Site icon Cenderawasih Pos

Masyarakat Diingatkan Soal Salah Pilih Susah Pulih

Puluhan anak muda dari pemuda adat dan mahasiswa saat menggelar aksi demo terkait lingkungan di depan gedung DPR Papua, Sabtu (21/9). Masyarakat diingatkan jika salah pilih maka akan susah pulih. (Gamel Cepos)

JAYAPURA – Gedung DPR Papua yang berada di Jl Sam Ratulangi, Jayapura,Sabtu (22/9)mendadak banyak didatangi anak muda dan mahasiswa. Puluhan pemuda ini melakukan aksi damai di pinggir jalan. Sampai di depan papan nama gedung DPR, para pemuda ini langsung menempelkan berbagai tulisan di pagar yang isinya pernyataan satir.

Mereka meminta publik cerdas dalam memilih pemimpin pada Pemilu tahun ini.  “Jangan pilih sosok baik yang maju di kabupaten, kota dan provinsi yang tidak mampu melindungi hak masyarakat adat sesuai pesan Otsus itu sendiri, ” kata Joonathan Mebri koordinator aksi demo damai.

Berbagai pernyataan satir diantaranya, Keadilan Iklim Tanpa Oligarki, Usut Tuntas Pelaku Perusak Lingkungan, Pohon Tidak Bisa Digantikan Dengan Sawit dan Jangan Pilih Pemimpin yang Tidak Pro Terhadap Lingkungan.

Aksi demo damai ini memang tidak dilakukan di halaman dalam gedung DPR melainkan hanya di pinggir jalan depan kantor DPR sehingga tidak menemui anggota DPRP.

Kata Joonathan selama ini mereka melihat belum ada bakal calon yang memiliki konsep dan komitmen terhadap isu konservasi termasuk track record yang memang berpihak pada perlindungan hutan dan hak masyarakat adat. Kebanyakan hanya mengatakan akan – akan jika nantinya terpilih. Ini membuat kelompok pemuda tak begitu simpati atas kandidat yang ada saat ini.

Joonathan menyampaikan bahwa sejatinya masyarakat adat sudah lama mampu menjaga hutan mereka  tanpa ada peran pemerintah.  Dan disayangkan disaat pemerintah hadir justru tidak bisa melihat hal itu sebagai potensi yang harus ditingkatkan.

“Pemerintah hanya membangun narasi ekonomi. Bagaimana pengelolaan yang berkelanjutan sementara masih banyak pemilih ulayat yang hidup jauh dari kata sejahtera,” jelasnya.

Mereka meminta calon kepala daerah mengakui hak-hak masyarakat adat.

“Kami harus bersinggungan dengan politik sebab kebijakan akan mempengaruhi keberadaan eksistensi hak masyarakat adat jika tidak memihak sebab secara defacto masyarakat adat ini sudah hidup berdampingan dengan hutannya dan upaya melindungi terus dilakukan dan bisa kami katakan bahwa 95 persen masyarakat dunia berhutang budi terhadap hutan yang di dalamnya adamasyarakat adat, ” imbuhnya.

Kelompok ini juga meminta pemerintah segera mengesahkan RUU masyarakat adat.  (ade)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Exit mobile version