JAYAPURA-Salah satu anggota Kelompok Khusus DPR Papua, Yonas Nusi justru berpendapat bahwa jika ingin menilai soal kebijakan siaga tempur ini maka sepatutnya melihat latar belakang mengapa status tersebut dinaikkan.
Yang sebelumnya lebih santun dan humanis kini diperintahkan untuk bersiaga dan siap berperang. Kata Yonas dari yang sudah disampaikan oleh panglima TNI dan Kapolri dalam menangani persoalan penyanderaan dan kekerasan yang selama ini terjadi tentu tidak muncul begitu saja melainkan ada alasan logis yang menjadi dasar.
“Coba lihat pernyataan dari Kelompok TPN OPM atau Kriminal Bersenjata sebelumnya dimana mereka menyampaikan siap melakukan perang terbukan bahkan menantang TNI Polri untuk masuk dan diladeni dengan cara gerilya. Nah dari alasan – alasan inilah kami pikir pantang untuk TNI Polri mendiamkan apalagi yang dilakukan TPN OPM sudah merongrong kedaulatan negara,” beber Yonas Nusi, Kamis (27/4).
Pernyataan siap perang ini artinya menurut Yonas TPN/OPM sudah mengundang kekuatan negara dalam hal ini TNI Polri untuk melakukan kontak senjata. Karenanya pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum DPP Garuda Merah Putih Provinsi Papua, Republik Indonesia itu berpendapat bahwa TPN OPM siap melakukan perang melawan TNI Polri. “Saya menilai bahwa tugas dan fungsi polisi adalah menjaga Kamtibmas sedangkan TNI menjaga kedaulatan negara jadi sah sah saja jika memberikan status siaga tempur,” imbuhnya.
Gambarannya adalah di satu pihak ada kelompok yang mengajak berperang dan dilain pihak ada kekuatan negara yang harus diturunkan untuk menjaga kedaulatan tadi. TNI menjalankan fungsi kedaulatan negara jadi tidak salah. “Saya melihat statemen dari pihak penyandera itu harus direspon, saya tidak persoalkan mau dialog atau seperti apa tapi ada statemen keras dari TPN OPM di wilayah pegunungan yang menantang kekuatan negara untuk perang dan itu yang disikapi,” analisa Yonas.
Lalu soal kekhawatirann terkait berdampak pada warga sipil yang lain, Yonas berpendapat bahwa TNI Polri akan bertindak terukur dan tidak sembrono. “Ketika ada yang menyatakan perang maka semua konsekwensi sudah dihitung dan dampaknya pasti berimbas pada masyarakat tapi saya yakin TNI Polri bisa memilah operasi yang dijalankan dengan wilayah yang didiami masyarakat apalagi misi mereka adalah penyelamatan,” tambah Yonas.
Kapolda dan Panglima diyakini telah memilah mana yang harus ditindak dan mana wilayah masyarakat sipil. Ada pemetaan wilayah operasi yang harus disentuh dan mana yang harus dibiarkan steril dari kontak tembak. “Saya pribadi prihatin dengan penyanderaan yang cukup panjang dan saya yakin sekali bahwa target penyanderaan oleh OPM sulit terwujud sebab kita punya pengalaman soal Kelly Kwalik dulu,” paparnya.
Yonas menyarankan agar ada komunikasi yang dibangun apakah lewat tokoh masyarakat maupun pemda setempat agar sandera bisa segera dikembalikan. “Kalau TPN OPM berfikir berharap ada perhatian negara luar saya pikir negara luar juga cerdas. Tidak mungkin berkompromi dengan kelompok bersenjata yang membunuh warga sipil dan Indonesia negara berdaulat yang dihormati oleh negara lain,” tegasnya.
Lebih jauh Yonas menyinggung bahwa TPN OPM jika bicara kemanusiaan toh kelompok ini juga banyak mengorbankan warga tak berdosa dan bagaimana mungkin perbuatan dosa direstui oleh Tuhan. “Kalau bicara damai tidak boleh tindakan membunuh mereka yang tidak berdaya dan rakyat yang tidak bersalah. Ingat Tuhan tidak mengajarkan kekerasan terhadap bersama.
Sebelum Yesus berangkat ke surga Tuhan tidak tinggalkan amanat untuk membunuh dan memberontak tapi meninggalkan amanat agung yang menjadikan semua umat bangsa menjadi muridnya dan melakukan sesuatu yang diperintahkan sesuai dengan ayat Injil Matius 28: 18-20,” ucap Yonas Nusi.
Karenanya jika berjuang dengan kekerasan maka dipastikan Tuhan tidak akan setuju sebab di bawah kolong langit ini Tuhan tidak akan pernah merestui tindakan pertumpahan darah. “Saya juga percaya TNI Polri bisa menyelesaikan persoalan bangsa sebab negara ini diproklamirkan berdasar ketuhanan dan Tuhan bersama negara ini, itu yang perlu dicatat,” tutupnya. (oel/ade/wen)
Yonas Nusi: Soal Siaga Tempur Bukannya TPN OPM Dulu yang Menantang Perang?
JAYAPURA-Salah satu anggota Kelompok Khusus DPR Papua, Yonas Nusi justru berpendapat bahwa jika ingin menilai soal kebijakan siaga tempur ini maka sepatutnya melihat latar belakang mengapa status tersebut dinaikkan.
Yang sebelumnya lebih santun dan humanis kini diperintahkan untuk bersiaga dan siap berperang. Kata Yonas dari yang sudah disampaikan oleh panglima TNI dan Kapolri dalam menangani persoalan penyanderaan dan kekerasan yang selama ini terjadi tentu tidak muncul begitu saja melainkan ada alasan logis yang menjadi dasar.
“Coba lihat pernyataan dari Kelompok TPN OPM atau Kriminal Bersenjata sebelumnya dimana mereka menyampaikan siap melakukan perang terbukan bahkan menantang TNI Polri untuk masuk dan diladeni dengan cara gerilya. Nah dari alasan – alasan inilah kami pikir pantang untuk TNI Polri mendiamkan apalagi yang dilakukan TPN OPM sudah merongrong kedaulatan negara,” beber Yonas Nusi, Kamis (27/4).
Pernyataan siap perang ini artinya menurut Yonas TPN/OPM sudah mengundang kekuatan negara dalam hal ini TNI Polri untuk melakukan kontak senjata. Karenanya pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum DPP Garuda Merah Putih Provinsi Papua, Republik Indonesia itu berpendapat bahwa TPN OPM siap melakukan perang melawan TNI Polri. “Saya menilai bahwa tugas dan fungsi polisi adalah menjaga Kamtibmas sedangkan TNI menjaga kedaulatan negara jadi sah sah saja jika memberikan status siaga tempur,” imbuhnya.
Gambarannya adalah di satu pihak ada kelompok yang mengajak berperang dan dilain pihak ada kekuatan negara yang harus diturunkan untuk menjaga kedaulatan tadi. TNI menjalankan fungsi kedaulatan negara jadi tidak salah. “Saya melihat statemen dari pihak penyandera itu harus direspon, saya tidak persoalkan mau dialog atau seperti apa tapi ada statemen keras dari TPN OPM di wilayah pegunungan yang menantang kekuatan negara untuk perang dan itu yang disikapi,” analisa Yonas.
Lalu soal kekhawatirann terkait berdampak pada warga sipil yang lain, Yonas berpendapat bahwa TNI Polri akan bertindak terukur dan tidak sembrono. “Ketika ada yang menyatakan perang maka semua konsekwensi sudah dihitung dan dampaknya pasti berimbas pada masyarakat tapi saya yakin TNI Polri bisa memilah operasi yang dijalankan dengan wilayah yang didiami masyarakat apalagi misi mereka adalah penyelamatan,” tambah Yonas.
Kapolda dan Panglima diyakini telah memilah mana yang harus ditindak dan mana wilayah masyarakat sipil. Ada pemetaan wilayah operasi yang harus disentuh dan mana yang harus dibiarkan steril dari kontak tembak. “Saya pribadi prihatin dengan penyanderaan yang cukup panjang dan saya yakin sekali bahwa target penyanderaan oleh OPM sulit terwujud sebab kita punya pengalaman soal Kelly Kwalik dulu,” paparnya.
Yonas menyarankan agar ada komunikasi yang dibangun apakah lewat tokoh masyarakat maupun pemda setempat agar sandera bisa segera dikembalikan. “Kalau TPN OPM berfikir berharap ada perhatian negara luar saya pikir negara luar juga cerdas. Tidak mungkin berkompromi dengan kelompok bersenjata yang membunuh warga sipil dan Indonesia negara berdaulat yang dihormati oleh negara lain,” tegasnya.
Lebih jauh Yonas menyinggung bahwa TPN OPM jika bicara kemanusiaan toh kelompok ini juga banyak mengorbankan warga tak berdosa dan bagaimana mungkin perbuatan dosa direstui oleh Tuhan. “Kalau bicara damai tidak boleh tindakan membunuh mereka yang tidak berdaya dan rakyat yang tidak bersalah. Ingat Tuhan tidak mengajarkan kekerasan terhadap bersama.
Sebelum Yesus berangkat ke surga Tuhan tidak tinggalkan amanat untuk membunuh dan memberontak tapi meninggalkan amanat agung yang menjadikan semua umat bangsa menjadi muridnya dan melakukan sesuatu yang diperintahkan sesuai dengan ayat Injil Matius 28: 18-20,” ucap Yonas Nusi.
Karenanya jika berjuang dengan kekerasan maka dipastikan Tuhan tidak akan setuju sebab di bawah kolong langit ini Tuhan tidak akan pernah merestui tindakan pertumpahan darah. “Saya juga percaya TNI Polri bisa menyelesaikan persoalan bangsa sebab negara ini diproklamirkan berdasar ketuhanan dan Tuhan bersama negara ini, itu yang perlu dicatat,” tutupnya. (oel/ade/wen)
