JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua dan kabupaten/kota diminta tidak lepas tangan dengan persoalan mahasiswa Papua penerima beasiswa Otsus. Pasalnya, biaya semester kuliah (Juli-Desember 2023) masih menunggak hingga kini.
Hal itu disampaikan Ketua Forum Komunikasi Orang Tua Mahasiswa Penerima Beasiswa Otsus Papua, John Reba kepada Cenderawasih Pos, Jumat (22/12) kemarin.
“Harusnya, ketidak sanggupan Pemprov maupun kabupaten/kota dilaporkan kepada Pemerintah Pusat secara resmi. Dengan begitu, pusat menjadi tahu kendala yang terjadi,” ucap John kepada Cenderawasih Pos, Jumat (22/12) kemarin.
Terkait persoalan ini, para orang tua mengaku kecewa dengan tindakan pemerintah maupun DPR Papua. Termasuk penyampaian dari Ketua DPRP yang menyatakan di media bahwa Pemprov tindak sanggup lagi membiayai beasiswa untuk mahasiswa yang kuliah di luar negeri mau pun dalam negeri.
“Yang kami sesali, kenapa pernyataan itu harus disampaikan seorang ketua DPR Papua. Harusnya yang menyatakan itu adalah Pj Gubernur Papua atau Pj Sekda Papua, seharusnya ketua DPR Papua berdiri memihak kepada penderiataan yang sedang dihadapi oleh mahasiswa penerima beasiswa, karena mereka ini rakyat Papua,” ucapnya.
Terlebih kata John, perkataannya tidak sanggup dalam finansial. “Apakah Papua ini sudah terlalu miskin sampai untuk membayar beasiswa saja tidak bisa ? Sesuatu yang sangat memalukan ketika mengatakan sudah tidak sanggup lagi dari sisi finansial, negara ini punya uang. Lagian anak anak ini pergi untuk sekolah, bukan pergi tamasya lalu kemudian pemerintah tidak bisa membiayai mereka dan itu sangat memalukan,” cercanya.
JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua dan kabupaten/kota diminta tidak lepas tangan dengan persoalan mahasiswa Papua penerima beasiswa Otsus. Pasalnya, biaya semester kuliah (Juli-Desember 2023) masih menunggak hingga kini.
Hal itu disampaikan Ketua Forum Komunikasi Orang Tua Mahasiswa Penerima Beasiswa Otsus Papua, John Reba kepada Cenderawasih Pos, Jumat (22/12) kemarin.
“Harusnya, ketidak sanggupan Pemprov maupun kabupaten/kota dilaporkan kepada Pemerintah Pusat secara resmi. Dengan begitu, pusat menjadi tahu kendala yang terjadi,” ucap John kepada Cenderawasih Pos, Jumat (22/12) kemarin.
Terkait persoalan ini, para orang tua mengaku kecewa dengan tindakan pemerintah maupun DPR Papua. Termasuk penyampaian dari Ketua DPRP yang menyatakan di media bahwa Pemprov tindak sanggup lagi membiayai beasiswa untuk mahasiswa yang kuliah di luar negeri mau pun dalam negeri.
“Yang kami sesali, kenapa pernyataan itu harus disampaikan seorang ketua DPR Papua. Harusnya yang menyatakan itu adalah Pj Gubernur Papua atau Pj Sekda Papua, seharusnya ketua DPR Papua berdiri memihak kepada penderiataan yang sedang dihadapi oleh mahasiswa penerima beasiswa, karena mereka ini rakyat Papua,” ucapnya.
Terlebih kata John, perkataannya tidak sanggup dalam finansial. “Apakah Papua ini sudah terlalu miskin sampai untuk membayar beasiswa saja tidak bisa ? Sesuatu yang sangat memalukan ketika mengatakan sudah tidak sanggup lagi dari sisi finansial, negara ini punya uang. Lagian anak anak ini pergi untuk sekolah, bukan pergi tamasya lalu kemudian pemerintah tidak bisa membiayai mereka dan itu sangat memalukan,” cercanya.
