Jangan Sampai Anak-anak Papua Tidak Dapat Akses Pendidikan!
JAYAPURA- Dampak pandemi virus Corona atau Covid-19, dirasakan hampir semua orang. Perekonomian yang tidak menentu, serta beberapa sektor lainnya termasuk dunia pendidikan.
Bagaimana tidak, sejak virus Corona melanda Indonesia termasuk Papua, sejak itu pula Pemerintah Provinsi Papua memberlakukan pembatasan sosial yaitu Maret lalu. Pembatasan sosial ini tentu berdampak bagi dunia pendidikan terutama di beberapa daerah di Papua yang tidak memiliki akses internet.
Direktur Papua Language Institute (PLI) Samuel Tabuni menyampaikan, selama diberlakukannya pembatasan sosial, selama itu pula anak-anak yang masih bersekolah tetap berada di rumah tanpa melakukan aktivitas apa-apa.
Terkait dengan dunia pendidikan di tengah pandemi Covid-19, Samuel menilai anak-anak yang ada di pedalaman Papua yang justru paling merasakan dampaknya. Tetap berada di rumah, tanpa belajar hingga menimbulkan kepasifan.
“Anak-anak ini nantinya akan menjadi setres. Kemudian mereka akan merasa sekolah tidak perlu lagi,” ucap Samuel Tabuni saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Minggu (17/5).
Kenapa demikian lanjut Samuel Tabuni, sebab akses mendapatkan pendidikan antara anak-anak yang ada di pedalaman dan di kota sangat berbeda. Saat pemberlakuan pembatasan sosial, anak-anak yang ada di kota masih bisa mengakses pendidikan atau belajar melalui handphone dengan sistem online. Sementara anak-anak yang ada di pedalaman tidak merasakan akses pendidikan sama sekali, lantaran tidak adanya jaringan internet.
Hal ini menurut Samuel perlu dibicarakan oleh pemerintah. Wilayah mana yang penularan Covidnya terlalu berlebihan maka diberlakukan aturan proses belajar mengajar yang berbeda. Namun, untuk wilayah Papua lainnya yang kurang berdampak dengan Covid-19, harus diberlakukan berbeda proses belajar mengajar artinya, jangan sampai anak-anak di papua tidak mendapatkan akses pendidikan sama sekali.
“Saya rasa, anak-anak yang ada di pedalaman Papua, yang sampai saat ini daerah mereka belum terdampak Covid-19, mereka harus tetap mendapatkan akses pendidikan. Mereka punya hak untuk itu. Dengan catatan, pengawasan di bandara harus diperketat dan tidak boleh ada orang luar yang masuk ke daerah mereka, itu saja,” tegasnya.
Menurut Samuel, jika para pelajar ini sama sekali tidak mendapatkan akses pendidikan, serta tidak adanya aturan yang jelas berkaitan dengan pencegahan Covid melalui pemerintah, maka niat belajar akan menurun hingga muncul konflik baru.
“Di tengah pandemi seperti ini, baiknya pemerintah, TNI-Polri, dinas kesehatan fokus dengan pembatasan wilayah dan pembatasan waktu. Namun, Pemprov Papua melalui dinas pendidikan dan instusi yang menyelenggarakan pendidikan harus bersatu mengurus Pendidikan, sehingga semuanya berjalan beriringan,” pintanya.
Dirinya juga meminta agar DPRP melalui komisi terkait dan MRP harus menggelar pertemuan terbatas untuk membahas penanganan Pendidikan bagi orang papua di tengah pandemic Covid-19 dan pasca pandemi. (fia/nat)
