Perubahan APBD Tahun 2019 Provinsi Papua Naik 7,67 Persen
JAYAPURA–Rapat paripurna DPR Papua dalam pembahasan Raperdasi Perubahan APBD tahun anggaran 2019 di ruang sidang DPR Papua, Rabu (25/9) malam akhirnya dibuka. Dihadiri Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP., MH., dan seluruh Forkopimda Provinsi Papua, kegiatan yang dijadwalkan dimulai pukul 19.00 WIT molor higga 20.30 WIT.
Dalam pidato pengantarnya, Gubernur Lukas Enembe menjelaskan bahwa dirinya dalam dua minggu terakhir sudah dua kali berdiri di mimbar sidang DPRP untuk melakukan satu gerakan perubahan. Karenanya dengan upaya yang dilakukan saat ini bisa membentuk terjalinnya kemitraan eksekutif dan legislatif guna meningkatkan kesejahteraan.
Tahun 2019 menurutnya, menjadi tahun pertama dari pelaksanaan pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD Papua tahun 2019-2023. Karenanya kebijakan umum perubahan APBD menjadi upaya dalam melakukan penyesuaian capaian target kinerja.
Gubernur Enembe menyebut ada empat poin prioritas pembangunan yaitu peningkatan pembangunan manusia, ekonomi daerah, pelayanan umum dan peningkatan infrastruktur. “APBD Papua tahun 2019 telah ditetapkan dan selanjutnya menjadi dasar dalam penghitungan APBD perubahan. Dimana ditetapkan sebesar Rp 13,97 triliun berubah menjadi Rp 15,92 triliun atau meningkat 7,67 persen.
Kedua, anggaran belanja ditetapkan Rp 13,92 triliun berubah menjadi Rp 15,35 triliun atau meningkat jadi 10.23 persen dan netto ditetapkan sebesar minus Rp 50 miliar berubah menjadi Rp 302,15 miliar,” kata Lukas Enembe tadi malam.
Lalu penerimaan PAD semula sebesar Rp 938 miliar menjadi Rp 1,93 triliun atau mengalami peningkatan sebesar Rp 105,93 persen. Untuk penerimaan pendapatan dari sumber dana perimbangan direncanakan semula Rp 4,40 triliun berubah menjadi Rp 4,44 triliun atau meningkat 0,79 persen. Sedangkan pendapatan dari sumber lain yang sah semula Rp 8,63 triliun menjadi Rp 8,67 triliun atau meningkat 0,50 persen.
“Arah kebijakan dan program pembangunan dalam RKPD 2019 diberi tema pemantapan kualitas hidup untuk kemandirian daerah sehingga dimasukkan empat prioritas pembangunan di atas tadi,” imbuhnya.
Ia juga mengajak semua pihak bergandengan tangan memberikan yang terbaik bagi rakyat dan negara.
Sementara Ketua DPR Papua, DR. Yunus Wonda dalam sambutannya menyebutkan materi perubahan anggaran pendapatan belanja daerah Papua tahun 2019 dimana terdiri dari pendapatan senilai Rp 1.072.072.330.063 atau naik 7,67 persen dari anggaran semula sebesar Rp 13.978.117.882.487 sehingga pada perubahan APBD tahun 2019 pendapatan daerah menjadi Rp 15.050.145.152.550.
Sementara untuk belanja daerah terdapat penambahan sebesar Rp 1.424.178.576.970 atau naik 10.23 persen dari anggaran semula sebesar Rp 13.928.117.822.487 sehingga belanja daerah pada APBD perubahan tahun 2019 menjadi Rp 15.352.296.399.457. Lalu dari aspek pembiayaan dimana jumlah pendapatan daerah sebesar Rp 15.050.154.152.550 dan belanja daerah sebesar Rp 15.352.296.399.457 yang terjadi defisit sebesar Rp 302.151.246.907 dan pembiayaan netto yang akan ditutup dari sisa lebih pembiayaan anggaran tahun 2018 sebesar Rp 302.151.246.907.
Sesuai dengan proyeksi perimbangan pendapatan dan belanja daerah pada perubahan APBD 2019 ini penerimaan pembiayaan berasal dari sisa lebih perhitungan tahun anggaan sebelumnya atau silpa sebesar Rp 352.151.246.907 dengan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 50.000.000.000.
Dari sambutan formal ini Yunus hanya menitip pesan agar seluruh komisi dan fraksi bisa menuangkan perhatian dan ikut mencermati materi yang telah diterima. Sehingga ketika ditetapkan nanti implementasinya benar-benar bisa dirasakan masyarakat.
Yunus juga menyinggung soal aksi kekerasan dan ia meminta untuk semua menahan diri. “Kami turut berduka cita dan saya minta semua komponen atau elemen untuk menahan diri,” imbuhnya. Sidang akan dilanjutkan pada Kamis (25/9) dengan agenda pandangan umum fraksi. (ade/nat)
