Padahal lanjut John, kewajiban negara salah satunya adalah mencerdasarkan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Sehingga itu, jangan pernah ada kata tidak ada uang untuk pendidikan.
“Kalau memang negara atau pemerintah tidak punya uang, sebaiknya bubar saja,” tegasnya.
Yang paling miris kata John, di tengah persoalan seperti ini. Pemerintah Provinsi Papua, dan kabupaten/kota justru menyampaikan ketidak sanggupannya. Tanpa mau mencari solusi untuk masa depan anak anak Papua.
“Pj Walikota misalkan, memilih angkat tangan terkait persoalan ini. Lalu bagaimana dengan nasib anak anak yang sedang menempuh pendidikan di dalam maupun luar negeri ? Sesuatu yang memalukan jika pemerintah menyampaikan ketidak sanggupannya tanpa mencari solusi untuk menolong anak anak ini, tidak boleh menyatakan tidak sanggup, angkat tangan dan tidak punya uang, itu hal hal yang memalukan,” bebernya.
“Kami membutuhkan solusi dari pemerintah, jangan bicara lepas tangan, angkat tangan, tidak sanggup dan lainnya. Bukan itu yang kami inginkan, harus ada solusi dari pemerintah untuk nasib anak anak ini,” sambungnya.
Dikatakan John, apabila anak anak ini dipulangkan. Apakah pemerintah sudah siap menangani persoalan yang akan ditimbulkan ketika mereka kembali ke Papua, ini harus dipikirkan baik.
“Kami sudah mengambil langkah langkah yang lebih serius terhadap pernyataan pernyataan yang dibuat oleh pemerintah, kami akan seret pemerintah Provinsi Papua dan kabupaten/kota yang tidak siap menyelesaikan persoalan, ini kami akan bawa ke pengadilan. Kami meminta pertanggung jawaban pemerintah, sebab pendidikan merupakan tugas wajib pemerintah yang tidak ada tawar menawar,” terangnya.
“Kami tegaskan terhadap semua kelalain yang dibuat oleh pemerintah, kami akan minta pertanggung jawabannya secara hukum,” sambungnya.
Dikatakan John, terkait dengan kebutuhan finansial untuk mahasiswa penerima beasiswa. Sudah ada imbauan dari Mendagri untuk melakukan pergeseran anggaran, apalagi Papua adalah Otsus.
Selain itu, kata John, Kementrian Keuangan saat rapat 1 Desember lalu menyampaikan bahwa uang di Papua itu cukup. “Lantas kenapa pemerintah Provinsi Papua menyampaikan tidak sanggup untuk membiayai para mahasiswa ini, hal ini yang kita membuat kita bertanya tanya,” bebernya.
Sementara itu, untuk mendapatkan kepastian pembayaran biaya kuliah (Juli-Desember 2023) yang masih menunggak hingga kini, Forum Komunikasi Orang Tua Mahasiswa Penerima Beasiswa Otsus Papua per Jumat (22/12) menginap di pelataran Kantor Gubernur Papua.
“Terhitung Jumat hari ini, kami akan menempati Kantor Gubernur, rencana kami akan merayakan Natal dan tahun baru di Kantor Gubernur sampai dengan pemerintah menjawab tuntutan kami,” pungkasnya. (fia/wen)
Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
