JAYAPURA – Pemerintah Kabupaten Keerom merupakan salah satu Pemerintah Daerah di Provinsi Papua yang mendapatkan penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2021 Pemerintah Daerah. Penyerahan penghargaan tersebut diberikan secara ceremony di Gedung Keuangan Negara Jayapura, Senin (17/10).
LKPD merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada publik dalam hal pengelolaan keuangan negara. Dimana LKPD tersebut terlebih dahulu diperiksa oleh BPK. LKPD juga merupakan wujud akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan APBD. Kemudian predikat opini WTP merupakan opini terbaik dalam audit laporan keuangan.
Selain Pemerintah Kabupaten Keerom, terdapat 19 Pemerintah Daerah (Pemda) yang juga memperoleh opini WTP. Seperti Provinsi Papua, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Asmat, Jayawijaya, Merauke, Mimika, Kepulauan Yapen, Yalimo, Nabire, Biak Numfor, Puncak, Puncak Jaya, Lanny Jaya, Yahukimo, Supiori, Paniai, Nduga dan Tolikara.
Bupati Keerom, Piter Gusbager, S.Hut, MUP., yang diwakili oleh Wakil Bupati, Wahfir Kosasih, SH, MH, M.Si., menyebutkan bahwa ini kali keempat secara berturut-turut Pemerintah Kabupaten Keerom mendapatkan penghargaan opini WTP. Sekaligus menjadi motivasi Pemda Keerom untuk jauh lebih baik lagi.
“Ini adalah kali keempat, dan insyaallah ini menjadi pemicu yang serius, karena opini WTP yang kelima nanti akan mendapatkan penghargaan yang jauh luar biasa,” ungkap Wakil Bupati Keerom kepada Cenderawasih Pos di tengah-tengah penyerahan penghargaan opini WTP tersebut.
“Penghargaan ini sekaligus menjadi pemicu bagi kami Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom untuk lebih semangat lagi menata keuangan yang lebih akuntabel,” ujarnya.
Wahfir Kosasih membeberkan bahwa penghargaan yang mereka dapatkan ini tidak lepas dari kerja keras seluruh jajaran di Pemda Keerom, terutama Bupati dan Sekretaris Daerah.
“Terima kasih kepada Pak Sekda juga, dan teman-teman keuangan dan lain-lainnya. Karena ini bukan sekedar nilai penghargaan tapi nilai intrinsik bahwa Kabupaten Keerom insyaallah akan jauh lebih baik untuk waktu yang akan datang,” tegasnya.
Kemudian Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua, Drs. Burhani AS, M.M., menjelaskan bahwa pencapaian opini WTP pada tahun 2021 mengalami peningkatan bila dibandingkan pada tahun sebelumnya. Di mana untuk tahun sebelumnya, Pemda di Papua yang mendapatkan opini WTP berjumlah 18 dari 30 Pemda (termasuk Provinsi Papua).
“Terdapat dua Pemda yang mendapatkan kenaikan opini, dari yang semula WDP menjadi WTP, yaitu Pemda Kabupaten Nduga dan Kabupaten Tolikara. Selain itu terdapat satu Pemda yang mendapat promosi dari yang sebelumnya TMP menjadi WDP yaitu Pemda Kabupaten Pegunungan Bintang.
Kemudian, dari 20 Pemda yang mendapatkan opini WTP tahun 2021, terdapat 9 Pemda yang telah 5 kali atau lebih secara berturut-turut memperoleh opini WTP, yakni Provinsi Papua, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Asmat, Jayawijaya, Merauke, Mimika, Kepulauan Yapen dan Nabire.
“Opini WTP atas LKPD menggambarkan pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan ketentuan perundangan, serta tata kelola dan praktik pengelolaan keuangan yang baik,” bebernya.
Sementara itu, Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.I.P, M.H., yang diwakili oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Papua, Muhammad Musaad, mengatakan bahwa jumlah capaian opini WTP pada tahun ini tentunya merupakan hal yang cukup menggembirakan karena menunjukan pengelolaan keuangan di wilayah Provinsi Papua telah dilaksanakan dengan baik, transparan dan akuntabel.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan yang bertindak atas nama Pemerintah RI memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang meraih opini WTP. Penghargaan ini diharapkan dapat mendorong untuk makin meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah guna mewujudkan peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua,” ujar Musaad.
“Untuk Pemerintah Daerah yang telah meraih opini WTP, kami menyampaikan terima kasih atas upaya para Kepala Daerah beserta jajarannya untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang lebih baik, semoga opin WTP tersebut dapat terus dipertahankan pada tahun-tahun mendatang. Namun patut kita sadari bersama bahwa capaian opini WTP bukan merupakan tujuan akhir, melainkan sebagai indikator dan sarana menuju tercapainya kesejahteraan masyarakat,” sambung Musaad.
Musaad juga berharap, apa yang sudah ditorehkan oleh 20 Pemda di Papua bisa menjadi pemicu untuk daerah lain yang saat ini sedang berjuang menuju penghargaan yang sama.
“Pemerintah Daerah yang belum memperoleh opini WTP, kami harapkan agar terus melakukan upaya perbaikan pengelolaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Hal ini tentunya membutuhkan komitmen penuh para Kepala Daerah serta jajarannya untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel,” pungkasnya.
Selain penyerahan piagam penghargaan untuk Pemda peraih opini WTP, juga dilaksanakan kegiatan Diseminasi Kajian Fiskal Regional (KFR) oleh Kepala Kantor Kanwil DJPb Provinsi Papua yang merupakan bagian dari tugas dan fungsi Kanwil DJPb Papua. Dimana diketahui KFR merupakan produk kajian triwulan Kanwil DJPb Papua yang berisi analisis fiskal dan makroekonomi yang rekomendasinya dapat digunakan dalam mencapai tujuan kebijakan fiskal. (eri/wen)
