JAYAPURA-Pembangunan bandar udara (bandara) baru di Kabupaten Nabire yang dibiayai pemerintah pusat melalui dana APBN senilai Rp 850 miliar, berpotensi mangkrak. Pasalnya, tahun 2022 ini, belum ada kejelasan mengenai alokasi anggaran untuk kelanjutan pembangunan bandara tersebut.
Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Nabire, Salmon Pigai khawatir dengan tidak adanya kejelasan dana dari APBN tersebut, bisa menyebabkan pembangunan bandara ini terbengkalai.
Diakuinya, bandara yang pencanangan pembangunannya dilakukan oleh Presiden Jokowi merupakan salah satu proyek strategis nasional. Sebab bandara baru ini menurut Salmon Pigai, dapat meningkatkan konektivitas serta.
Salmon Pigai mengaku pekan kemarin sudah meninjau langsung ke lokasi pembangunan bandara baru. “Dari hasil pantauan, untuk sisi udara sudah terbangun runway dan taxi way. Hanya Apron saja yang belum tuntas dari 600 meter yang direncanakan, sampai sekarang baru 367 meter yang sudah dicor beton sedangkan sisanya 233 meter belum dikerjakan,” kata Pigai dikutip dari kantor berita Antara, Kamis (21/4).
Dikatakan, untuk pembangunan sisi darat yang meliputi menara pengawas lalu lintas penerbangan atau tower bandara (tower ATC), terminal penumpang, gudang kargo, bangunan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran (PKP-PK), gedung genset/main power house, bangunan administrasi/perkantoran dan hanggar, jalan masuk (access road), tempat parkir kendaraan bermotor belum rampung.
“Tower ATC belum ada, kemudian stasiun bahan bakar avtur pertamina juga belum ada, sedangkan bangunan terminal penumpang, kargo, PKP-PK, perkantoran, gedung genset dan lainnya masih dikerjakan. Makanya kalau tahun ini tidak ada dana untuk kelanjutan pembangunannya maka proyek ini berpotensi gagal,” bebernya.
Terkait hal ini, Pigai meminta Presiden Jokowi, Menteri Perhubungan dan kementerian terkait untuk menuntaskan pembangunan Bandara Nabire tahun ini dengan mengalokasikan dana melalui Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) tahun 2022.
“Atas nama rakyat Papua, kami minta bapak Presiden Jokowi, menteri perhubungan dan kementerian lainnya untuk tuntaskan pembangunan bandara baru Nabire tahun ini. Kami minta pembangunan bandar ini harus tuntas di masa pemerintah bapak presiden Jokowi. Jangan sampai ganti pemerintahan, lalu ganti program dan menyebabkan pembangunan bandara Nabire gagal,”tegas Salmon.
Dia menambahkan APBD Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Nabire sangat terbatas sehingga tidak bisa digunakan untuk membiayai pembangunan Bandara tersebut.
“Kami sangat sayangkan bila tahun ini tidak ada dana dari APBN untuk membiayai pembangunan bandara baru Nabire. Padahal targetnya akhir tahun 2022 rampung. Makanya kami minta perhatian dan intervensi dari bapak Presiden Jokowi dan menteri perhubungan untuk menuntaskan proyek pembangunan bandara baru Nabire,”ujarnya.
Keberadaan bandara baru Nabire ini diakuinya sangat strategis. Dengan panjang runway 1.600 meter, bisa didarati pesawat jenis ATR dan mendukung pelayanan penerbangan di kabupaten-kabupaten di kawasan pembangunan Meepago, Lapago dan Saireri Papua diantaranya Kabupaten Paniai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Yapen, Kabupaten Waropen dan kabupaten-kabupaten lainnya.
“Bandara baru Nabire diproyeksikan ke depan untuk didarati pesawat boeing. Makanya pemerintah harus tuntaskan pembangunannya. Kalau tuntas tahun ini maka pesawat ATR bisa masuk (mendarat) dan ke depan ditambah lagi panjang run way sehingga pesawat berbadan lebar seperti boeing bisa juga masuk ke Nabire,”tutup Salmon Pigai.
Secara terpisah, Kepala Kantor Unit Pelaksana Bandara Nabire, Muhamad Nafik mengakui hingga kini belum mengetahui besaran alokasi anggaran dari APBN untuk kelanjutan pembangunan Bandara Nabire yang baru tersebut.
“Memang sampai dengan hari ini kami belum tahu berapa alokasi untuk penyelesaian Nabire baru. Yang kami ketahui, informasi dari pimpinan kami di pusat akan ada penyesuaian atau pengurangan. Makanya kita masih tunggu,”ungkap Muhamad Nafik yang dihubungi Cenderawasih Pos, Kamis (21/4).
Muhamad Nafik menjelaskan, pembangun Bandara Nabire yang baru dicanangkan pertama kali saat kunjungan Presiden Indonesia Joko Widodo pada tahun 2017. Pada tahun 2018-2019 dimulailah penyusunan perencanaan dan sistem pembangunan bandara ini multi years selama tiga dari tahun 2019 hingga 2021.
“Pengerjaannya multiyears. Kontraknya mulai tahun 2019 hingga 2021. Memang di tahun 2019 ada penyempurnaan desain dan value engineering yang mengevaluasi fungsi-fungsi bangunan yang esensial sehingga pelaksanaan pembangunan baru dikerjakan tahun 2020 yang dimulai dengan proses lelang dan pengadaan pada awal tahun 2020. Kemudian barulah pada Agustus 2020 kontrak untuk pekerjaan sisi udara dan bulan September 2020 untuk kontrak pekerjaan sisi darat dilaksanakan,”jelasnya.
Progress pembangunan Bandara Nabire baru menurut Muhammad Nafik, sesuai dengan kontrak yang sudah berakhir Desember 2021, capaian pembangunan fisik untuk sisi udara sudah 100 persen sedangkan sisi darat ada adendum karena dana tidak cukup. Sisi udara dananya kurang lebih Rp 442 miliar dan dan sisi darat 189 miliar .
“Dana yang tersedia 74,52 persen. Untuk pengoperasiannya tentunya harus 100 persen pembangunannya baik dari sisi udara maupun dari sisi darat. Makanya kita masih menunggu alokasi anggaran untuk kelanjutan penyelesaian pembangunan bandara ini,”tutupnya. (Antara/nat)
