*Penunjukan Plh. Gubernur Papua Menuai Protes
JAYAPURA-Penunjukan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua, Dance Yulian Flassy sebagai Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Provinsi Papua berdasarkan surat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang ditandatangani Dirjen Otda Kemendagri atasnama Mendagri Tito Karnavian, menuai protes.
Penolakan tersebut tidak hanya datang dari Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP., MH, tetapi juga datang dari berbagai kalangan masyarakat khususnya pendukung Gubernur Lukas Enembe.
Bahkan terkait penolakan ini sejumlah warga mendatangi kantor Gubernur Provinsi Papua, Jumat (25/6). Setibanya di kantoe Gubernur Papua, masyarakat yang menolak keras penunjukan Sekda Papua sebagai Plh. Gubernur Papua, langsung menyegel pintu masuk ruang kerja Sekda Papua, sekira pukul 10.45 WIT. Namun penyegelan tersebut tidak berlangsung lama. Sebab sejumlah anggota Satpol PP Provinsi Papua, langsung membuka rantai yang digunakan untuk menyegel ruang kerja Sekda Papua.
Aksi penolakan juga dilakukan ratusan masyarakat dari berbagai kalangan dan kabupaten dan kota di Provinsi Papua.
Dari pantauan Cenderawasih Pos, massa yang terdiri dari tokoh adat, mahasiswa, pengurus, kader dan simpatisan Partai Demokrat, serta pendukung Gubernur Papua, Lukas Enembe terlihat berkumpul di depan kantor Sekretariat DPD Partai Demokrat Provinsi Papua di Jalan Raya Abepura-Entrop tepatnya di dekat pertigaan lampu merah kantor Otonom Provinsi Papua.
Ratusan massa yang hadir di depan Sekretariat DPD Partai Demokrat diberikan kesempatan untuk berorasi. Dari penyampaian berbagai perwakilan massa, pada intinya menolak penunjukan Sekda Provinsi Papua sebagai Plh. Gubernur Papua. Bahkan dalam penyampaian tersebut, massa akan kembali melakukan aksi dengan menduduki kantor Gubernur Papua, Senin (28/6) lusa.
Usai menyampaikan aspirasi, massa sempat melakukan waita yaitu tarian khas masyarakat Pegunungan Tengah Papua. Aksi waita ini mengundang perhatian warga sekitar dan sempat mengakibatkan terjadinya kemacetan beberapa saat.
Setelah melakukan waita, massa kembali berkumpul dengan tertib di pelataran Sekretariat DPD Partai Demokrat Provinsi Papua untuk selanjutnya membubarkan diri dengan tertib.
Wakil Ketua 1 DPD Partai Demokrat Provinsi Papua, Ricky Ham Pagawak mengatakan, kedatangan ratusan masyarakat Papua dari 29 kabupaten dan kota yang merupakan pendukung setia Gubernur Papua, Lukas Enembe, datang untuk menyampaikan aspirasi atau uneg-uneg mereka terkait penunjukan Sekda Papua sebagai Plh. Gubernur Papua.
“Mereka datang menduduki kantor DPD Partai Demokrat Provinsi Papua untuk menyatakan sikap penolakan terhadap penunjukan Sekda Privinsi Papua sebagai Plh. Gubernur Papua. Masyarakat dengan tegas meninta pemerintah pusat dalam hal ini Mendagri untuk segera mencabut dan membatalkan penunjukan Sekda Papua sebagai Plh. Gubernur Papua,” ungkap Ricky Ham Pagawak kepada wartawan, kemarin.
Dikatakan, masyarakat yang melakukan penolakan keras atas penunjukan Plh. Gubernur Papua, karena Gubernur Lukas Enembe saat ini sedang menjalani pemulihan kesehatan pasca menjalani operasi di Singapura.
Oleh sebab itu, masyarakat yang datang ke Sekretariat DPD Partai Demokrat Provinsi Papua menurut RHP, meminta pemerintah pusat untuk segera membatal penunjukan Plh. Gubernur Papua. “Karena menurut masyarakat, penunjukan Sekda Provinsi Papua sebagai Plh. Gubernur Papua tidak sesuai dengan mekanisme dan ini juga merupakan pembunuhan karakter terhadap tokoh idola masyarakat Papua, Lukas Enembe,” jelas RHP yang saat ini menjabat sebagai Bupati Mamberamo Tengah.
Dalam penyampaiannya kepada pengurus dan kader Partai Demokrat Provinsi Papua, masyarakat menurut RHP, akan kembali menggelar aksi penolakan dan akan menduduki kantor Gubernur Provinsi Papua, Senin (28/6) lusa. “Masyarakat meminta Sekda Papua meninggalkan Provinsi Papua. Ini pernyataan masyarakat yang tadi disampaikan saat berorasi,” tuturnya.
Disingung mengenai kondisi Gubernur Papua Lukas Enembe yang juga ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua menurut RHP, sangat baik. RHP mengatakan, Kamis (24/6) malam dirinya sempat berkomunikasi dengan Gubernur Enembe melalui video call dan kondisi Gubernur Lukas Enembe sangat baik.
“Puji Tuhan, apabila Tuhan menghendaki rencananya awal Juli 2021 akan kembali ke Papua untuk melaksanakan tugas sebagai Gubernur Papua, karena beliau dipilih oleh rakyat dan bukan ditunjuk oleh negara atau pemerintah pusat,” tandasnya.
RHP juga menyayangkan adanya penunjukan Plh. Gubernur Papua. Apalagi menurut RHP penunjukan tersebut tanpa ada koordinasi dengan Gubernur Papua. “Setidaknya saudara Sekda harus konfirmasi atau minta petunjuk kepada gubernur. Kedua, Kementerian Dalam negeri juga harus tanya Pak Gubernur, dalam kondisi apa sekarang. Kalau tidak bisa menjalankan tugas, baru bisa dilakukan penunjukan Plh. Namun dalam posisi hari ini, Pak Gubernur tidak mengetahui hal itu dan beliau kaget kalau ada penunjukan Plh turun dari Kemendagri,” pungkasnya.
Secara terpisah, Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP., MH., melalui Juru Bicaranya, Muhammad Rifai Darus, sangat menyayangkan adanya surat Mendagri melalui Dirjen Otda tentang penunjukan Plh. Gubernur Papua.
Rifai Darus menegaskan bahwa, hingga saat ini Lukas Enembe masih aktif sebagai kepala daerah Provinsi Papua.
“Berdasarkam keputusan Mendagri tersebut, kami melihat adanya indikasi mal administrasi yang terjadi. Sebab penunjukan tersebut tidak melalui prosedur dan mekanisme yang benar. Bahkan sebelumnya Sekda tidak berkoordinasi terlebih dahulu dengan Gubernur Papua,” beber Rivai Darus kepada awak media di main hall kantor Gubernur Papua, kemarin.
Diakuinya, berdasarkan Surat Mendagri Nomor 857.2590/SJ tanggal 23 April 2021 disebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintah tetap melalui koordinasi kepada Gubernur Papua. Namun pada prakteknya, kemarin memperlihatkan bahwa ketentuan yang mewajibkan adanya koordinasi kepada Gubernur Lukas Enembe, diacuhkan dan tidak digunakan.
Sementara itu, Sekda Papua, Dance Yulian Flassy yang ditunjuk pemerintah pusat melalui Kemendagri sebagai Plh. Gubernur Papua, menjelaskan pada prinsipnya dirinya akan tetap berjalan sesuai dengan yang diputuskan oleh negara.
“Kalau masyarakat mau protes, bisa langsung ke Mendagri. Karena di mana-mana kondisi ini pasti terjadi dan bukan hanya terjadi di Papua,” jelasnya kepada Cenderawasih Pos, Jumat (25/6) malam.
Mengenai penolakan penunjukannya sebagai Plh. Gubernur Papua, Sekda Dance Flassy menyebutkan, penolakan seperti ini sudah sering dan pasti akan terjadi. Bahkan diakuinya bukan hanya di Papua, tetapi juga di daerah lainnya.
Namun pada intinya, Sekda Dance Flassy menegaskan bahwa dirinya hanya menjalankan tugas sesuai dengan keputusan yang diberikan negara. “Dalam hal ini saya ingin membantu Pak Lukas agar penyelenggaraan pemerintahan di Papua tetap berjalan. Nantinya setelah Pak Lukas kembali, maka jabatan pasti akan diambil alih oleh Gubernur Papua,” pungkasnya. (ana/nat)
