JAYAPURA-Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) RI merintis jalan menuju perundingan. Selain itu, Komnas HAM juga meminta Uni Eropa Bidang HAM dan Komisioner Tinggi (KT) HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Eropa untuk memberikan dukungan politiknya terhadap inisiatif dialog damai Papua yang digagas oleh Komnas HAM RI.
Sebelumnya, Komnas HAM dalam beberapa hari terakhir bertemu dengan utusan khusus Uni Eropa Bidang HAM dan Komisioner Tinggi HAM PBB di Eropa. Dalam pertemuan tersebut, Komnas HAM RI membahas inisiasi dialog damai Papua dengan utusan khusus Uni Eropa Bidang HAM.
Delegasi Komnas HAM RI yang dipimpin Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik bersama Komisioner Beka Ulung Hapsara dan Komisioner Mochamad Choirul Anam diterima oleh Eamon Gilmore, utusan khusus Uni Eropa Bidang HAM didampingi oleh Christina Kokkinakis, Wakil Direktur untuk Agenda Global dan Hubungan Multilateral Uni Eropa di kantor Dinas Luar Negeri Uni Eropa, Brussel, Belgia.
Pada pertemuan tersebut, kedua lembaga mendiskusikan situasi pemajuan dan penegakan HAM di Indonesia termasuk inisiatif dialog damai Papua yang digagas oleh Komnas HAM RI.
Taufan juga menyampaikan, berbagai perkembangan mendasar situasi HAM di Indonesia, termasuk penyelesaian beberapa kasus yang menjadi perhatian publik maupun tantangan yang sedang dihadapi.
“Secara khusus Komnas HAM RI menyampaikan langkah-langkah yang sudah dikerjakan dan rencana kerja dialog damai Papua yang akan dilakukan,” kata Taufan saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Rabu (22/6).
Dalam pertemuan tersebut, Taufan menyampaikan perkembangan situasi HAM di Papua, termasuk langkah-langkah yang sudah dilakukan Komnas HAM dan kasus-kasus yang sudah ditangani termasuk kasus Paniai yang sebentar lagi akan ke pengadilan.
Namun yang menjadi fokus Komnas HAM menurut Taufan adalah soal inisiatif dialog damai yang digagas oleh Komnas HAM. Dimana gagasan dialog damai tersebut mendapat sambutan yang sangat baik dari pemerintah Indonesia juga dari tokoh-tokoh Papua. Termasuk dari ULMWP, tokoh tokoh gereja, MRP dan masyarakat sipil.
“Kami meminta dukungan dari Komisioner Tinggi HAM PBB maupun Uni Eropa untuk memberikan dukungan pada proses yang sedang berjalan di Papua. Keduanya mengapresiasi semua langkah-langkah yang sudah dilakukan Komnas HAM,” jelas Taufan.
Dikatakan Taufan, Komisioner Tinggi HAM PBB maupun Uni Eropa akan memberikan dukungan yang penuh kepada Komnas HAM atas inisiasi dialog damai tokoh-tokoh Papua yang berseberangan dengan Pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan masalah di Papua dengan dialog damai.
Taufan mengaku Komisioner Tinggi HAM PBB maupun Uni Eropa Bidang HAM siap memberikan dukungan bila diperlukan. Misalnya, oleh Komnas HAM atau pemerintah atau oleh tokoh-tokoh Papua. Dukungan yang dimaksud menurut Taufan misalnya mengirim tenaga ahli atau lainnya. Namun pada dasarnya mereka akan memberikan dukungan.
“Kami juga sudah menjelaskan berbagai kekerasan, pelanggaran HAM dan gangguan keamanan yang terjadi di Papua. Karena selama ini penyelesaian masalah di Papua selalu mengedepankan pendekatan keamanan. Sehingga kami katakan penyelesaian ini tidak akan menyelesaikan masalah, justru akan terus melahirkan atau menciptakan suasana yang tidak aman dan akan menimbulkan korban dari hari ke hari,” terangnya.
Korban yang dimaksud Komnas HAM ini adalah dari semua pihak. TNI-Polri, OPM dan yang paling utama adalah korban dari masyarakat sipil. Sehingga menurut Taufan, cara terbaik yang paling bermartabat adalah kedua belah pihak mau berdialog, berunding untuk menyelesaikan masalah perbedaan pandangan politik atau perbedaan yang lain selama ini.
Taufan menyampaikan, apa yang dilakukan saat ini masih tahapan awal. Dimana Komnas HAM sebelumnya sudah bertemu dengan tokoh-tokoh perjuangan Papua di hutan, juga bertemu tokoh-tokoh yang lain termasuk yang di Eropa dan di Jayapura.
“Mereka yang semula tidak terlalu percaya dengan Komnas HAM, curiga dengan peran Komnas HAM atas inisiasi dialog damai ini, sekarang pelan-pelan sudah mulai ada kepercayaan. Pemerintah Indonesia juga memberikan kepercayaan untuk Komnas HAM mengambil inisiatif Indenpenden Komnas HAM,” ucapnya.
“Kami meminta kepada Uni Eropa Bidang HAM dan Komisioner Tinggi HAM PBB untuk memberikan dukungan dialog damai di Papua. Sehingga semua pihak jangan lagi mencari jalan lain. Namun jalan yang ditawarkan Komnas HAM adalah jalan terbaik yakni orang tidak lagi menyelesaikan masalah dengan senjata,” sambungnya.
Sebab kata Taufan, pendekatan keamanan sudah terbukti puluhan tahun tidak menyelesaikan masalah. Justru menambah daftar korban dari hari ke hari.
Ia juga menjelaskan bahwa pendekatan dialog damai bukan hal yang baru, melainkan sudah ada yang berinisiatif sebelumnya seperti Jaringan Damai Papua, Tim SBY dan karena itu belum menunjukan hasil, sehingga Komnas HAM mengambil inisiatif untuk mendorong dialog damai.
“Mereka (Uni Eropa Bidang HAM dan Komisioner Tinggi HAM PBB-red) sudah mengetahui perkembangan apa yang sudah dikerjakan Komnas HAM selama ini dalam soal penyelesaian masalah HAM di Papua maupun di Indonesia yang lain,” katanya.
Taufan juga menegaskan bahwa Komnas HAM tidak meminta keterlibatan Uni Eropa Bidang HAM dan Komisioner Tinggi HAM PBB, melainkan dalam kujungan tersebut sebatas meminta dukungan. Artinya Uni Eropa dan PBB mewakili komunitas internasional yang absah atau valid.
Dukungan yang diminta Komnas HAM ke Uni Eropa dan PBB untuk menyampaikan kepada pihak (pemerintah dan tokoh-tokoh Papua-red) supaya komitmenya makin tegas untuk mendukung tawaran Komnas HAM dalam dialog damai.
“Kami belum sampai pada pembahasan keterlibatan, kami hanya meminta dukungan agar mereka berbicara dengan pemerintah Indonesia dan para pihak yang dikenal atau yang berkomunikasi dengan mereka dari Papua untuk komitmennya kepada tawaran Komnas HAM yakni dialog damai. Yang kami minta hanya sebatas tahap itu, nanti perannya mereka dalam perundimgan itu akan seperti apa tidak tergantung pada Komnas HAM, tetapi tergantung pada pihak yang akan berunding,” ungkapnya.
Dikatakannya, tugas komnas HAM mendorong pihak-pihak itu untuk mau berunding dan meninggalkan pendekatan keamanan yang hanya menimbulkan korban. Bahkan sekarang kedua belah pihak sudah berkomitmen, ULMWP sebelumnya menolak namun ketika sudah bertemu Komnas HAM, mereka mengatakan setuju.
Bagi Ketua Komnas HAM, jika PBB bicara kepada pemerintah Indonesia artinya semakin meyakinkan pemerintah Indonesia bahwa inisiatif Komnas HAM adalah jalan terbaik.
“Jika kedua pihak yakni Pemerintah Idonesia dan (tokoh Papua, tokoh agama, ULMWP, pihak yang berbeda pendapat dengan pusat) sepakat mau berunding. Maka mereka yang memutuskan mau melibatkan siapa dalam perundingan tersebut. Melibatkan ini tahap berikutnya, sebab tahap sekarang ini yang penting Uni Eropa dan PBB memberikan dukungan poltik dengan berkomunikasi kepada para pihak untuk terus berkomitme terhadap apa yang ditawarkan Komnas HAM selama ini,” ujar Taufan.
“Yang pasti, Komnas HAM merintis jalan menuju perundingan dan meminta supaya Komisioner Tinggi HAM PBB dan Uni Eropa memberikan dukungan Politiknya,” sambungnya.
Sementara itu, dalam pertemuan di Eropa, Eamon Gilmore menyampaikan apresiasi atas langkah Komnas HAM RI, khususnya terkait inisiatif dialog damai dan perkembangan positif hak asasi manusia di Indonesia.
“Uni Eropa pada prinsipnya menghormati kedaulatan dan integritas teritorial Indonesia. Penyelesaian damai Papua merupakan cara terbaik dalam konteks hak asasi manusia,” tuturnya.
Dimana Eamon Gilmore sebagai perwakilan Uni Eropa berkomitmen mendukung langkah-langkah yang akan dilakukan Komnas HAM RI. Selain itu, Komnas HAM RI akan terus bekerja secara intensif supaya dukungan terhadap inisiatif yang ada meluas dan dialog damai segera terwujud. (fia/nat)
