagi kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur provinsi Papua periode 2024-2029, pada Rabu (25/9) malam di halaman kantor KPU provinsi Papua.
Dengan dideklarasikannya kampanye damai itu, kedua pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, Benhur Tomi Mano-Yermias Bisay atau (BTM-Yes) dan pasangan Matius D. Fakhiri, dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen (Mari-Yo) sudah bisa melakukan kampanye kepada masyarakat untuk menyampaikan visi-misi dari para calon kepada masyarakat.
Untuk amannya kampanye tersebut dari kedua pasangan calon, pihak keamanan dari kepolisian Polda Papua menempelkan 8 personil per paslon. Hanya saja dari informasi yang beredar ternyata ada paslon yang tidak mau di kawal oleh aparat kepolisian selama masa kampanye berlangsung. Alasannya dengan dalil tidak netral.
Informasi tersebut dibenarkan oleh ketua KPU Papua Steve Dumbon. Ia mengatakan bahwa ada pasangan kepala daerah yang tidak mau dikawal oleh aparat kepolisian dalam kampanye.
Namun ketua KPU itu tidak menyebutkan secara detail kepada wartawan. Menangapi hal tersebut Kapolda Papua Brigjen Pol Patrige R. Renwarin mengatakan bahwa pihaknya tidak akan tangung jawab apabila ada kejadian yang tidak diinginkan terjadi pada Paslon tersebut.
JAYAPURA – KPU Provinsi Papua telah mendeklarasikan kampanye damai bagi kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur provinsi Papua periode 2024-2029, pada Rabu (25/9) malam di halaman kantor KPU provinsi Papua.
Dengan dideklarasikannya kampanye damai itu, kedua pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, Benhur Tomi Mano-Yermias Bisay atau (BTM-Yes) dan pasangan Matius D. Fakhiri, dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen (Mari-Yo) sudah bisa melakukan kampanye kepada masyarakat untuk menyampaikan visi-misi dari para calon kepada masyarakat.
Untuk amannya kampanye tersebut dari kedua pasangan calon, pihak keamanan dari kepolisian Polda Papua menempelkan 8 personil per paslon. Hanya saja dari informasi yang beredar ternyata ada paslon yang tidak mau di kawal oleh aparat kepolisian selama masa kampanye berlangsung. Alasannya dengan dalil tidak netral.
Informasi tersebut dibenarkan oleh ketua KPU Papua Steve Dumbon. Ia mengatakan bahwa ada pasangan kepala daerah yang tidak mau dikawal oleh aparat kepolisian dalam kampanye.
Namun ketua KPU itu tidak menyebutkan secara detail kepada wartawan. Menangapi hal tersebut Kapolda Papua Brigjen Pol Patrige R. Renwarin mengatakan bahwa pihaknya tidak akan tangung jawab apabila ada kejadian yang tidak diinginkan terjadi pada Paslon tersebut.
