JAYAPURA – Wakil Ketua I DPR Papua, Yunus Wonda mengungkapkan bahwa upaya yang dilakukan Majelis Rakyat Papua (MRP) terkait mendorong agar kepala daerah di tingkat kabupaten dan kota di Papua adalah sosok Orang Asli Papua, dianggap perlu diapresiasi.
Meski diakui tidak mudah untuk merubah undang – undang, namun menurut Yunus Wonda, apa yang dilakukan MRP saat ini akan menjadi pembahasan pada 5 atau 10 tahun mendatang. Yunus berpendapat meski agak sulit diterapkan tahun ini namun tetap harus disuarakan.
“Kebijakan presiden tentu bermuara pada undang – undang dan dalam Otsus jelas bahwa untuk kepala daerah harus Orang Asli Papua (OAP) hanya berada pada tataran tingkat provinsi. Tidak berbicara ditingkat kabupaten maupun kota,”beber Yunus di kantor DPR Papua belum lama ini.
Jadi menurutnya, bila ingin merubah aturan main ini maka perlu menyentuh undang – undangnya. “Kami mengapresiasi apa yang sudah dilakukan MRP dimana memang perlu desakan yang dilakukan dari Papua. Kami berharap presiden juga melihat ini sebab kita akan berbicara soal Papua ke depan,” tambahnya.
Dan selama untuk kepentingan masyarakat Papua ia berharap presiden bisa mempertimbangkan. “Semangat yang dilakukan MRP saat ini adalah proteksi terhadap orang asli Papua dan jangan menganggap ini mendiskriminasi sebab jika ini tidak diproteksi maka ke depan ini akan mengancam posisi orang Papua sendiri dalam hak politiknya,” beber Yunus.
“Proteksi yang dilakukan MRP akan dibicarakan 5 atau 10 tahun ke depan dan disitu barulah kita akan sadar. Namun kita juga perlu realistis dimana masih ada kandidat yang berpasangan dengan orang non Papua dan ini tak bisa memungkiri ini dimana semua berkaitan dengan finance atau keuangan,” imbuhnya. (ade/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
JAYAPURA – Wakil Ketua I DPR Papua, Yunus Wonda mengungkapkan bahwa upaya yang dilakukan Majelis Rakyat Papua (MRP) terkait mendorong agar kepala daerah di tingkat kabupaten dan kota di Papua adalah sosok Orang Asli Papua, dianggap perlu diapresiasi.
Meski diakui tidak mudah untuk merubah undang – undang, namun menurut Yunus Wonda, apa yang dilakukan MRP saat ini akan menjadi pembahasan pada 5 atau 10 tahun mendatang. Yunus berpendapat meski agak sulit diterapkan tahun ini namun tetap harus disuarakan.
“Kebijakan presiden tentu bermuara pada undang – undang dan dalam Otsus jelas bahwa untuk kepala daerah harus Orang Asli Papua (OAP) hanya berada pada tataran tingkat provinsi. Tidak berbicara ditingkat kabupaten maupun kota,”beber Yunus di kantor DPR Papua belum lama ini.
Jadi menurutnya, bila ingin merubah aturan main ini maka perlu menyentuh undang – undangnya. “Kami mengapresiasi apa yang sudah dilakukan MRP dimana memang perlu desakan yang dilakukan dari Papua. Kami berharap presiden juga melihat ini sebab kita akan berbicara soal Papua ke depan,” tambahnya.
Dan selama untuk kepentingan masyarakat Papua ia berharap presiden bisa mempertimbangkan. “Semangat yang dilakukan MRP saat ini adalah proteksi terhadap orang asli Papua dan jangan menganggap ini mendiskriminasi sebab jika ini tidak diproteksi maka ke depan ini akan mengancam posisi orang Papua sendiri dalam hak politiknya,” beber Yunus.
“Proteksi yang dilakukan MRP akan dibicarakan 5 atau 10 tahun ke depan dan disitu barulah kita akan sadar. Namun kita juga perlu realistis dimana masih ada kandidat yang berpasangan dengan orang non Papua dan ini tak bisa memungkiri ini dimana semua berkaitan dengan finance atau keuangan,” imbuhnya. (ade/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
