Ratusan Massa Demo ke Kantor Pemprov Papua Pegunungan

Menolak Rencana Pelantikan PJ Bupati Jayawijaya dan Pelantikan Anggota MRP Papua Pegunungan

WAMENA – Pemerintah Provinsi Papua pegunungan merencanakan untuk melakukan pelantikan PJ Bupati Jayawijaya dan juga 42 Anggota MRP dari 8 Kabupaten pada Selasa (19/12) hari ini, namun dalam agenda rencana tersebut masih ada beberapa masalah yang ditimbulkan dalam masyarakat yang mengakibatkan kantor Gubernur di palang dan rencana aksi demo yang dilakukan masyarakat menolak PJ Bupati.

Untuk pemalangan yang dilakukan di kantor Gubernur Papua pegunungan dipicu dari adanya dugaan pergantian nama calon anggota MRP Papua Pegunungan yang diusulkan dari setiap kabupaten oleh pemerintah pusat sehingga masyarakat meminta agar pelantikan tersebut ditunda, bahkan mereka ingin bertemu dengan PJ Gubernur Papua Pegunungan untuk menanyakan masalah ini.

Sementara Forum Peduli Demokrasi Masyarakat Jayawijaya meminta kepada Presiden dan Mentri Dalam Negeri untuk menetapkan PJ Bupati Jayawijaya sesuai dengan usulan DPRD Kabupaten Jayawijaya melalui undang –undang nomor 10 tahun 2016 dan peraturan menteri dalam negeri nomor 4 tahun 2023 tentang penetapan PJ Bupati harus melihat usulan DPRD dan Pemerintah daerah dengan prinsip demokrasi.

“ Sengan tegas menolak PJ Sekda Papua pegunungan Dr. Sumule Tumbo, dilantik sebagai PJ Bupati Jayawijaya, kami mendesak kepada Presiden dan menteri dalam Negeri segera lantik PJ Bupati Jayawijaya  sesuai dengan usulan DPRD dan Pemerintah daerah Kabupaten Jayawijaya,” tegas  Penanggungjawab Forum peduli Demokrasi Masyarakat Jayawijaya Emanuel Ikinia

Ia juga menegaskan dan meminta kepada Wamendagri berhenti intervensi urusan PJ Bupati Jayawijaya dengan urusan pribadi. Mereka juga mendesak DPRD Kabupaten Jayawijaya  segera batalkan pelantikan Penjabat Bupati Jayawijaya.

“Pernyataan ini apabila tidak diindahkan maka Forum Peduli Demokrasi Masyarakat Jayawijaya akan melakukan mobilisasi massa yang besar akan melakukan aksi demostrasi untuk melumpuhkan system pemerintahan di Kabupaten Jayawijaya dan Provinsi Papua Pegunungan,” tegas Ikinia

Secara terpisah PJ Penjabat Gubernur Papua Pegunungan Velix Wanggai mengimbau warga mewujudkan keamanan jelang pelantikan Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Pegunungan dan pelantikan Penjabat Bupati Jayawijaya yang direncanakan berlangsung Selasa, 19 Desember 2023.

Velix Wanggai mengatakan panitia seleksi anggota MRP telah mengirim nama-nama calon anggota yang nantinya dilantik. Calon-calon itu merupakan perwakilan dari perempuan, adat maupun agama. Kami memberikan apresiasi kepada pimpinan gereja, tokoh-tokoh adat, pimpinan perempuan yang sudah terwakili. Karena ini rumah baru jadi mari kita menjaga kita punya rumah yang aman, nyaman dan damai,” jelasnya

Menolak Rencana Pelantikan PJ Bupati Jayawijaya dan Pelantikan Anggota MRP Papua Pegunungan

WAMENA – Pemerintah Provinsi Papua pegunungan merencanakan untuk melakukan pelantikan PJ Bupati Jayawijaya dan juga 42 Anggota MRP dari 8 Kabupaten pada Selasa (19/12) hari ini, namun dalam agenda rencana tersebut masih ada beberapa masalah yang ditimbulkan dalam masyarakat yang mengakibatkan kantor Gubernur di palang dan rencana aksi demo yang dilakukan masyarakat menolak PJ Bupati.

Untuk pemalangan yang dilakukan di kantor Gubernur Papua pegunungan dipicu dari adanya dugaan pergantian nama calon anggota MRP Papua Pegunungan yang diusulkan dari setiap kabupaten oleh pemerintah pusat sehingga masyarakat meminta agar pelantikan tersebut ditunda, bahkan mereka ingin bertemu dengan PJ Gubernur Papua Pegunungan untuk menanyakan masalah ini.

Sementara Forum Peduli Demokrasi Masyarakat Jayawijaya meminta kepada Presiden dan Mentri Dalam Negeri untuk menetapkan PJ Bupati Jayawijaya sesuai dengan usulan DPRD Kabupaten Jayawijaya melalui undang –undang nomor 10 tahun 2016 dan peraturan menteri dalam negeri nomor 4 tahun 2023 tentang penetapan PJ Bupati harus melihat usulan DPRD dan Pemerintah daerah dengan prinsip demokrasi.

“ Sengan tegas menolak PJ Sekda Papua pegunungan Dr. Sumule Tumbo, dilantik sebagai PJ Bupati Jayawijaya, kami mendesak kepada Presiden dan menteri dalam Negeri segera lantik PJ Bupati Jayawijaya  sesuai dengan usulan DPRD dan Pemerintah daerah Kabupaten Jayawijaya,” tegas  Penanggungjawab Forum peduli Demokrasi Masyarakat Jayawijaya Emanuel Ikinia

Ia juga menegaskan dan meminta kepada Wamendagri berhenti intervensi urusan PJ Bupati Jayawijaya dengan urusan pribadi. Mereka juga mendesak DPRD Kabupaten Jayawijaya  segera batalkan pelantikan Penjabat Bupati Jayawijaya.

“Pernyataan ini apabila tidak diindahkan maka Forum Peduli Demokrasi Masyarakat Jayawijaya akan melakukan mobilisasi massa yang besar akan melakukan aksi demostrasi untuk melumpuhkan system pemerintahan di Kabupaten Jayawijaya dan Provinsi Papua Pegunungan,” tegas Ikinia

Secara terpisah PJ Penjabat Gubernur Papua Pegunungan Velix Wanggai mengimbau warga mewujudkan keamanan jelang pelantikan Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Pegunungan dan pelantikan Penjabat Bupati Jayawijaya yang direncanakan berlangsung Selasa, 19 Desember 2023.

Velix Wanggai mengatakan panitia seleksi anggota MRP telah mengirim nama-nama calon anggota yang nantinya dilantik. Calon-calon itu merupakan perwakilan dari perempuan, adat maupun agama. Kami memberikan apresiasi kepada pimpinan gereja, tokoh-tokoh adat, pimpinan perempuan yang sudah terwakili. Karena ini rumah baru jadi mari kita menjaga kita punya rumah yang aman, nyaman dan damai,” jelasnya