JAYAPURA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Abdullah Azwar Anas menegaskan bahwa penerimaan 20 ribu Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Daerah Otonomi Baru di Papua akan di Utamakan 80% Orang Asli Papua (OAP).
Ia mengatakan, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan dirinya untuk memprioritaskan orang asli Papua dalam perekrutan ASN sebagai bentuk afirmasi bagi Papua.
“Presiden memerintahkan bahwa Papua harus ada afirmasi maka kami sebagai Menpan RB membuat keputusan komposisi ASN 80% harus orang asli tanah Papua,” katanya saat memberikan kuliah umum, di Kampus Universitas Cenderawasih, (Uncen) Jumat (19/5) kemarin.
Ia mengatakan melanjutkan amanat presiden dan mengakomodir hal tersebut.
“Kami sudah ambil keputusan sesuai amanat presiden, Termasuk DOB Papua Jadi tidak mungkin kita memobilisasi hasil dari daerah luar Papua jadi ini clear ya,” kata Menpan.
Mantan Bupati Banyuwangi Provinsi Jawa Timur itu mengatakan presiden menginstruksikan untuk langsung mendengar aspirasi di setiap masyarakat salah satu di kampus sehingga pihaknya mengunjungi kampus – kampus.
“Kita turun di kampus mendengar langsung apa yang disampaikan jadi saya mau sampaikan bahwa bapak presiden sangat mendengar bahkan beliau memberikan afirmasi,” katamya.
Untuk itu dirinya meminta kepada pemerintah daerah untuk lebih segar melihat kebijakan Presiden Jokowi sebagai bentuk afirmasi kepada orang Papua dengan memberikan data kepada Menpan RB soal orang Asli Papua.
“Harapan saya untuk pemerintahan yang ada di daerah dapat menangkap apa yang disampaikan ini karena kami tidak mungkin membicarakan hal ini tanpa ada usulan dari pemerintah daerah,” katanya.
Hal ini ditegaskannya karena sampai dengan saat ini Pemerintah Daerah belum melengkapi jumlah kuota ASN yang akan diterima sebanyak 20.000.
“Yang baru diusulkan kepada kami dari pemerintah di daerah di Papua baru 8.000 sementara yang dibutuhkan itu 20.000 ASN, dan untuk memenuhi hal ini masa kami yang harus mengisi untuk itu kami terus menunggu sekda dan dari teman-teman di Papua untuk mengusulkan, jadi presiden sangat memperhatikan Papua jadi sangat tidak mungkin dan tidak benar kalau ada mobilisasi ASN dari daerah Jawa ke Papua,” jelasnya.
Dia juga memberikan penjelasan terkait adanya sejumlah asisten sebagai tenaga pembantu yang ditetapkan di beberapa daerah barat otonomi baru merupakan tenaga pembantu dalam melengkapi administrasi di provinsi baru bukan untuk mobilisasi ASN dari luar daerah ke provinsi Baru.
“Kecuali (Pegawai) sambil menunggu rekrutmen untuk mengatasi administrasi karena tidak mungkin tanpa dilakukan registrasi ini bahkan berjalan,” jelasnya. (oel/wen)
