JAYAPURA – Wakil Ketua III DPR Papua, Dr Yunus Wonda berpendapat bahwa untuk pekerjaan fisik di Papua tidak ada salahnya jika menyerahkan ke pihak Dinas PUPR karena dirasa lebih tepat dalam pengawasan maupun lebih memahami pekerjaan apa yang harus dilakukan. Ketimbang pekerjaan yang dilakukan oleh Balai Jalan Jembatan maupun Balai Wilayah Sungai yang menurutnya sangat jarang diketahui apa saja yang dikerjakan termasuk system pengawasannya.
“Saya pikir terlalu banyak balai di Papua ini. Tidak enaknya lagi semua dihandle pemerintah pusat. Ada Balai Wilayah Sungai, Balai Jalan dan Jembatan kita jarang mengetahui apa saja yang sudah dikerjakan selama ini,” kata Yunus Wonda di ruang kerjanya pekan kemarin. Yang jadi pertimbangan Yunus adalah selain tidak mengetahui pekerjaan apa saja yang dilakukan, selama ini system pengawasan yang dilakukan anggota DPR RI yang bermitra juga jarang diketahui public.
“Coba lihat pernahkan anggota DPR RI datang ke daerah – daerah kemudian mengecek pekerjaan fisik yang dilakukan balai – balai ini,” singgung Yunus. Sementara anggaran yang dikelola satu balai nominalnya bisa setara dengan APBD Papua. “Nah mengapa tidak diserahkan saja ke dinas PU di Papua yang system pengawasannya akan dilakukan oleh DPR Papua ketimbang kami sendiri tidak mengetahui apa saja yang dikerjakan padahal lokasinya di Papua dan kami wakil rakyat dari Papua tapi tidak tahu apa yang dilakukan,” sindirnya. Yunus kembali menyinggung bahwa pekeraan tersebut dilakukan oleh balai dengan dukungan anggaran yang cukup besar mungkin ada baiknya usulan dari kabupaten kota semua diserahkan ke balai agar pihak balai saja yang bekerja.
“Jangan anggaran yang harusnya ke Papua malah dikirim ke balai kemudian pekerjaan yang menggunakan APBD diperketat sementara yang dikerjakan balai seperti diperlonggar, sekalian saja balai yang kerjakan sebab kami lihat juga kurang efektif,” tutupnya. (ade)
JAYAPURA – Wakil Ketua III DPR Papua, Dr Yunus Wonda berpendapat bahwa untuk pekerjaan fisik di Papua tidak ada salahnya jika menyerahkan ke pihak Dinas PUPR karena dirasa lebih tepat dalam pengawasan maupun lebih memahami pekerjaan apa yang harus dilakukan. Ketimbang pekerjaan yang dilakukan oleh Balai Jalan Jembatan maupun Balai Wilayah Sungai yang menurutnya sangat jarang diketahui apa saja yang dikerjakan termasuk system pengawasannya.
“Saya pikir terlalu banyak balai di Papua ini. Tidak enaknya lagi semua dihandle pemerintah pusat. Ada Balai Wilayah Sungai, Balai Jalan dan Jembatan kita jarang mengetahui apa saja yang sudah dikerjakan selama ini,” kata Yunus Wonda di ruang kerjanya pekan kemarin. Yang jadi pertimbangan Yunus adalah selain tidak mengetahui pekerjaan apa saja yang dilakukan, selama ini system pengawasan yang dilakukan anggota DPR RI yang bermitra juga jarang diketahui public.
“Coba lihat pernahkan anggota DPR RI datang ke daerah – daerah kemudian mengecek pekerjaan fisik yang dilakukan balai – balai ini,” singgung Yunus. Sementara anggaran yang dikelola satu balai nominalnya bisa setara dengan APBD Papua. “Nah mengapa tidak diserahkan saja ke dinas PU di Papua yang system pengawasannya akan dilakukan oleh DPR Papua ketimbang kami sendiri tidak mengetahui apa saja yang dikerjakan padahal lokasinya di Papua dan kami wakil rakyat dari Papua tapi tidak tahu apa yang dilakukan,” sindirnya. Yunus kembali menyinggung bahwa pekeraan tersebut dilakukan oleh balai dengan dukungan anggaran yang cukup besar mungkin ada baiknya usulan dari kabupaten kota semua diserahkan ke balai agar pihak balai saja yang bekerja.
“Jangan anggaran yang harusnya ke Papua malah dikirim ke balai kemudian pekerjaan yang menggunakan APBD diperketat sementara yang dikerjakan balai seperti diperlonggar, sekalian saja balai yang kerjakan sebab kami lihat juga kurang efektif,” tutupnya. (ade)
