Thursday, May 9, 2024
24.7 C
Jayapura

Akan Revisi Puluhan Undang-Undang yang Hambat Investasi

Joko Widodo saat pengucapan sumpah jabatan menjadi presiden periode 2019-2024 di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019). HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS

*Janji Jokowi Dalam Pidato Pelantikan

JAKARTA, Jawa Pos – Joko Widodo berkomitmen akan bekerja dengan cepat dan memberikan pelayanan dengan baik. Dia pun berjanji akan menyusun dua undang-undang (UU) baru, dan merevisi UU yang dianggap menghambat investasi. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga akan memangkas hirarki birokrasi.

Janji dan komitmen Jokowi itu disampaikan dalam pelantikannya sebagai presiden periode kedua di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan kemarin (20/10). Jokowi menyampaikan lima agenda besar yang akan dia lakukan pada kepemimpinan keduanya lima tahun mendatang.

Yang pertama, dia akan membangunan sumber daya manusia (SDM). “Pembanguann SDM akan menjadi prioritas utama kami,” terang dia. Menurut dia, membangun SDM yang berkarakter pekerja keras,dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Selain itu, pihaknya juga akan mengundang talenta-talenta global untuk menjalin kerja sama. Menurut dia, hal itu tidak bisa diraih dengan cara-cara lama, tapi  harus dengan cara-cara baru.  Dalam mengembangkan SDM, kata dia, membutuhkanendowment fund, dana abadi yang besar. Kerja sama dengan industri juga penting dioptimalkan, serta penggunaan teknologi yang mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok negeri.

Selain pengembangan SDM, pemerintah juga akan melanjutkan pembangunan infrastruktur. Yaitu, Infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, yang mempermudah akses ke kawasan wisata. “Yang bisa mendongkrak lapangan kerja baru, yang mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat,” terang mantan Wali Kota Solo itu.

Tidak hanya itu, Jokowi juga akan memangkas regulasi yang menghambat. Regulasi harus disederhanakan, sehingga tidak menjadi penghambat. “Harus kita pangkas, kita potong,” ungkap dia. Menurut dia, pemerintah akan mengajak DPR untuk membuat dua undang-undang besar. Yaitu, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, dan Undang-Undang Pemberdayaan UMKM.

Ayah tiga anak itu menerangkan bahwa dua UU itu akan menjadi omnibus law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU. “Puluhan UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus. Puluhan UU yang menghambat pengembangan UMKM juga akan langsung direvisi,” tegas dia.

Baca Juga :  Pembunuh ASN RSUD Jayapura Terkuak

Program keempat adalah dia akan melakukan penyederhanaan birokrasi secara besar-besaran. Prosedur dan birokrasi yang panjang harus dipangkas. Menurut dia, investasi untuk menciptakan lapangan kerja harus diprioritaskan.

Jokowi menerangkan, sselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, dan eselon IV akan disederhanakan menjadi dua level saja. Selanjutnya akan diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi.

Dia juga meminta kepada para menteri, para pejabat dan birokrat, agar serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan. “Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan, pasti saya copot,” tegas suami Iriana itu.

Selanjutnya program kelima adalah  transformasi ekonomi. Menurut dia, harus dilakukan transformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jokowi menyatakan, pada 2045, yaitu pada satu abad Indonesia merdeka, Indonesia akan keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah. Indonesia telah menjadi negara maju dengan pendapatan menurut hitung-hitungan Rp 320 juta per kapita per tahun atau Rp 27 juta per kapita per bulan. “Itulah target kita. Target kita bersama,” papar dia.

Produk domestik bruto Indonesia mencapai USD 7 triliun. Indonesia sudah masuk lima besar ekonomi dunia dengan kemiskinan mendekati nol persen. Pihaknya sudah menghitung, dan mengkalkulasi. Target tersebut sangat masuk akal dan sangat memungkinkan untuk dicapai. Namun, semua itu tidak datang otomatis, tidak datang dengan mudah. Harus disertai kerja keras, dan kerja yang produktif.

Sementara itu, pelantikan presiden dan wakil presiden kemarin berlangsung cukup meriah dan lancar. Jokowi bersama istrinya datang di gedung DPR sekitar pukul 14.47. Sekitar pukul 15.30, prosesi pelantikan pun dimulai. Rapat paripurna pelantikan dipimpin Ketua MPR Bambang Soesatyo. Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo mengawali acara itu dengan penyampaian pidato.

Baca Juga :  Jangan Sampai Pembentukan BP3OKP Hanya Habiskan Anggaran Negara

Selanjutkannya dilalukan pengambilan sumpah. Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin bergantian menyampaikan sumpah dan janji. Setelah itu, Ma’ruf dan Jusuf Kalla bertukar kursi, sebagai tanda pergantian posisi dan penyerahan jabatan wakil presiden.

Jokowi dan Ma’ruf kemudian menandatangi berita acara pelantikan, diikuti pimpinan MPR

Dalam acara tersebut, hadir Presiden Kelima Megawati Soekarnoputri yang juga ketua umum PDIP, dan Presiden Keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga ketua umum Partai Demokrat.

Para ketum partai yang lain juga turut hadir. Seperti Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Hanura Osman Sapta Oedang, dan ketum partai lainnya.

Para kepala negara sahabat juga hadir. Diantaranya, Presiden Malaysia Mahathir Mohamad, PM Singapura Lee Hsien Loong, Sultan Burnei Darussalam Hassanal Bolkiah, dan utusan khusus kepala negara lainnya.

Bamsoet mengatakan, dengan dilantiknya Jokowi dan Ma’ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden, maka keduanya bukan lagi pemimpin satu golongan tertentu saja, akan tetapi telah menjadi milik dan pemimpin seluruh rakyat dan bangsa Indonesia.

Politikus Partai Golkar itu mengatakan, pekerjaan besar bangsa Indonesia ke depan adalah tanggungjawab semua pihak. Dalam lima tahun mendatang, Indonesia akan menghadapi tantangan yang tidak ringan. Dinamika lingkungan strategis global diwarnai kompetisi dan perebutan pengaruh negara-negara besar yang telah menempatkan Indonesia pada pusat kepentingan global. 

“Jika tidak siap dan waspada Indonesia dapat tergilas dalam kompetisi global yang tidak mengenal batas dan waktu,” ungkapnya. Berbaurnya ancaman militer dan nonmiliter mendorong terciptanya dilema geopolitik dan geostrategis global yang sulit diprediksi dan diantisipasi.

Namun, seberat apapun tantangan yang akan dihadapi, akan terasa ringan jika dipikul bersama. Semua pihak harus memiliki optimisme yang tinggi, memiliki kesadaran dan komitmen seluruh komponen bangsa untuk memantapkan persatuan dan kesatuan nasional, saling bahu membahu, bergotong royong, ringan sama dijinjing – berat sama dipikul.(lum/mar/JPG)

Joko Widodo saat pengucapan sumpah jabatan menjadi presiden periode 2019-2024 di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019). HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS

*Janji Jokowi Dalam Pidato Pelantikan

JAKARTA, Jawa Pos – Joko Widodo berkomitmen akan bekerja dengan cepat dan memberikan pelayanan dengan baik. Dia pun berjanji akan menyusun dua undang-undang (UU) baru, dan merevisi UU yang dianggap menghambat investasi. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga akan memangkas hirarki birokrasi.

Janji dan komitmen Jokowi itu disampaikan dalam pelantikannya sebagai presiden periode kedua di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan kemarin (20/10). Jokowi menyampaikan lima agenda besar yang akan dia lakukan pada kepemimpinan keduanya lima tahun mendatang.

Yang pertama, dia akan membangunan sumber daya manusia (SDM). “Pembanguann SDM akan menjadi prioritas utama kami,” terang dia. Menurut dia, membangun SDM yang berkarakter pekerja keras,dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Selain itu, pihaknya juga akan mengundang talenta-talenta global untuk menjalin kerja sama. Menurut dia, hal itu tidak bisa diraih dengan cara-cara lama, tapi  harus dengan cara-cara baru.  Dalam mengembangkan SDM, kata dia, membutuhkanendowment fund, dana abadi yang besar. Kerja sama dengan industri juga penting dioptimalkan, serta penggunaan teknologi yang mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok negeri.

Selain pengembangan SDM, pemerintah juga akan melanjutkan pembangunan infrastruktur. Yaitu, Infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, yang mempermudah akses ke kawasan wisata. “Yang bisa mendongkrak lapangan kerja baru, yang mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat,” terang mantan Wali Kota Solo itu.

Tidak hanya itu, Jokowi juga akan memangkas regulasi yang menghambat. Regulasi harus disederhanakan, sehingga tidak menjadi penghambat. “Harus kita pangkas, kita potong,” ungkap dia. Menurut dia, pemerintah akan mengajak DPR untuk membuat dua undang-undang besar. Yaitu, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, dan Undang-Undang Pemberdayaan UMKM.

Ayah tiga anak itu menerangkan bahwa dua UU itu akan menjadi omnibus law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU. “Puluhan UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus. Puluhan UU yang menghambat pengembangan UMKM juga akan langsung direvisi,” tegas dia.

Baca Juga :  Mensos Risma ke Perbatasan RI-PNG, Ini yang Akan Diserahkan

Program keempat adalah dia akan melakukan penyederhanaan birokrasi secara besar-besaran. Prosedur dan birokrasi yang panjang harus dipangkas. Menurut dia, investasi untuk menciptakan lapangan kerja harus diprioritaskan.

Jokowi menerangkan, sselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, dan eselon IV akan disederhanakan menjadi dua level saja. Selanjutnya akan diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi.

Dia juga meminta kepada para menteri, para pejabat dan birokrat, agar serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan. “Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan, pasti saya copot,” tegas suami Iriana itu.

Selanjutnya program kelima adalah  transformasi ekonomi. Menurut dia, harus dilakukan transformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jokowi menyatakan, pada 2045, yaitu pada satu abad Indonesia merdeka, Indonesia akan keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah. Indonesia telah menjadi negara maju dengan pendapatan menurut hitung-hitungan Rp 320 juta per kapita per tahun atau Rp 27 juta per kapita per bulan. “Itulah target kita. Target kita bersama,” papar dia.

Produk domestik bruto Indonesia mencapai USD 7 triliun. Indonesia sudah masuk lima besar ekonomi dunia dengan kemiskinan mendekati nol persen. Pihaknya sudah menghitung, dan mengkalkulasi. Target tersebut sangat masuk akal dan sangat memungkinkan untuk dicapai. Namun, semua itu tidak datang otomatis, tidak datang dengan mudah. Harus disertai kerja keras, dan kerja yang produktif.

Sementara itu, pelantikan presiden dan wakil presiden kemarin berlangsung cukup meriah dan lancar. Jokowi bersama istrinya datang di gedung DPR sekitar pukul 14.47. Sekitar pukul 15.30, prosesi pelantikan pun dimulai. Rapat paripurna pelantikan dipimpin Ketua MPR Bambang Soesatyo. Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo mengawali acara itu dengan penyampaian pidato.

Baca Juga :  Konflik Papua Yang Sengaja Dipelihara

Selanjutkannya dilalukan pengambilan sumpah. Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin bergantian menyampaikan sumpah dan janji. Setelah itu, Ma’ruf dan Jusuf Kalla bertukar kursi, sebagai tanda pergantian posisi dan penyerahan jabatan wakil presiden.

Jokowi dan Ma’ruf kemudian menandatangi berita acara pelantikan, diikuti pimpinan MPR

Dalam acara tersebut, hadir Presiden Kelima Megawati Soekarnoputri yang juga ketua umum PDIP, dan Presiden Keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga ketua umum Partai Demokrat.

Para ketum partai yang lain juga turut hadir. Seperti Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Hanura Osman Sapta Oedang, dan ketum partai lainnya.

Para kepala negara sahabat juga hadir. Diantaranya, Presiden Malaysia Mahathir Mohamad, PM Singapura Lee Hsien Loong, Sultan Burnei Darussalam Hassanal Bolkiah, dan utusan khusus kepala negara lainnya.

Bamsoet mengatakan, dengan dilantiknya Jokowi dan Ma’ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden, maka keduanya bukan lagi pemimpin satu golongan tertentu saja, akan tetapi telah menjadi milik dan pemimpin seluruh rakyat dan bangsa Indonesia.

Politikus Partai Golkar itu mengatakan, pekerjaan besar bangsa Indonesia ke depan adalah tanggungjawab semua pihak. Dalam lima tahun mendatang, Indonesia akan menghadapi tantangan yang tidak ringan. Dinamika lingkungan strategis global diwarnai kompetisi dan perebutan pengaruh negara-negara besar yang telah menempatkan Indonesia pada pusat kepentingan global. 

“Jika tidak siap dan waspada Indonesia dapat tergilas dalam kompetisi global yang tidak mengenal batas dan waktu,” ungkapnya. Berbaurnya ancaman militer dan nonmiliter mendorong terciptanya dilema geopolitik dan geostrategis global yang sulit diprediksi dan diantisipasi.

Namun, seberat apapun tantangan yang akan dihadapi, akan terasa ringan jika dipikul bersama. Semua pihak harus memiliki optimisme yang tinggi, memiliki kesadaran dan komitmen seluruh komponen bangsa untuk memantapkan persatuan dan kesatuan nasional, saling bahu membahu, bergotong royong, ringan sama dijinjing – berat sama dipikul.(lum/mar/JPG)

Berita Terbaru

Artikel Lainnya