Ia menerangkan, persoalan tidak berhenti pada kendala teknis. BPS juga menghadapi tantangan dari sebagian masyarakat yang masih ragu mengikuti Sensus Ekonomi. Kekhawatiran tersebut antara lain muncul karena responden takut data yang diberikan berkaitan dengan kewajiban perpajakan. Bahkan, di sejumlah lokasi terdapat warga yang menolak didata oleh petugas.
Akhmad mengatakan, jajaran BPS provinsi maupun kabupaten/kota, termasuk pegawai organik, turun membantu petugas menjelaskan kepada warga agar bersedia mengikuti sensus. “Pendekatan tersebut untuk membangun kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan data ekonomi yang dikumpulkan benar-benar menggambarkan kondisi riil di Papua,” katanya.
Akhmad memastikan data perusahaan, pelaku usaha maupun rumah tangga yang diberikan kepada petugas tidak akan disampaikan kepada pihak lain dan tidak dipublikasikan secara individual. Data tersebut akan diolah dan disajikan dalam bentuk statistik agregat untuk kebutuhan perencanaan, evaluasi, serta penyusunan kebijakan pembangunan.
“Kami ingin setiap pelaku usaha merasa aman, nyaman, dan percaya dalam memberikan data. BPS membutuhkan data yang lengkap dan benar, sekaligus mempunyai kewajiban menjaga kerahasiaan informasi responden,” tegasnya.
Ia menerangkan, persoalan tidak berhenti pada kendala teknis. BPS juga menghadapi tantangan dari sebagian masyarakat yang masih ragu mengikuti Sensus Ekonomi. Kekhawatiran tersebut antara lain muncul karena responden takut data yang diberikan berkaitan dengan kewajiban perpajakan. Bahkan, di sejumlah lokasi terdapat warga yang menolak didata oleh petugas.
Akhmad mengatakan, jajaran BPS provinsi maupun kabupaten/kota, termasuk pegawai organik, turun membantu petugas menjelaskan kepada warga agar bersedia mengikuti sensus. “Pendekatan tersebut untuk membangun kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan data ekonomi yang dikumpulkan benar-benar menggambarkan kondisi riil di Papua,” katanya.
Akhmad memastikan data perusahaan, pelaku usaha maupun rumah tangga yang diberikan kepada petugas tidak akan disampaikan kepada pihak lain dan tidak dipublikasikan secara individual. Data tersebut akan diolah dan disajikan dalam bentuk statistik agregat untuk kebutuhan perencanaan, evaluasi, serta penyusunan kebijakan pembangunan.
“Kami ingin setiap pelaku usaha merasa aman, nyaman, dan percaya dalam memberikan data. BPS membutuhkan data yang lengkap dan benar, sekaligus mempunyai kewajiban menjaga kerahasiaan informasi responden,” tegasnya.
