*Aksi Demo Ribuan Warga Papua Berlangsung Damai
JAYAPURA-Ribuan massa yang melakukan long march dari Abepura untuk menyampaikan aspirasi di kantor Gubernur Papua, diterima langsung Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP., MH., Senin (19/8).
Di hadapan ribuan massa yang menggelar aksi demo damai, Gubernur Lukas Enembe menyampaikan, dirinya telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Dalam komunikasinya dengan Pemprov Jawa Timur, Gubernur Lukas Enembe menyampaikan, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa telah menyampaikan permohonan maafnya atas kejadian terhadap mahasiswa Papua di Surabaya.
Bahkan dalam video yang beredar di media sosial, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa tidak hanya meminta maaf, tetapi dirinya juga memberikan jaminan keamanan kepada anak-anak Papua yang saat ini melanjutkan studi di Provinsi Jawa Timur.
“Ibu Gubernur Jatim sudah minta maaf. Saya sampaikan kepada Gubernur Jatim bahwa orang Papua itu cinta Gus Dur, namun kenapa Gubernur Jatim yang merupakan kader Gus Dur malah tidak memperhatikan rakyat Papua di Jatim? Sebagai kader Gus Dur, seharusnya Gubernur Jatim mampu menggerakkan Banser NU untuk lawan Ormas yang menyerbu asrama mahasiswa Papua,” ungkap Gubernur Lukas Enembe.
Gubernur Enembe kembali menegaskan bahwa orang Papua memiliki harga diri dan martabat yang tinggi, sehingga tidak seharusnya dilecehkan itu. Katanya, ini terbukti pada para 1.000 lebih pelajar yang studi di berbagai negara di belahan dunia. Dimana mereka terbukti memiliki hasil akademik yang bahkan mampu melampaui pelajar lokal yang berdomisi di negara tersebut.
“Intinya, sudah 74 tahun Indonesia merdeka, tapi kenapa masih ada orang yang berpikiran seperti pada zaman penjajahan? Kalau saya bukan gubernur yang merupakan wakil pemerintah pusat di Papua, mungkin saya lebih ribut daripada kamu (demonstran). Tapi, saya merupakan wakil pemerintah pusat di Papua, sehingga aspirasi dan pernyataan aksi yang dibuat dalam demonstrasi ini akan saya kirim ke pemerintah pusat,” tegasnya.
Di tempat yang sama, Kapolda Papua, Irjen Pol Alberth R. Rodja, mengaku bahwa demonstran datang dengan tertib untuk menyampaikan aspirasinya di Kantor Gubernur Papua.
Oleh sebab itu, Kapolda Alberth Rodja memberikan apresiasi yang tinggi kepada masyarakat yang dengan tertib dan damai menyampaikan aspirasinya.
“Kami dari Polda Papua ikut mengawal mulai dari titik keberangkatan sampai dengan di Kantor Gubernur. Bahkan sampai nanti mereka kembali ke rumah masing-masing kami siapkan kendaraan bagi mereka,” ungkap Kapolda Alberth Rodja.
Terkait dengan aspirasi yang telah diterima oleh Gubernur Papua dan akan disampaikan ke pemerintah pusat, Kapolda Alberth Rodja meminta masyarakat untuk bersabar. Dirinya juga mengajak masyarakat untuk tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.
Sementara itu, dari pantauan Cenderawasih Pos, ribuan massa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa dan Rakyat Papua Anti Rasis melakukan long march dari Distrik Heram menuju kantor Gubernur Papua yang berjarak kurang lebih 20 Km.
Dari pantauan Cenderawasih Pos di lapangan, massa dari berbagai titik kumpul di Distrik Heram seperti Perumnas III dan Expo Waena berjalan kaki menuju lampu merah Abepura untuk berkumpul dengan massa yang lebih dulu seudah menunggu.
Setelah ribuan massa ini berkumpul, mereka kemudian berjalan kaki dengan pengawalan aparat Polri yang dibackup anggota TNI. Massa yang melakukan long march melewati kantor Majelis Rakyat Papua di Kotaraja dan gedung DPR Papua di pusat Kota Jayapura sebelum akhirnya melanjutkan perjalanan ke kantor Gubernur Papua.
Sekira pukul 16.00 WIT, massa akhirnya tiba di kantor Gubernur Papua. Massa yang membawa spanduk serta pamflet yang bersifat mengutuk kejadian yang dilakukan terhadap mahasiswa Papua di Surabaya.
Tiba di halaman kantor Gubernur, massa langsung duduk dengan tertib dan mendengarkan orasi yang disampaikan.
“Berdasarkan informasi yang kami dapat, proses persekusi berlangsung selama 2 hari sejak 16 Agustus, di mana kemudian mahasiswa Papua ditangkap di Asrama Papua Surabaya untuk kemudian diamankan di Polresta Surabaya,” papar Korlap Umum Aksi Demonstrasi, Fery Bontombo, dalam orasinya.
Tindakan represif dan rasis bermula karena tuduhan terhadap mahasiswa Papua di Asrama Papua bahwa mereka melepas bendera Merah Putih. Namun, tuduhan itu diklarifikasi mahasiswa Papua bahwa bukan mereka yang melepas Bendera Merah Putih.
Menyikapi peristiwa tersebut, Solidaritas Mahasiswa dan Rakyat Papua Anti Rasis menyatakan sikap dalam aksi demonya dengan mengutuk keras tindakan Ormas dan oknum aparat TNI-Polri yang diduga melakukan tindakan rasisme, persekusi, dan intimidasi terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, Malang, dan Semarang.
Selain itu, Presiden RI, Kapolri, Panglima TNI, dan Kapolda Jawa Timur, diminta menindak tegas dan memproses sesuai hukum yang berlaku terhadap oknum aparat dan Ormas yang melakukan tindakan tersebut.
Kemudian, demonstran meminta dengan tegas agar Wakil Wali Kota Malang segera meminta maaf dan mengklarifikasi pernyataannya terhadap mahasiwa Papua yang dinilai sudah melenceng sebagai seorang pemimpin rakyat Kota Malang.
Sementara itu, Presiden RI diminta memberikan jaminan perlindungan terhadap mahasiswa Papua di tanah Jawa, termasuk juga di Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, dan Maluku, sehingga mahasiwa di sana tidak berada di bawah kondisi ancaman, teror, maupun trauma, melainkan bisa fokus dalam studinya.
“Apabila rasisme, diskriminasi, intimidasi, persekusi, dan ketidakadilan terus dilakukan terhadap mahasiswa dan rakyat Papua pada umumnya, maka kedaulatan dikembalikan kepada rakyat Papua, atau Referendum,” tegasnya disambut riuh dan tepuk tangan demonstran lainnya.
Setelah melakukan orasi dan aspirasinya diterima oleh Gubernur Papua, ribuan massa akhirnya pulang dengan tertib dan aman. Massa dipulangkan ke tempatnya masing-masing menggunakan truk milik TNI-Polri.
Dari pantauan Cenderawasih Pos, hingga pukul 21.00 WIT, belasan truk milik TNI dan Polri terlihat bolak-balik dari kantor Gubernur Papua mengantar massa ke arah Distrik Abepura dan Heram.
Kapolres Jayapura Kota AKBP Gustav R Urbinas yang dikonformasi melalui Kasubag Humas Polres Jayapura Kota Iptu Jahja Rumra menerangkan sebanyak 50 personel gabungan dilibatkan untuk mengamanan jalannya demo agar berjalan dengan aman dan tertib.
Adapun yang menjadi titik kumpul massa yakni meliputi wilayah Expo, Perumnas 3, Lingkaran Abepura, Uncen Bawah Taman Imbi lalu terakhir menuju ke Kantor Gubernur Papua.
“Untuk pengamanan demo lebih ke humanis. Bahkan anggota yang dilibatkan dalam pengamanan massa tidak menggunakan senjata saat melakukan pengamanan. Hal ini bentuk humanis untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan,” terang Jahja
Pantauan Cenderawasih Pos di lapangan, toko-toko di sekitar Taman Imbi maupun jalan-jalan yang dilalui para pendemo sempat tutup. Namun setelah para pendemo melintas, aktivitas kembali berjalan normal.
Meskipun sempat terjadi beberapa insiden kecil, namun secara umum aksi demo damai yang digelar kemarin berjalan aman dan tertib.
Sementara itu. berbagai upaya dilakukan untuk meredam aksi kerusuhan di Papua. Di Surabaya, beberapa kampus mengadakan dialog dengan mahasiswa asal Papua. Seperti yang dilakukan Universitas dr Soetomo (Unitomo) kemarin. Rektor Unitomo Bachrul Amiq bertemu dengan para mahasiswa asal Papua di RM Soemantri, Gedung Rektorat kemarin (19/8). Pertemuan tersebut bertujuan memastikan bahwa mahasiswa Papua yang kuliah di Unitomo terjamin keamanannya.
“Insiden yang terjadi sebelum 17 Agustus lalu di Surabaya sangat memprihatinkan kami. Ada asrama mahasiswa Papua diserbu,” kata Amiq.
Dia mengatakan, Unitomo adalah salah satu kampus di Surabaya yang memiliki banyak mahasiswa Papua. Hingga saat ini ada 100-an mahasiswa Papua yang kuliah di kampus tersebut. Perinciannya, 76 mahasiswa lama dan 26 mahasiswa baru yang akan mulai orientasi studi pengenalan kampus (ospek) pada 26 Agustus. “Kami ingin sampaikan kepada mahasiswa Papua bahwa mereka bisa kuliah dengan baik. Kami beri jaminan itu di lingkungan kampus,” tegasnya.
Jaminan keamanan tersebut, lanjut dia, merupakan tanggung jawab kepolisian. Itu sebabnya Unitomo juga berkoordinasi dengan polsek dan polres agar terus menjaga kondisi dan situasi aman bagi mahasiswa Papua. ”Mereka ini niat untuk kuliah di Surabaya. Bahkan, keberangkatan mereka dari desa terpencil di Papua menuju Surabaya itu penuh perjuangan,” kata Amiq.
Dia menuturkan, saat ini masih ada 26 maba Unitomo yang masih di Papua. Mereka merasa takut datang ke Surabaya setelah insiden di asrama mahasiswa Papua tersebut. Itu sebabnya, melalui mahasiswa senior Papua, diharapkan dapat membantu berkoordinasi dengan adik-adik di Papua yang sudah mendaftar melalui online agar tetap berangkat ke Surabaya.
“Jangan sampai maba Papua ini tidak mau ke Surabaya karena takut. Kejadian itu hanya dilakukan oleh segelintir oknum saja,” ujarnya.
Ketua Mahasiswa Papua di Unitomo ,Faniz Pamius Wenda mengatakan, pihaknya sangat prihatin dengan kata-kata rasis yang masih diterima oleh mahasiswa Papua. Secara psikologis, mahasiswa Papua juga sangat terganggu.
Namun, hal itu tidak terjadi di lingkungan tempat tinggal dan kampus Unitomo. “Kami merasa aman tinggal di sini. Kuliah juga lancar. Kami juga akan berkoordinasi dengan maba yang mau kuliah di Surabaya,” katanya.
Faniz menyatakan, mahasiswa Papua di Unitomo rata-rata tinggal di daerah Jalan Pumpungan, Bratang, Semolowaru dan Nginden. Selama ini, kehidupan di lingkungan tempat tinggal juga terjalin dengan baik. Itu sebabnya, insiden di asrama mahasiswa Papua Kamasan III membuat prihatin.
”Saya pikir ini bisa diselesaikan dengan baik. Jangan terulang lagi. Apalagi sampai terpecah belah. Baik di lingkungan kampus dan tempat tinggal,” ujar mahasiswa Program Studi Teknik Sipil Unitomo itu.
Tidak hanya itu, insiden tersebut juga berdampak psikologis bagi mahasiswa Papua di Unitomo. Hal itu diakui Emolita Manibuy, mahasiswa asal Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat. Dia sempat merasa takut pergi ke kampus. Bahkan, untuk keluar dari tempat tinggal pun merasa was-was. ”Saya sekarang sedang menyusun skripsi. Saya mau bimbingan saja takut,” keluhnya.
Emolita tidak ingin mengulang peristiwa tahun lalu. Saat itu, dia terpaksa kembali ke Papua karena takut dengan keamanan di Surabaya. Akibatnya, dia harus ketinggalan SKS (satuan kredit semester) satu semester. “Saya tidak mau terulang lagi. Papa saya sudah menelepon, meminta saya pulang kalau tidak bisa diterima di sini (Surabaya). Saya tidak mau karena tinggal skripsi saja,” ujarnya.
Ya, diskriminasi berbau SARA memang menakutkan bagi Emolita. Meskipun sejatinya di lingkungan tempat tinggalnya sangat aman. Namun, lantaran ulah segelintir oknum tertentu membuat perpecahan orang Papua dengan nonPapua terjadi. “Setiap ada yang tanya-tanya, saya takut. Sekarang saya merasa tenang karena di lingkungan kampus dan tempat tinggal, kami diterima dengan baik,” kata dia. (gr/kim/fia/ nat/JPG)
