Nasib Belasan Nelayan di PNG Belum Diketahui
JAYAPURA-Pemerintah Provinsi Papua mendorong pemerintah pusat segera mengeluarkan surat protes terkait penembakan kapal ikan asal Merauke oleh tentara Papua Nugini yang menyebabkan satu orang tewas yang merupakan nahkoda KMN Kevin, Senin (22/8) lalu.
Kepala Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri (BPKLN) Provinsi Papua, Suzana Wanggai menyatakan, pihaknya masih menunggu konfirmasi dan kejelasan dari pemerintah Papua Nugini terkait nelayan Indonesia asal Kabupaten Merauke bernama Sugeng yang diduga tewas akibat diberondong peluru petugas patroli tentara PNG.
“Memang kalau kita lihat seperti begini, nelayan kita juga salah karena mereka menangkap ikan sudah masuk di wilayah perairan Papua Nugini. Namun kita juga harus melihat kejadian penembakan ini tidak manusiawi. Mereka (tentara PNG-red) mendatangi kapal dan langsung memberondong dengan tembakan,” kata Susi kepada wartawan, Rabu (24/8).
Lanjut Susi, pemerintah daerah akan mendorong bagaimana pemerintah pusat bisa membuat surat protes keras terhadap pemerintah Papua Nugini. Ia pun mengakui bahwa sejauh ini fungsi pengawasan di wilayah perbatasan belum maksimal.
“Dengan peristiwa ini akan menjadi evaluasi bagi kami semua dan juga terhadap para nelayan. Sebab ini bukan kali pertama terjadi, dimana ada tempat yang bagus untuk mencari ikan, maka mereka pasti datang ke sana, tanpa memikirkan nyawa. Tentunya ini jadi pelajaran berharga bagi nelayan kita,”tuturnya.
Ia menambahkan, meski terjadi peristiwa ini namun hubungan baik antara kedua negara Indonesia dan PNG harus tetap terjaga. Kedepan, pihaknya kita akan komunikasikan lagi dengan baik.
“Nanti ada forum-forum diskusi, dimana kita akan duduk bicara bersama terkait dengan bagaimana, kenapa sampai seperti ini. Tentu kita akan bersama membahasnya dengan Kementerian Luar Negeri,” harapnya.
Susi juga menjelaskan terkait dua kapal ikan asal Merauke yang dinyatakan hilang saat peristiwa penembakan terjadi. dimana dua kapal tersebut sampai saat ini belum diketahui keberadaannya.
“Kita serahkan sepenuhnya kepada perwakilan pemerintah kita di Papua Nugini dalam hal ini Kedutaan Besar RI di Port Moresby dan Konsulat RI di Vanimo untuk terus komunikasi Intens dengan otoritas terkait di Papua Nugini,” kata Susi.
Selain itu menurut Susi, Pemerintah Provinsi Papua masih terus berkoordinasi dengan perwakilan pemerintah Indonesia di Papua Nugini terkait hilangnya dua kapal ikan asal Kabupaten Merauke yang masuk ke perairan perbatasan Papua Nugini – Australia.
Kata Susi, perwakilan pemerintah RI dalam hal ini Kedutaan Besar RI di Post Moresby dan Konsulat RI di Vanimo, telah menelusuri dan berkoordinasi dengan otoritas terkait di Papua Nugini.
“Terpenting adalah bahwa sampai saat ini kita masih menunggu keberadaan dua kapal yang hilang tersebut. Mari kita sama-sama berdoa, semoga ada konfirmasi dari pemerintah Papua Nugini sehingga ada titik terang,” kata Susi.
Dikatakan, dua kapal tersebut sebelum dilaporkan hilang, diketahui sedang melakukan aktivitas penangkapan ikan di lokasi yang sama dengan KMN Kevin yang diberondong tembakan oleh tentara patroli keamanan PNG di perairan pulau Tur yang terletak di perbatasan antara PNG dan Australia.
Diduga kedua kapal telah ditangkap oleh patroli PNG. Oleh karena itu, lanjut Susi, pemerintah RI terus berupaya untuk melakukan koordinasi dengan otoritas terkait di PNG untuk mengetahui keberadaan mereka.
“Dua kapal tersebut terdapat belasan anak buah kapal (ABK) yang hingga kini belum diketahui nasib keberadaan mereka,” ungkapnya.
Di tempat terpisah, Asisten III Sekretariat Daerah Papua, Derek Hegemur menyatakan pada waktunya Pemerintah Provinsi Papua akan bertemu dengan Konsulat PNG yang ada di Indonesia.
“Kita akan bertemu terus membicarakan hala hal yang terkait dengan kejadian ini, terlebih ini berkaitan dengan wilayah yang berbatasan dengan PNG,” kata Hegemur kepada Cenderawasih Pos, Rabu (24/8).
Lanjutnya, mengantisipasi agar hal serupa tidak terjadi lagi, pemerintah akan memperhatikan wilayah-wilayah batas negara, dan kejadian di Merauke diharapkan tidak terulang kembali.
“Kita akan berikan perhatian tersendiri, perhatian khusus untuk bagaimana kita membangun kerjasama kemitraan dengan baik. Dengan begitu, tidak terulang kembali kejadian seperti ini. Ada langkah langkah konkrit yang akan kita lakukan,” pungkasnya.
Sementara itu, penembakan yang menewaskan Sugeng nahkoda KMN Kevin langsung mendapat respon Pemprov Papua. Pemprov Papua merespon insiden ini dengan menugaskan Sekda Provinsi Papua, Ridwan Rumasukun didampingi Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan dan Kerja Sama Luar Negeri Provinsi Papua Suzanna Wanggai ke Merauke, Rabu (24/8).
Setibanya di Merauke, Sekda Ridwan Rumasukun langsung menggelar pertemuan tertutup selama kurang lebih dua jam di ruang Wakil Bupati Merauke.
Usai pertemuan, didampingi Wakil Bupati Merauke H. Riduwan, Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan dan Kerja Sama Luar Negeri Provinsi Papua, Suzanna Wanggai mengungkapkan bahwa Pemprov Papua sangat merespon insiden yang dialami warga negara Indonesia tersebut dengan turun langsung ke Merauke. Hal ini untuk mendengarkan langsung seperti apa kejadiannya dari salah satu korban selamat dan pihak-pihak terkait diantaranya Lantamal XI, Kepolisian dan intansi terkait lainnya.
Dikatakan, insiden penembakan secara brutal yang dilakukan tentara PNG terhadap nelayan Indonesia asal Kabupaten Merauke ini sudah diteruskan kepada perwakilan Pemerintah Republik Indonesia di PNG dalam hal ini Duta Besar Indonesia di Moressby dan Konsulat Republik Indonesia di Vanimo.
Namun informasi yang masih ditunggu sampai sekarang ini, lanjut Suzanna Wanggai adalah terkait dengan keberadaan puluhan ABK dari dua kapal nelayan lainnya yang ditangkap tentara PNG.
“Itu yang paling penting. Dimana kedua kapal itu. Karena ada sekitar 16-18 ABK dari kedua kapal tersebut. Kita berdoa semoga secepatnya ada konfirmasi dan kejelasan dari pemerintah PNG,” katanya.
Suzanna Wanggai menjelaskan bahwa tiga kapal nelayan Indonesia asal Kabupaten Merauke itu memang sudah masuk wilayah PNG dan hal itu memang salah. Namun jika dilihat dari tindakan yang dilakukan oleh tentara PNG sangat tidak manusiawi. Karena kapal mereka langsung diberondong dengan tembakan. Dikatakan, jarak tembakan yang dilakukan oleh tentara PNG sangat dekat, sekitar 10-an meter dengan cara membabi buta menyebabkan para nelayan dari KMN Kevin panik.
Dengan adanya insiden ini akan menjadi evaluasi secara menyeluruh dan terhadap nelayan-nelayan. Karena insiden seperti ini bukan pertama kalinya tapi sudah sering terjadi.
Sementara itu, Kapolres Merauke AKBP Sandi Sultan, SIK., menjelaskan bahwa olah TKP dilakukan Inafis di atas KMN Kevin telah dilakukan. Dari olah TKP itu diketahui bahwa tembakan ada yang datang dari arah samping kanan dan arah samping kiri.
“Untuk jumlahnya tembakan, kami masih dalam pendataan. Namun yang jelas, jumlahnya banyak, lebih dari 10,” katanya.
Kapolres juga menjelaskan bahwa dari olah TKP itu ditemukan proyektil di dalam kapal. Sementara di tubuh korban, ditemukan satu tembakan. Tembakan itu yang membuat korban langsung tewas. Tembakan datang dari arah belakang mengenai kepala belakang tembus pipi kanan. Hanya satu tembakan. “Nahkoda kena tembakan di ruang kemudi. Sementara tembakan itu ada dari sektor kanan, kemudian sektor kiri dan bagian depan,” jelasnya.
Kapolres mengimbau kepada seluruh nelayan untuk mengikuti aturan yang ada. Peristiwa ini harus menjadi pembelajaran dan mengerti wilayah-wilayah perbatasan, “Tadi kita sudah bahas dengan Forkopimda. Langkah-langkah apa yang harus diambil,’’ jelasnya.
Setelah pertemuan kemarin, Sekda Provinsi Papua Ridwan Rumasukun didampingi Wakil Bupati Merauke Riduwan mendatangi keluarga duka di Jalan Ternate. Di tempat tersebut, Sekda Papua atas nama Gubernur Papua dan Wabup Merauke Riduwan menyerahkan santunan kepada istri korban termasuk ABK KMN Kevin yang selamat. Santunan juga diberikan dari BPJS Tenaga Kerja terhadap korban meninggal dunia. Sementara jenazah Sugeng nahkoda KMN Kevin yang tewas ditembak tentara PNG telah dikuburkan pada Selasa (23/8) siang.
Secara terpisah, Ketua DPR Kabupaten Merauke Ir. Drs Benjamin Latumahina menilai tindakan yang dilakukan oleh tentara PNG tersebut merupakan sebuah pelanggaran HAM. “Kalau dilihat dari kronologi kejadian, memang nelayan kita salah memasuki wilayah negara lain secara ilegal. Tapi, tindakan yang dilakukan oleh tentara PNG saya pikir berkelebihan dan itu sebuah pelanggaran HAM,” jelasnya.
Untuk itu lanjut Benjamin Latumahina, perlu ada solusi dimana Pemkab Merauke mungkin sudah koordinasi dengan Danlantamal XI dan Kepolisian dan berkoordinasi dengan dengan perbatasan dan Kementrian Luar Negeri untuk menyampaikan ke Pemerintah PNG. (fia/ulo/nat)
