Kota Jayapura Jadi Catatan Komnas HAM
JAYAPURA – Sisa 14 hari jelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua. Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) khawatir cara-cara lama akan terus dilakukan. Menekan aparatur pemerintah ditingkat bawah untuk mengamankan atau memilih salah satu pasangan calon tertentu. Apakah BTM-CK atau Mari-Yo.
”Aparatur birokrasi, kepala kampung, kepala distrik, lurah dan kepala dinas jika merasa ditekan, silahkan laporkan ke Komnas HAM dan kami menunggu laporannya,” tegas Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Papua, Frits Ramandey dalam keterangan persnya kepada wartawan, Senin (21/7).
Komnas HAM akan menjadi lembaga terdepan yang memberi perlindungan HAM kepada para aparatur birokrasi.
”Jangan ragu-ragu untuk melapor jika mendapatkan intimidasi dari siapa pun,” tegasnya.
Bahkan, untuk mendukung pelaksanaan PSU yang ramah HAM dan inklusif. Komnas HAM RI Perwakilan Papua membuka Posko Pengaduan Dugaan Pelanggaran HAM dalam PSU 2025 untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Papua.
Komnas HAM juga telah melakukan pengamatan rangkaian proses penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, dan Kabupaten Jayawijaya. Hasil pengamatan tersebut telah dirumuskan dalam sejumlah rekomendasi yang telah dikirim kepada pihak-pihak terkait.
“Komnas HAM Papua memberi perhatian serius pada pelaksanaan PSU yang bertujuan untuk memastikan akses pemenuhan hak konstitusional warga negara yaitu hak memilih dan dipilih. Selain itu, pemantauan tersebut juga bertujuan untuk mengukur tingkat kepatuhan penyelenggara negara atas rekomendasi Komnas HAM RI yang telah dikirimkan sebelumnya,” ujarnya.
Pemantauan PSU akan dilakukan di Kota Jayapura oleh 5 tim yang masing-masing memberikan perhatian pada wilayah di Distrik Jayapura Utara, Jayapura Selatan, Abepura, Heram dan Muara Tami pada 5 hingga 7 Agustus 2025 dengan fokus pengamatan pada beberapa isu.
Adapun isunya terkait pemenuhan hak pilih kelompok marginal-rentan, isu diskriminasi, kekerasan, dan intimidasi, netralitas penyelenggara pemilihan dan aparat Negara. “Komnas HAM Perwakilan Papua juga memberi perhatian serius pada beberapa potensi kerawanan yang timbul dalam masa-masa persiapan, pelaksanaan dan penghitungan suara,” ungkapnya.
Ia mengatakan bahwa Kota Jayapura jadi perhatian serius Komnas HAM, meningat beberapa kejadian pernah terjadi di wilayah ini pada Pilkada 2024. Mulai dari penggelembungan suara hingga meninggalnya Linmas. “Kota Jayapura jadi perhatian kami dalam PSU nanti,” ujarnya.
