JAYAPURA – Trauma masih menyelimuti korban penyerangan Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Enam korban yang terdiri dari tenaga kesehatan dan guru saat ini masih mendapatkan penanganan medis di RS Marthen Indey.
Kondisi korban yang terdiri dari empat perempauan dan dua laki-laki ini ada yang sudah berangsur membaik namun ada juga yang masih terbaring di ruang ICU akibat luka yang cukup serius. Misalkan, luka pada bagian dada, perut, kaki dan bagian tangan.
Hal ini terungkap saat pengamatan yang dilakukan Komnas HAM RI Perwakilan Papua di RS Marthen Indey, Selasa (25/3) kemarin.
Adapun pengamatan yang dilakukan Komnas HAM seiring dengan pengaduan pro-aktif atas kekerasan yang dialami tenaga medis dan guru di Anggruk pada 21-22 Maret, yang mengakibatkan tujuh korban di antaranya satu meninggal dunia dan enam orang luka-luka.
”Kami sempat berinteraksi dengan para korban, paling tidak pengamatan ini lebih kepada menanyakan kondisi kesehatan mereka dan memberikan dukungan moral,” kata Kepala Komnas HAM Papua, Frits Ramandey saat menghubungi Cenderawasih Pos, Selasa (25/3).
Sepintas mereka juga meneteskan air mata sembari berkata bahwa serangan itu sangat brutal dan cepat, hingga mengakibatkan mereka tidak bisa menyelamatkan diri saat itu.
”Dari penyampaian korban, kronologi itu begitu cepat dan brutal dilakukan sejumlah orang yang mereka sendiri tidak bisa menghitung jumlah orang yang menyerang mereka. Namun orangnya cukup banyak dan mereka tidak mengenalnya,” terangnya.
Korban pun tak menyebut nama pelaku, namun mereka datang dalam jumlah yang banyak. Ada yang memegang kampak, panah, parang, kayu, batu dan langsung melakukan penyerangan terhadap korban. Serangan tersebut membuat korban ada yang mengalami luka pada bagian dada, kepala, perut, kaki dan tangan.
”Kami belum bisa mendalami lebih panjang karena mereka juga masih dalam kondisi sakit dan masih trauma, bahkan bicara sedikit langsung menangis,” ujarnya. Terhadap situasi ini, Komnas memastikan bahwa para korban adalah murni sebagai tenaga kesehatan dan guru. Bukan bagian dari labeling yang ditujukan kepada mereka seakan-akan datang dengan misi lain.
”Ada salah satu korban anak Papua dengan marga Kambu, saat berinteraksi bagaimana dia menyayangkan sebagai orang asli Papua namun mengalami tindakan kekerasan di atas tanahnya sendiri,” bebernya. Adapun tindakan Komnas HAM selanjutnya kata Frits yaitu memastikan para korban mendapat pelayanan maksimal dan apa yang menjadi hak-hak metreka sebagai tenaga kontrak.
Kata Frits, setelah kejadian ini, Komnas HAM mempunyai tanggung jawab untuk memberikan evaluasi tentang bagaimana keselamatan para pekerja kemanusiaan di wilayah konflik.”Terhadap kejadian ini, Komnas HAM memberi pesan kemanusiaan terhadap kelompok sipil bersenjata agar tidak melakukan tindakan brutalisme seperti ini terhadap pekerja kemanusiaan. Tidak bisa menjustifikasi pernyataan panglima TNI bahwa semua guru dan parawat yang berada di pedalaman adalah TNI-Polri lalu kemudian melakukan penyerangan,”kata Frits.
Kata Frits, atas kejadian ini mengakibatkan hak masyarakat atas pendidikan dan kesehatan menjadi hilang. Dan kejadian ini menurunya telah terjadi pelanggaran HAM karena ada orang yang meninggal dunia dan luka-luka.
”Kejadian ini juga bertentangan dengan prinsip HAM. Kejadian ini adalah kriminal karena itu negara harus hadir untuk penegakan hukum,” tegasnya. ”Saya menyerukan kelompk sipil brsenjata untuk tidak melakukan tindakan-tindakan kekerasan terhadap pekerja kemanusiaan. Tindakan ini juga mengakibatkan korban meninggal dunia dan luka luka, namun juga masyarakat menjadi korban karena ada fasilitas sekolah yang dirusak,” sambungnya.
Sementara itu, dari hasil pengamatan yang dilakukan di RS Marthen Indey. Frits mengaku para korban terlayani dengan baik dan maksimal, pihaknya juga telah bertemu dengan manajemen rumah sakit. (fia/ade)
