“Hal ini kemudian berdampak pada konflik, sosial, dan ekonomi,” kata Anugrah Pata. Ditempat yang sama, Direktur ALDP Latifah Anum Siregar menyebut tantangan Pilkada di Papua adanya pelanggaran Pemilu terjadi berulang dan meningkat, keterbatasan kapasitas dan integritas penyelenggara, menguatnya politik identitas, institusi, kelompok dan personal.
Lanjut Anum, media sosial cenderung digunakan untuk sentimen sara dan provokasi, indikasi keterlibatan ASN dan aparat keamanan, data dan administrasi yang masih bermasalah, money politic, partai politik yang masih transaksional dan masyarakat sipil cenderung masih mudah dimobilisasi.
“Untuk itu, kami merekomendasikan agar penyelenggara Pemilu yang berintegritas dan memiliki kapasitas. Memperkuat deteksi ancaman kerawanan, analisa dan mitigasinya, netralitas ASN dan aparat keamanan, penegakan hukum yang profesional serta tahapan pemilu tepat waktu dan ketersediaan logistik Pemilu,” kata Anum.
Rekomendasi lainnya lanjut Anum, memperkuat koordinasi diantara penyelenggara juga dengan pemerintah dan MRP serta meningkatkan partisipasi masyarakat sipil untuk melakukan pemantauan. “Masyarakat harus ikut andil mengawasi pelaksanaan Pilkada. Melaporkan potensi kecurangan dan bentuk- bentuk pelanggaran,” imbuhnya. (fia)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
“Hal ini kemudian berdampak pada konflik, sosial, dan ekonomi,” kata Anugrah Pata. Ditempat yang sama, Direktur ALDP Latifah Anum Siregar menyebut tantangan Pilkada di Papua adanya pelanggaran Pemilu terjadi berulang dan meningkat, keterbatasan kapasitas dan integritas penyelenggara, menguatnya politik identitas, institusi, kelompok dan personal.
Lanjut Anum, media sosial cenderung digunakan untuk sentimen sara dan provokasi, indikasi keterlibatan ASN dan aparat keamanan, data dan administrasi yang masih bermasalah, money politic, partai politik yang masih transaksional dan masyarakat sipil cenderung masih mudah dimobilisasi.
“Untuk itu, kami merekomendasikan agar penyelenggara Pemilu yang berintegritas dan memiliki kapasitas. Memperkuat deteksi ancaman kerawanan, analisa dan mitigasinya, netralitas ASN dan aparat keamanan, penegakan hukum yang profesional serta tahapan pemilu tepat waktu dan ketersediaan logistik Pemilu,” kata Anum.
Rekomendasi lainnya lanjut Anum, memperkuat koordinasi diantara penyelenggara juga dengan pemerintah dan MRP serta meningkatkan partisipasi masyarakat sipil untuk melakukan pemantauan. “Masyarakat harus ikut andil mengawasi pelaksanaan Pilkada. Melaporkan potensi kecurangan dan bentuk- bentuk pelanggaran,” imbuhnya. (fia)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
