JAYAPURA-Ketua Komisi I DPR Papua, Tan Wie Long, menegaskan pentingnya profesionalisme dan transparansi dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Papua 2025. Hal ini disampaikannya usai pemerintah provinsi Papua menetapkan anggaran untuk mendukung pelaksanaan PSU Papua pekan kemarin.
Menurut Tan Wie Long, dengan telah disiapkannya dana dari APBD, para penyelenggara diharapkan bekerja secara profesional agar seluruh tahapan PSU dapat berjalan lancar dan akuntabel.
“Karena uang yang kita gunakan untuk PSU ini adalah uang rakyat, dan gunakan dalam kondisi efisiensi anggaran. Untuk itu, kami dari DPRP, khususnya Komisi I, meminta penyelenggara agar benar-benar bekerja secara profesional,” tegas Tan Wie Long saat ditemui di Kantor DPRP, Jumat (16/5).
Ia menekankan, seluruh tahapan dan jadwal pelaksanaan PSU harus diinformasikan secara terbuka kepada peserta pemilu dan masyarakat. Keterbukaan ini penting guna menjaga partisipasi publik yang tinggi dan mendorong keterlibatan masyarakat secara aktif.
“Tidak boleh tertutup. Semua tahapan harus terbuka agar masyarakat tahu, dan dengan begitu, mereka akan tetap antusias mengikuti PSU,” katanya.
Tak hanya penyelenggara, politisi Partai Golkar itu juga mengingatkan para peserta pemilu agar selama masa kampanye menyampaikan narasi politik yang membangun dan menciptakan kepercayaan publik. Ia mengimbau agar peserta tidak menggunakan isu-isu Sara, melainkan lebih menonjolkan visi dan misi yang jelas serta realistis.
“Jangan jadikan masa kampanye sebagai ajang membangun narasi isu agama, ras, atau etnis. Itu tidak boleh terjadi. Mari kita bangun demokrasi di Papua secara bijak,” tegasnya.
Tan Wie Long menegaskan bahwa seluruh peserta Pilkada Papua adalah anak-anak asli Papua sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Otonomi Khusus. Oleh karena itu, ia berharap para kandidat dapat menjaga hubungan yang harmonis serta menjadikan PSU sebagai momentum memperkuat solidaritas dan semangat pembangunan.
