*Pintu Masuk Dipalang Pendemo, Sejumlah ASN Balik Kanan
SENTANI-Aktivitas di kompleks kantor Bupati Jayapura di Gunung Merah, Senin (26/7) lumpuh akibat aksi demo sekelompok masyarakat yang menuntut DPRD Kabupaten Jayapura untuk segera membentuk Pansus terkait dengan pengelolaan dana hibah dari BNPB terkait dengan rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana di Kabupaten Jayapura.
Aksi demo sekelompok warga ini bukan yang pertama kali dilakukan. Namun aksi yang mereka lakukan kemarin membuat aktivitas di Gunung Merah terganggu. Pasalnya, para pendemo menutup akses keluar masuk dari Gunung Merah. Bahkan mereka juga membakar ban di depan gapura kantor Bupati Jayapura.
“Ini kali yang kelima kami melakukan aksi karena sudah 4 kali kami melakukan aksi tapi tidak ditanggapi,” kata koordinator aksi demo, Manase Taime ketika dikonfirmasi wartawan di sela-sela aksi di kantor Bupati Jayapura, Senin (26/7).
Manase Taime menegaskan, aksi yang mereka lakukan ini melibatkan secara langsung sejumlah ondofolo atau kepala suku dari sejumlah kampung yang ada di pesisir Danau Sentani. Karena menurutnya hal ini berkaitan dengan hak-hak masyarakat adat.
“Karena tidak ditanggapi maka kami meminta dukungan dari para ondofolo dalam melakukan aksi ini,” jelasnya.
Dia juga sangat menyayangkan pernyataan ketua DPRD Kabupaten Jayapura, Klemens Hamo yang menanggapi aksi yang mereka lakukan sebelumnya. Dimana ketua DPRD Kabupaten Jayapura menurut Manase Taime, meminta mereka menunggu koordinasi dewan dengan kepala daerah dalam hal ini Bupati Jayapura Mathius Awoitauw.
“Kita sudah koordinasi dengan DPR tetapi ketua DPR bilang sabar ya, kita koordinasi dengan bupati dulu. Ini kan lucu. Itu yang kami marah sehingga kami bicara dengan ondofolo,” tegasnya.
Terkait hal itu mereka mengancam akan menutup seluruh akses masuk keluar kantor Bupati Jayapura, sampai Bupati Matius Awoitauw dan ketua DPRD Kabupaten Jayapura, Clemens Hamo menjawab langsung dan memberikan kejelasan dari tuntutan yang disampaikan oleh masyarakat adat tersebut.
Apalagi kata dia pengelolaan dana hibah BNPB yaitu dana bencana banjir bandang 2019 itu sudah memasuki batas ambang terakhir terkait pertanggungjawaban penyerapannya yaitu pada 1 September nanti.
“DPR harus segera membentuk Pansus dan harus segera dilakukan sekarang juga. Kalau tidak dibentuk kami akan palang pakai timbunan di jalan masuk dan keluar kantor bupati ini,” ujarnya.
Untuk diketahui pemerintah pusat melalui BNPB telah mengalokasikan dana hibah bencana untuk rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana di Kabupaten Jayapura senilai lebih dari Rp 375 miliar.
Dana itu diperuntukkan bagi sejumlah pekerjaan terkait dengan rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana. Termasuk pembangunan bantuan rumah bagi masyarakat yang menjadi korban dari bencana banjir tersebut.
“Dari catatan yang ada di saya itu ada Rp 53 miliar juga yang digunakan untuk membiayai kegiatan di 16 OPD. Itu kan dana untuk rakyat,” tutup Manase Taime.
Dari pantauan Cenderawasih Pos, hingga pukul 13.00 WIT., belum ada satu pun pejabat Pemkab Jayapura maupun pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Jayapura yang menemui warga yang menggelar demo.
Para pendemo mengancam akan tetap menduduki kompleks Kantor Bupati Jayapura sampai ada jawaban dari DPRD dan juga pemerintah terkait dengan tuntutan mereka.
Tak lama kemudian, 13 anggota DPRD Kabupaten Jayapura terlihat mendatangi warga yang demo dan melakukan penandatanganan pernyataan sikap dukungan dari perwakilan mengataskannamakan lembaga DPRD Kabupaten Jayapura terkait tuntutan pembentukan Pansus pengelolaan dana bencana di Kabupaten Jayapura.
Adapun anggota DPRD Kabupaten Jayapura yang melakukan penandatanganan terhadap pernyataan sikap tersebut di antaranya Lerry Patrix Suebu, Sihar L Tobing, Wagus Hidayat, Eymus Weya, Apolos Lay, Angganeta Wally, Basuki, Kilion Costa, Irene, Piet Haryanto Soyan, Slamet, Esau Yanteo, Clief Ohe.
Sihar L Tobing meminta kepada 12 rekannya supaya tetap konsisten terhadap keputusan mereka yang sudah menandatangi pernyataan sikap tersebut. “Jadi kami yang 13 ini tidak hanya sekedar tanda tangan begitu saja, tidak,” tegas Sihar L Tobing.
Lanjut politisi Partai Golkar itu, Selasa (27/7) hari ini, DPRD akan mengadakan pertemuan yang sudah terjadwal. Melalui forum tersebut, 13 anggota DPRD akan meminta supaya harus menjadwalkan pembentukan Pansus. Kalau seandainya permintaan 13 anggota tersebut ditolak, maka pihaknya dalam hal ini 13 anggota DPRD berjanji tidak akan melanjutkan pembentukan Renja DPRD Kabupaten Jayapura. “Saya pikir teman-teman yang 13 ini harus konsisten dan tidak ada pengkhianat,” tegas mantan pengacara itu.
Terkait hal ini, Sihar Tobing meminta kepada seluruh masyarakat supaya menghargai mekanisme yang ada di DPRD Kabupaten Jayapura.
Pantauan media ini, meskipun sudah dijawab oleh sebagian anggota DPRD Kabupaten Jayapura, namun massa tetap ngotot meminta salah satu pimpinan dewan untuk menandatangi pernyataan sikap pembentukan Pansus. Karena mereka menilai, apabila tidak ada komitmen dari salah satu pimpinan, maka sia-sia pernyataan sikap yang sudah ditandatangani oleh 13 anggota DPRD itu.
Adapun aksi demonstrasi yang dilakukan oleh warga korban banjir bandang di Sentani Kabupaten Jayapura di depan pintu gerbang Kantor Bupati Jayapura, sangat berdampak terhadap aktivitas kegiatan pemerintahan di kantor Bupati Jayapura.
Sebagian aparatur sipil negara (ASN) terlihat terpaksa balik kanan atau tidak bisa masuk ke kantor bupati lantaran pintu gerbang baik di bagian depan kantor maupun di bagian belakang dipalang oleh perwakilan masyarakat adat yang menjadi korban bencana banjir bandang 2019 lalu.
Asisten 3 Setda Kabupaten Jayapura, Timotius Demetouw mengakui, sebagian ASN tidak bisa mengakses kantor bupati akibat adanya aksi itu. Kendati demikian dia juga menjelaskan, sebagian besar ASN di Kabupaten Jayapura atau 50% memang mendapatkan jadwal untuk bekerja dari rumah di tengah pandemi Covid-19 ini.
Di sisi lain ada beberapa kantor dinas di Kabupaten Jayapura itu yang tidak bisa sepenuhnya melakukan aktivitas kegiatan di dalam ruangan lantaran ada beberapa pegawainya yang terkonfirmasi terpapar Covid-19.
“Memang kita sedang kerja dari rumah, ada sekitar 50 persen. Sedangkan ada juga beberapa kantor yang memang sedang tidak menjalankan kegiatan pelayanan karena ada beberapa pegawainya terpapar Covid-19,”jelas Timothius Demetouw saat dikonfirmasi media ini, Senin (26/7).
Lanjut dia, mengenai pembatasan aktivitas ASN di kantor Bupati Jayapura itu sebenarnya sudah dikeluarkan surat edarannya beberapa waktu lalu oleh Bupati Jayapura. Sehingga yang hadir di kantor bupati Jayapura saat ini tidak lebih dari 25% saja. Sehubungan dengan pembatasan aktivitas ASN di kantor bupati Jayapura itu berlaku sekitar 1 bulan dimulai dari 14 Juli sampai 14 Agustus 2021.
“Jadi hari ini memang ada ASN yang sudah didalam tetapi ada juga ASN yang masih belum masuk ketika mereka sudah ada di depan pintu gerbang,” tambahnya. (roy/nat)
