Konas GMKI Tahun 2022 Hadirkan Narasumber Nasional
JAYAPURA- Konsultasi Nasional Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Tahun 2022 secara resmi dibuka Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP., MH., yang diwakili Sekda Provinsi Papua, Ridwan Rumasukun di Auditorium Universitas Cenderawasih (Uncen) kampus Abepura, Selasa (23/8).
Kegiatan ini sendiri dibuka dengan berbagai atraksi tari-tarian Papua, penampilan berbagai paduan suara dan ibadah yang dipimpin oleh Pdt. Siantje Latuputy.
Ketua Panitia Konsultasi Nasional GMKI Tahun 2022, Benyamin Arisoy, SE., M. Si., dalam laporannya mengatakan selaku panitia pelaksana, dirinya menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kehadiran semua pihak untuk menyukseskan Konas GMKI Tahun 2022.
Dirinya juga mengapresiasi GMKI Pusat yang telah mempercayakan GMKI Kota Jayapura dan GMKI Kabupaten Jayapura menggelar kegiatan ini. Dirinya sebagai panitia menyampaikan bahwa Konas GMKI kali ini akan menggelar studymeeting dan juga bisnismeeting yang akan membahas berbagai persoalan kekinian secara nasional dan Papua dengan menghadirkan narasumber nasional.
Sedangkan studymeeting akan membahas masalah internal GMKI dan juga mencarikan solusinya serta program kerja yang nantinya akan ditetapkan pada Kongres GMKI Tahun 2022.
“Konas kali ini juga melakasanakan berbagai kegiatan seperti menanaman pohon, bakar batu dan mengunjungi objek wisata yang ada di Kota Jayapura,” bebernya.
Dalam kesempatan itu, Benyamin Arisoy menyampaikan terima kasih kepada Pemprov Papua, Pemda yang ada di Papua dan senior GMKI yang telah mendukung suksesnya pelaksanaan Konsultasi GMKI 2022 di Kota Jayapura.
“Selain itu saya juga berharap pada peserta untuk menjaga protokol kesehatan selama Konas Papua,” pungkasnya.
Sementara itu, Gubernur Papua Lukas Enembe dalam sambutannya yang dibacakan Sekda Papua Ridwan Rumasukun mengatakan, Pemprov Papua menyambut baik Konas GMKI yang dilaksanakan di Kota Jayapura. “Putusan GMKI Pusat untuk melaksanakan Konas di Kota Jayapura, Papua adalah langkah yang sangat tepat karena ini Pemerintah Papua fokus terhadap pembangunan sehingga diperlukan pemikiran yang membangun,” tuturnya.
Adanya undang-undang pembentukan daerah baru menurut Gubernur Enembe membutuhkan pemanganan yang tepat agar tidak menciptakan masalah baru. Sehubungan dengan itu Pemprov Papua berharap Konas GMKI memiliki pemikiran positif agar pembangunan Papua ke depan.
Di tempat yang sama Penjabat Wali Kota Jayapura, Dr. Frans Pekey, M.Si., mengungkapkan karena berkat Tuhanlah maka semua dapat terjadi. Dirinya juga mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta dari seluruh Indonesia.
“Kami menyambut dengan suka cita atas kehadiran seluruh peserta Konas GMKI Tahun 2022. Kota Jayapura terbuka untuk siapa saja dan kami siap menjadi tuan rumah yang baik,” ungkapnya.
Dikatakan, semua suku bangsa, agama dan kalangan ada di Kota Jayapura. Oleh sebab itu menurutnya Kota Jayapura adalah kota yang aman dan beriman.
“Terima kasih kepada GMKI Pusat yang telah memilih Kota Jayapura, selamat melaksanakan Konas GMKI,”pungkasnya.
Sementara itu, Rabu (24/8) kemarin yang merupakan hari kedua pelaksanaan Konas GMKI Tahun 2022 digelar studymeeting yang menghadirkan narasumber nasional.
Dalam studymeeting yang membahas Pembangunan Nasional dan Daerah Serta Pemilu Serentak, hadir narasumber mantan Gubernur Papua, Barnabas Suebu, SH., Komisioner KPU RI August Mellaz dan staf Ahli Bawaslu RI Alif.
Dalam kegiatan yang dipandu host Liviana Cherlisa, Barnabas Suebu mengatakan bahwa pemilu yang baik maka akan menghasilkan pemerintahan yang baik pula. Ia juga menyingguh sistem noken di Papua yang dinilai membodohi masyarakat itu sendiri karena rawan dengan pelanggaran.
Ia menilai bagaimanapun masyarakatnya seharus satu orang memiliki hak yang sama dalam memilih.
Sedangkan August Mella mengatakan Papua menjadi tantangan tersendiri apalagi ada tiga daerah baru di Papua sehingga diperlukan penanganan terlebih khusus.
Selain itu, Papua memiliki persoalan lainnya tentang pemilih yang jangkaun sulit dan infrastruktur yang kurang memadai.
“Selain itu sektor logistik yang sulit di distribusikan ke daerah-daerah Papua maka Papua menjadi satu daerah yang harus dipersiapkan jauh-jauh hari,” tuturnya.
Sementara itu, staf Ahli Bawaslu RI, Alif mengatakan persoalan DOB baru yang telah ditetapkan jika tetap menyelenggarakan pemilu maka tugas Bawaslu dan KPU harus mengurus kepengurusan setiap daerah baru tersebut.
“Tantangan lainnya adalah pencegahan dan pengawasan yang terutama adalah moneypolitik yang nantinya bukan lagi serangan pajar melainkan sudah e-money sehingga pengawasannya tentu juga akan dibutuhkan keahlian tersendiri,” tuturnya.
Untuk itu, dirinya berharap kader GMKI untuk melakukan pengawasan pada saat pemilu serentak. “Apa peran mahasiswa yang bisa diambil yakni semua tahapan seperti pendaftaran daftar politik bisa dicek web KPU. Jangan sampai nama para mahasiswa masuk didaftarkan sebagai partai politik, jika tercatut silahkan laporkan. Karena bila sudah didaftarkan disuatu partai politik maka tidak lagi bisa menjadi penyelenggara pemilu,” ucapnya.
Dalam studymeeting lainnya yang mengangkat tema Menyelesaikan Problematika, Konflik, Keamanan, Hukum dan HAM, Ketua Komnas HAM RI, Ahmad Taufan Damanik menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM di Papua baik di Wasior, Wamena dan kasus pelanggaran HAM lainnya.
“Kami terus bekerja menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM di Papua dan selalu mengedepankan dialog terhadap saudara-saudara saya berseberangan. Dialog damai kita harap terlaksana tahun ini atau tahun depan, kami terus berupaya untuk itu,” ucap Damanik.
Dirinya juga mendorong kader GMKI untuk menjadi garda terdepan untuk menyuarakan persoalan HAM dan apa saja yang menjadi kepentingan masyarakat.
Selain Ahmad Taufan Damanik, dalam studymeeting ini hadir narasumber lainnya yaitu ketua YLBHI, Zainal Arifin dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Provinsi Papua, Anthonius M. Ayorbaba.
Ketua YLBHI, Zainal Arifin menyayangkan penyelesaian HAM yang sangat lambat dalam penyelesaian persoalan HAM. Oleh sebab itu diharapkan kader GMKI dapat menyuarakan persoalan-persoalan pelanggaran HAM di Indonesia.
“Kader GMKI harus mampu menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat dan hari ini situasi tidak baik-baik saja dan perlu disuarakan sehingga mari bersuara dan memperjuangkan hak masyarakat itu sendiri,” tutupnya.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Provinsi Papua, Anthonius M. Ayorbaba mengatakan sebagai orang Papua harus selalu mampu dan harus memiliki tekad bahwa orang Papua mampu menjadi pemimpin di Indonesia dan selalu harus mengandalkan Tuhan.
“Jadikan dirimu ada Kristus didalam dirimu, masyarakatmu dan daerahmu menunggumu untuk melakukan perubahan, kembali dari Konas ini menjadilah anak Tuhan yang mampu membawa perubahan,”tegasnya
“Persiapkanlah dirimu menjadi tuan di negerimu sendiri, mulailah dari dirimu. Sehingga mari kita hari ini menjadi orang Papua stop bicara masa lalu dan mari mulai langkah kedepan jangan tinggalkan air mata ditanah ini dan mulailah menjadi mata air ditanah ini, bekerja keraslah,”pungkasnya.
Hari kedua kemarin, studymeeting dilanjutkan dengan pembahasan Pengembangan SDM Papua untuk Dunia. Dalam pembahasan yang dipandu host Putri Nere menghadirkan Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw SE, Wakapolda Papua Wakapolda Papua Brigjen Pol. Ramdani Hidayat, SH., dan Warek III Universitas Cenderawasih Jonathan K. Wororomi.
Ketua DPRP Jhony Banua Rouw SE mengatakan untuk mencapai SDM yang baik tentu ada tugas yang harus dilakukan bersama-sama. Pemprov Papua telah melaksanakan 1000 hari pertama yang merupakan program unggulan, karena dinilai 1000 hari pertama adalah usia pembentukan anak sangat penting.
“Lebih dari 1.000 mahasiswa dibiayai melalui Dana Otsus Papua dengan lebih Rp 400 miliar ini merupakan bentuk nyata kepedulian DPRP dan Pemprov Papua dalam pengembangan SDM Papua,” bebernya.
“Kita mengakui kurangnya tenaga pengajar, minimnya kwalitas pendidikan dan banyak persoalan lain. Seperti selesai pendidikan hanya fokus menjadi ASN namun seharusnya dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan bahkan memberikan pekerjaan bagi orang lain,” sambungnya.
Sementata itu, Wakapolda Papua Brigjen Pol. Ramdani Hidayat, SH., mengatakan bahwa orang asli Papua harus lebih banyak masuk kesatuan Polri. Oleh sebab itu Polda Papua memberikan perhatian serius sehingga banyak kebijakan yang dilakukan Polda Papua melalui Kapolda Papua dalam penerimaan personel baru.
Dirinya berharap kepada generasi penerus Papua, generasi GMKI agar bersungguh-sungguh dalam mengenyam pendidikan dan jadilan tuan dinegeri sendiri dan isilah pembangunan yang ada di depan mata.
Sementara itu, Warek III Universitas Cenderawasih Jonathan K. Wororomi mengatakan generasi emas Papua harus disiapkan sedini mungkin dan sudah saatnya menambang generasi emas Papua untuk masa depan.
“Secara data Papua sedang mengalami krisis dan Papua adalah provinsi termiskin di Indonesia, tingkat buta aksara tertinggi dan inilah fenomena yang mengkawatirkan sehingga generasi emas Papua ini tidak bisa kita tambang,” tuturnya.
“GMKI hari ini harus berpola melanial dan harus secara global. Persiapkan diri kalian sedini mungkin dan marilah Orang Papua menjadi generasi emas,” pungkasnya.(gin/nat)
