JAYAPURA –Komisi Nasional Hak Asasi Manusian (Komnas HAM) Perwakilan Papua Frits Ramandey menanggapinya bahwa pernyataan Pangdam Cenderawasih adalah sebuah pesan kemanusiaan.
“Itu pesan kemanusiaan yang baik dan harus menjadi kebijakan Pangdam yang bisa diketahui oleh seluruh jajaran TNI di Papua, tidak hanya di lingkungan Kodam tetapi juga harus di semua level kodam, kodim dan lainnya,” kata Frits kepada Cenderawasih Pos, Jumat (26/5) kemarin.
Kata Frits, pesan kemanusiaan dari Pangdam tersebut harus ada penataan ulang tentang pola operasi. Tidak hanya operasi pembebasan pilot, melainkan juga operasi tentang seluruh pasukan TNI baik organik maupun BKO.
“Pesan kemanusiaan itu baik, sehingga Pangdam dan Kapolda harus bersinergi secara sungguh sungguh dan serius untuk menciptakan sebuah pendekatan yang lebih terukur, komperhensif dan humanis di Papua,” ucapnya.
Selain itu kata Frits, pesan tersebut harus beririsan langsung dengan upaya penertiban anggota. Sehingga, penugasan penugasan yang dilakukan tidak menjadi bagian dari membackup kepentingan kepentingan politik, ekonomi atau kemudian cipta kondisi seperti yang selama ini terjadi.
“Pangdam harus menegaskan bahwa tidak ada cipta kondisi, sehingga penyerahan penyerahan senjata yang berulang terkesan cipta kondisi. Pangdam dan Kapolda harus menciptakan sinergitas yang tinggi,” tegas Frits.
Pun kata Frits, dalam pembebasan pilot tidak ada pertumpahan darah harus dilihat sebagai upaya kemanusiaan untuk mengedepankan pendekatan dialogis dan pendekatan negosiasi.
“Jika tak mengiginkan adanya pertumpahan darah, maka pasukan tidak terlalu mendekat pada wilayah wilayah yang dideteksi sebagai wilayah dimana sandera itu berada. Sehingga memungkinkan ada ruang interaksi untuk dilakukan upaya dialog,” tuturnya.
Kata Frits, pernyataan pangdam hari ini ada dua pendekatan yang terpenting yakni, pertama tak ada NKRI dan tak ada OPM, TNI bersedia menjadi jembatan dan TNI tak ingin pertumpahan darah dalam konteks pembebasan pilot.( ade/fia/wen)
