Di Era Pemerintahan Lukas Enembe dan Almarhum Klemen Tinal
JAYAPURA – Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Muhammad Musa’ad menyampaikan, capaian pembangunan Provisi Papua sampai periode akhir tahun 2022 menunjukan perkembangan yang baik.
Dan untuk memenuhi capaian tersebut kata Musa’ad, menggunakan indikator pembangunan Makro yang mana bukan hanya digunakan di Papua tetapi itu sudah dipakai di dunia.
“Dalam mengukur keberhasilan pembangunan diukur dengan melihat indikator makro pembangunan,” kata Musa’ad saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Rabu (23/11).
Ada pun indikator makro pembangunan yakni tingkat kemiskinan, indeks pembangunan manusia dan pengangguran terbuka, laju pertumbuhan ekonomi dan lainnya.
Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2012 sebelum kepemimpinan Lukas Enembe, berada di angka 55,55. Setelah di masa kepemimpinan Lukas Enembe dan almarhum Klemen Tinal pada tahun 2014 mencapai 56,75, tahun 2017 mencapai 59,09 dan tahun 2020 mencapai 60,44.
Ada pun rata rata pertumbuhan IPM Papua 2011-2020 berada di 1,05 per tahun sementara rata rata pertumbuhan IPM Nasional 2011-2020 mencapai 0,79 per tahun.
Sementara angka kemiskinan berdasarkan sumber BPS tahun 2010 sebelum masa kepemimpinan berada di 36,80. Setelah kepimpinan Lukas Enembe dan almarhum Klemen Tinal angka kemiskinan pada tahun 2015 berada diangka 28,17 dan pada tahun 2021 diangka 26,86.
“Sudah ada peningkatan dalam hal pembangunan selama kepemimpinan Lukas Enembe, dulunya kemiskinan awal tahun 2013 kemiskinan 31,52 persen. Setelah tahun 2015 kita turunkan hingga 28 persen hingga pernah mendapat penghargaan ekstrinsik tentang penurunan kemiskinan terbaik di Indonesia,” ucap Musa’ad.
Selain itu, angka harapan hidup tahun 2013 yakni 64,76, tahun 2015 berada di 65,09 dan pada tahun 2020 65,79.
Menurut Musa’ad, ada pun yang menjadi kendala yakni, masih ada kesenjangan antara kawasan, antar daerah dan antar masyarakat.
“Salah satu penyebab kesenjangan itu karena keterjangkauan akses pemerintah untuk mengakses sampai ke daerah daerah yang sulit terjangkau karena rentang kendalinya luas,” jelasnya.
Diharapkan dengan adanya pemekaran saat ini, semakin pendek rentang kendalinya. Jika dulunya semua dikendalikan di Provinsi Papua yakni Kota Jayapura. Sekarang aksesnya lebih dekat di Merauke, nabire dan wamena.
“Dengan demikian, menununjukan pemerintahan lebih efektif dan ini adalah tanggungjawab dari semua Pj kepala daerah saat ini yang selanjutnya adalah definitif,” kata Musa’ad.
Dengan cakupan pemerintah semakin sempit, diharapkan akses jangkauan harus lebih baik. Dengan begitu masyarakat bisa merasakan pelayanan pemerintah lebih banyak.
“Prinsip pemerintah dibentuk untuk memberi pelayanan kepada masyarakat, bukan untuk melayani diri sendiri apalagi minta dilayani. Paradigma baru adalah pemerintah sebagai pelayan masyarakat, pelaksana pembagunan dan sebagai pemberdayaan masyarakat,” tegasnya. (fia)
