Friday, March 29, 2024
24.7 C
Jayapura

Sejumlah Pihak Kecewa, Pergantian Aloysius Giyai Dipertanyakan

JAYAPURA-Sejumlah kalangan di Papua menyatakan sikap kecewanya dan mempertanyakan alasan Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP.MH mengganti drg. Aloysius Giyai, M.Kes dari jabatannya sebagai Direktur RSUD Jayapura pada Jumat (20/8). Sebab mereka menilai, kinerja Aloysius membenahi sektor kesehatan di Papua sangat bagus.

   Anggota Komisi V DPRP Papua, Nathan Pahabol, misalnya, menilai Gubernur Lukas Enembe keliru menganti jabatan Aloysius Giyai sebagai Direktur RSUD Jayapura secara tidak terhormat dan tanpa melalui prosedur yang lazim di bidang birokrasi pemerintahan. 

  “Seharusnya dr. Aloysius diberi penghargaan dan penghormatan khusus. Itu dilihat dari kinerjanya yang terbukti sangat bagus. Ini tanpa dipanggil lebih dahulu, langsung diganti,” kata Nathan kepada wartawan, Sabtu (21/8).

  Menuurt Nathan, Aloysius Giyai adalah salah satu sosok putra Asli Papua di lingkup yang sejak periode pertama yang mampu menerjemahkan visi dan misi Gubernur Lukas Enembe dan alm. Wakil Gubernur Klemen Tinal. Loyalitasnya dalam bekerja keras membangun citra baik pemerintahan Lukas Enembe sangatlah tinggi. 

   “RSUD Abepura itu dulu rusak dan tidak berbentuk wajah rumah sakit, entah itu dari infrastrukturnya, SDM-nya, fasilitasnya, itu tidak memadai. Tapi begitu Aloysius diangkat sebagai Direktur, maka semua berubah. Pindah ke Dinas Kesehatan Papua, beliau buat gebrakan selamatkan Orang Asli Papua dengan Kartu Papua Sehat (KPS) yang masih berlaku hingga hari ini. Juga jawab kebutuhan pelayanan kesehatan di pedalaman dengan Satuan Tugas Kaki Telanjang, kirim dokter, perawat, bidan ke daerah pedalaman Papua,” beber Nathan.

  Kinerja positif Aloysius tak berhenti di situ. Setelah diangkat menjadi Direktur RSUD Jayapura, lanjut Nathan, baru setahun lebih menjabat Aloysius sudah mengubah wajah rumah sakit peninggalan Belanda itu, membangun infrastruktur dan melengkapi fasilitas kesehatan. Mutu pelayanan dan kualitas SDM ditingkatkan.

   “Lalu aspek mana beliau dianggap gagal oleh gubernur? Ini beliau mampu melakukan beberapa trobosan yang luar biasa mendukungs visi misi Gubernur. Saya berharap, Gubernur meninjau kembali keputusan ini. Jika pun tidak, Aloysius ini harus ditempatkan di salah satu posisi penting kembali, bukan non job dan dibuang begitu saja. Itu harapan saya karena Alo ini figur yang mumpuni dengan segudang prestasi di bidang kesehatan,” tegas Nathan.

   Nathan juga menyesalkan Gubernur Lukas Enembe yang sebelum melakukan pergantian, tidak memanggil Aloysius terlebih dahulu dan memberikan teguran selaku atasan.  “Kalau bisa dilakukan pembenahan terlebih dahulu, jangan langsung diganti karena kami pikir Gubernur menempatkan dr. Aloysius Giay sebagai orang yang tepat diposisi Direktur RSUD Jayapura,” tukasnya.

  Soroti Pernyataan Jubir Gubernur

Sementara itu Ketua Ikatan Alumni Fakultas Kesehatan Masyarakat Uncen, Yulianus Dwaa, SKM menilai pergantian Aloysius tanpa indikator penilaian kinerja yang jelas alias gubernur hanya mendengar dari para pembisik atau pihak tertentu. 

Baca Juga :  Aset Papua Terbengkalai Capai Triliunan

  “Tentu kita pertanyakan indikator apa yang menjadi alasan pergantian drg. Aloysius Giyai. Padahal kita tahu, dia sedang berjuang mengubah wajah RSUD Jayapura yang kumuh selama ini dan sekarang jadi bagus,” ujar Yulianus Dwaa via telepon seluler, Jumat (20/8).

  Yulianus juga menyayangkan pernyataan dari Juru Bicara (Jubir) Gubernur Papua, M.  Rifai Darus terkait dengan pergantian Direktur RSUD Jayapura yang menilai kinerja direksi RSUD Jayapura hanya mementingkan proyek dibandingkan aspek pelayanan kepada pasien. 

  “Pernyataan saudara jubir adalah pembohongan publik dan tidak bisa diterima oleh kami. Seorang ASN berprestasi seperti Aloysius Giyai dinilai berkinerja rendah. Ini kan lucu  namanya,” ujarnya. 

  Menurut Yulianus, pernyataan jubir ke media terkait kinerja Aloysius lebih mementingkan proyek infrastruktur itu tidak tepat. Jubir seharusnya berbicara soal indikator utama yang dinilai oleh Gubernur  atau pergantian pejabat dalam rangka rotasi jabatan. 

  “Pembangunan infrastruktur rumah sakit juga bagian dari pemenuhan kebutuhan pelayanan rumah sakit,  jadi saling berkaitan. Rumah sakit yang baik butuh gedung dan fasilitas kesehatan yang lengkap. Selama ini bertahun-tahun pasien dirujuk ke luar Papua. Karena itu, saudara Jubir jangan sampaikan pernyataan yang ambigu kepada publik,” tegasnya. 

  Pengamat birokrasi yang juga Dosen Hubungan Internasional Universitas Cenderawasih Marinus Yaung malah dengan sangat keras menilai Juru Bicara Gubernur Rifai Darus telah menikam Gubernur Lukas Enembe dari belakang. Hal itu tertuang dalam surat yang ditulis Marinus di media sosial facebook kepada Lukas Enembe, Gubernur Provinsi Papua, Sabtu (21/08/2021).

  “Rifai Darus, seorang politisi dan bukan ASN Pemda Papua, muncul pernyataan manipulatif dan pembohongan. Pernyataan Rifai Darus tentang pencopotan pejabat eselon II di Pemprov Papua sudah salah karena pernyataan atau komentar mengenai evaluasi kinerja seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah tugas pejabat Sekertaris Daerah Papua. Apalagi untuk jabatan eselon II,” tulis Marinus. 

  Oleh karena itu, lanjut Marinus, Gubernur Lukas harus meninjau kembali keputusan pergantian pejabat yang telah dilakukannya, tidak hanya Aloysius Giyai tetapi juga Christian Sohilait, Kepala Dinas Pendidikan dan Arsip Daerah yang juga ikut dicopot. Sebab kedua pimpinan OPD ini sangat bagus kinerjanya mendukung pemerintahan Gubernur Lukas. 

  “Keputusan Bapak Gubernur mencopot mereka berdua, bisa menjadi bumerang politik terhadap platform politik Bapak Gubernur Enembe ke depan. Karena itu, saya berharap Bapak Gubernur meninjau kembali keputusannya,” tulis Marinus.

  Praktisi Hukum Aloysius Renwarin, SH.MH menilai, proses pergantian Direktur RSUD Jayapura ini menyalahi prosedur karena tanpa mekanisme yang seharusnya. Apalagi Aloysius Giyai tidak melanggar hukum.

  “Saya mendengar, direksi rumah sakit yang dilantik ada yang tidak memenuhi kepangkatan atau golongan dalam jenjang karir ASN. Ini bisa dibawa ke ruang Pengadilan Tata Usaha Negara oleh pihak, baik oleh pejabat yang diganti maupun kelompok masyarakat yang merasa dirugikan akibat pergantian itu karena mempengaruhi kualitas pelayanan publik,” ujar Renwarin per telepon selelurnya, Minggu (22/8).

Baca Juga :  Belum Kondusif, Banyak Warga Mulai Tinggalkan Wamena

  Ia menyayangkan seorang Aloysius yang dengan rekam jejak karya di bidang kesehatan yang luar biasa, diganti secara tidak terhormat tanpa alasan yang jelas. Dan ini menimbulkan pertanyaan publik di Tanah Papua.

  “Jujur saja, ini malah membuat elektabilitas Aloysius naik, karena dia dikenal di seluruh Papua sampai Papua Barat sebagai tokoh kesehatan. Semua orang menyayangkan pergantian ini,” tegas Renwarin.

  Sementara itu drg. Aloysius Giyai, MKes mengaku ia menghormati kewenangan Gubernur Lukas yang melakukan pergantian ini sebagai hal yang lumrah dalam birokrasi. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Lukas yang telah memberi kepercayaan kepadanya menjabat Kepala Dinas Kesehatan Papua selama 5 tahun dan Direktur RSUD Jayapura selama 1,5 tahun. 

  “Hanya saja sebagai manusia dan orang yang sangat dekat dengan Gubernur Lukas, yang punya hubungan emosional dengan beliau dan sudah terbangun berpuluh-puluh tahun, tentu saya kecewa. Kalau ada isu atau laporan yang masuk tentang saya yang kurang baik, entah tentang pelayanan rumah sakit atau apa, sebaikanya Bapa Gubernur panggil saya, peringatkan saya sehingga kalau ada kekurangan segera kami bisa perbaiki. Ini kan tidak sama sekali. Dengar hanya sepihak, tiba-tiba ganti, seakan saya bikin kesalahan fatal di rumah sakit,” kata Aloysius.

   Putra  Mee ini  juga  membantah pernyataan Jubir Gubernur Rifai Darus yang mengatakan bahwa Gubernur melakukan sidak. Sebab jika itu dilakukan, pasti seorang dirinya selaku Direktur RSUD Jayapura akan mendampingi selama sidak itu.

  “Kalau beliau nilai pelayanan di rumah sakit buruk, di ruangan mana dan di aspek apa? Ini kan membingungkan. Biarkan masyarakat yang bicara sebelum kami pimpin dan sesudah kami pimpin, mana yang lebih baik,” tuturnya.

  Aloysius juga mengklarifikasi pernyatan Jubir soal lebih mementingkan proyek. Seharusnya, para pembisik atau orang dekat Gubernur memahami sistem pelayanan di sebuah rumah sakit. Mutu pelayanan di rumah sakit itu terdiri dari berbagai aspek. Aspek pertama ialah pelayanan medis dan keperawatan. Tetapi ini akan berjalan jika ditunjang dengan fasilitas ruang pelayanan yang memadai dan peralatan kedokteran yang canggih.

  “Kami satu setengah tahun ini genjot bangun dan perbaiki rumah sakit yang hancur itu jadi lebih baik. Mengenai proyek, ya semua pembangunan fisik kan harus lewat proyek. Apalagi ini kami bangun dari berbagai sumber dana yang kami perjuangkan lewat APBN demi memenuhi keinginan Gubernur Lukas menjadikan RSUD Jayapura sebagai rumah sakit yang bermutu dan berteknologi lengkap,” tegas Aloysius. (*/tim/tri)

JAYAPURA-Sejumlah kalangan di Papua menyatakan sikap kecewanya dan mempertanyakan alasan Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP.MH mengganti drg. Aloysius Giyai, M.Kes dari jabatannya sebagai Direktur RSUD Jayapura pada Jumat (20/8). Sebab mereka menilai, kinerja Aloysius membenahi sektor kesehatan di Papua sangat bagus.

   Anggota Komisi V DPRP Papua, Nathan Pahabol, misalnya, menilai Gubernur Lukas Enembe keliru menganti jabatan Aloysius Giyai sebagai Direktur RSUD Jayapura secara tidak terhormat dan tanpa melalui prosedur yang lazim di bidang birokrasi pemerintahan. 

  “Seharusnya dr. Aloysius diberi penghargaan dan penghormatan khusus. Itu dilihat dari kinerjanya yang terbukti sangat bagus. Ini tanpa dipanggil lebih dahulu, langsung diganti,” kata Nathan kepada wartawan, Sabtu (21/8).

  Menuurt Nathan, Aloysius Giyai adalah salah satu sosok putra Asli Papua di lingkup yang sejak periode pertama yang mampu menerjemahkan visi dan misi Gubernur Lukas Enembe dan alm. Wakil Gubernur Klemen Tinal. Loyalitasnya dalam bekerja keras membangun citra baik pemerintahan Lukas Enembe sangatlah tinggi. 

   “RSUD Abepura itu dulu rusak dan tidak berbentuk wajah rumah sakit, entah itu dari infrastrukturnya, SDM-nya, fasilitasnya, itu tidak memadai. Tapi begitu Aloysius diangkat sebagai Direktur, maka semua berubah. Pindah ke Dinas Kesehatan Papua, beliau buat gebrakan selamatkan Orang Asli Papua dengan Kartu Papua Sehat (KPS) yang masih berlaku hingga hari ini. Juga jawab kebutuhan pelayanan kesehatan di pedalaman dengan Satuan Tugas Kaki Telanjang, kirim dokter, perawat, bidan ke daerah pedalaman Papua,” beber Nathan.

  Kinerja positif Aloysius tak berhenti di situ. Setelah diangkat menjadi Direktur RSUD Jayapura, lanjut Nathan, baru setahun lebih menjabat Aloysius sudah mengubah wajah rumah sakit peninggalan Belanda itu, membangun infrastruktur dan melengkapi fasilitas kesehatan. Mutu pelayanan dan kualitas SDM ditingkatkan.

   “Lalu aspek mana beliau dianggap gagal oleh gubernur? Ini beliau mampu melakukan beberapa trobosan yang luar biasa mendukungs visi misi Gubernur. Saya berharap, Gubernur meninjau kembali keputusan ini. Jika pun tidak, Aloysius ini harus ditempatkan di salah satu posisi penting kembali, bukan non job dan dibuang begitu saja. Itu harapan saya karena Alo ini figur yang mumpuni dengan segudang prestasi di bidang kesehatan,” tegas Nathan.

   Nathan juga menyesalkan Gubernur Lukas Enembe yang sebelum melakukan pergantian, tidak memanggil Aloysius terlebih dahulu dan memberikan teguran selaku atasan.  “Kalau bisa dilakukan pembenahan terlebih dahulu, jangan langsung diganti karena kami pikir Gubernur menempatkan dr. Aloysius Giay sebagai orang yang tepat diposisi Direktur RSUD Jayapura,” tukasnya.

  Soroti Pernyataan Jubir Gubernur

Sementara itu Ketua Ikatan Alumni Fakultas Kesehatan Masyarakat Uncen, Yulianus Dwaa, SKM menilai pergantian Aloysius tanpa indikator penilaian kinerja yang jelas alias gubernur hanya mendengar dari para pembisik atau pihak tertentu. 

Baca Juga :  Virus Covid-19 di Papua Hanya Isu

  “Tentu kita pertanyakan indikator apa yang menjadi alasan pergantian drg. Aloysius Giyai. Padahal kita tahu, dia sedang berjuang mengubah wajah RSUD Jayapura yang kumuh selama ini dan sekarang jadi bagus,” ujar Yulianus Dwaa via telepon seluler, Jumat (20/8).

  Yulianus juga menyayangkan pernyataan dari Juru Bicara (Jubir) Gubernur Papua, M.  Rifai Darus terkait dengan pergantian Direktur RSUD Jayapura yang menilai kinerja direksi RSUD Jayapura hanya mementingkan proyek dibandingkan aspek pelayanan kepada pasien. 

  “Pernyataan saudara jubir adalah pembohongan publik dan tidak bisa diterima oleh kami. Seorang ASN berprestasi seperti Aloysius Giyai dinilai berkinerja rendah. Ini kan lucu  namanya,” ujarnya. 

  Menurut Yulianus, pernyataan jubir ke media terkait kinerja Aloysius lebih mementingkan proyek infrastruktur itu tidak tepat. Jubir seharusnya berbicara soal indikator utama yang dinilai oleh Gubernur  atau pergantian pejabat dalam rangka rotasi jabatan. 

  “Pembangunan infrastruktur rumah sakit juga bagian dari pemenuhan kebutuhan pelayanan rumah sakit,  jadi saling berkaitan. Rumah sakit yang baik butuh gedung dan fasilitas kesehatan yang lengkap. Selama ini bertahun-tahun pasien dirujuk ke luar Papua. Karena itu, saudara Jubir jangan sampaikan pernyataan yang ambigu kepada publik,” tegasnya. 

  Pengamat birokrasi yang juga Dosen Hubungan Internasional Universitas Cenderawasih Marinus Yaung malah dengan sangat keras menilai Juru Bicara Gubernur Rifai Darus telah menikam Gubernur Lukas Enembe dari belakang. Hal itu tertuang dalam surat yang ditulis Marinus di media sosial facebook kepada Lukas Enembe, Gubernur Provinsi Papua, Sabtu (21/08/2021).

  “Rifai Darus, seorang politisi dan bukan ASN Pemda Papua, muncul pernyataan manipulatif dan pembohongan. Pernyataan Rifai Darus tentang pencopotan pejabat eselon II di Pemprov Papua sudah salah karena pernyataan atau komentar mengenai evaluasi kinerja seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah tugas pejabat Sekertaris Daerah Papua. Apalagi untuk jabatan eselon II,” tulis Marinus. 

  Oleh karena itu, lanjut Marinus, Gubernur Lukas harus meninjau kembali keputusan pergantian pejabat yang telah dilakukannya, tidak hanya Aloysius Giyai tetapi juga Christian Sohilait, Kepala Dinas Pendidikan dan Arsip Daerah yang juga ikut dicopot. Sebab kedua pimpinan OPD ini sangat bagus kinerjanya mendukung pemerintahan Gubernur Lukas. 

  “Keputusan Bapak Gubernur mencopot mereka berdua, bisa menjadi bumerang politik terhadap platform politik Bapak Gubernur Enembe ke depan. Karena itu, saya berharap Bapak Gubernur meninjau kembali keputusannya,” tulis Marinus.

  Praktisi Hukum Aloysius Renwarin, SH.MH menilai, proses pergantian Direktur RSUD Jayapura ini menyalahi prosedur karena tanpa mekanisme yang seharusnya. Apalagi Aloysius Giyai tidak melanggar hukum.

  “Saya mendengar, direksi rumah sakit yang dilantik ada yang tidak memenuhi kepangkatan atau golongan dalam jenjang karir ASN. Ini bisa dibawa ke ruang Pengadilan Tata Usaha Negara oleh pihak, baik oleh pejabat yang diganti maupun kelompok masyarakat yang merasa dirugikan akibat pergantian itu karena mempengaruhi kualitas pelayanan publik,” ujar Renwarin per telepon selelurnya, Minggu (22/8).

Baca Juga :  DPRD Dogiyai Duga Ada by Design

  Ia menyayangkan seorang Aloysius yang dengan rekam jejak karya di bidang kesehatan yang luar biasa, diganti secara tidak terhormat tanpa alasan yang jelas. Dan ini menimbulkan pertanyaan publik di Tanah Papua.

  “Jujur saja, ini malah membuat elektabilitas Aloysius naik, karena dia dikenal di seluruh Papua sampai Papua Barat sebagai tokoh kesehatan. Semua orang menyayangkan pergantian ini,” tegas Renwarin.

  Sementara itu drg. Aloysius Giyai, MKes mengaku ia menghormati kewenangan Gubernur Lukas yang melakukan pergantian ini sebagai hal yang lumrah dalam birokrasi. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Lukas yang telah memberi kepercayaan kepadanya menjabat Kepala Dinas Kesehatan Papua selama 5 tahun dan Direktur RSUD Jayapura selama 1,5 tahun. 

  “Hanya saja sebagai manusia dan orang yang sangat dekat dengan Gubernur Lukas, yang punya hubungan emosional dengan beliau dan sudah terbangun berpuluh-puluh tahun, tentu saya kecewa. Kalau ada isu atau laporan yang masuk tentang saya yang kurang baik, entah tentang pelayanan rumah sakit atau apa, sebaikanya Bapa Gubernur panggil saya, peringatkan saya sehingga kalau ada kekurangan segera kami bisa perbaiki. Ini kan tidak sama sekali. Dengar hanya sepihak, tiba-tiba ganti, seakan saya bikin kesalahan fatal di rumah sakit,” kata Aloysius.

   Putra  Mee ini  juga  membantah pernyataan Jubir Gubernur Rifai Darus yang mengatakan bahwa Gubernur melakukan sidak. Sebab jika itu dilakukan, pasti seorang dirinya selaku Direktur RSUD Jayapura akan mendampingi selama sidak itu.

  “Kalau beliau nilai pelayanan di rumah sakit buruk, di ruangan mana dan di aspek apa? Ini kan membingungkan. Biarkan masyarakat yang bicara sebelum kami pimpin dan sesudah kami pimpin, mana yang lebih baik,” tuturnya.

  Aloysius juga mengklarifikasi pernyatan Jubir soal lebih mementingkan proyek. Seharusnya, para pembisik atau orang dekat Gubernur memahami sistem pelayanan di sebuah rumah sakit. Mutu pelayanan di rumah sakit itu terdiri dari berbagai aspek. Aspek pertama ialah pelayanan medis dan keperawatan. Tetapi ini akan berjalan jika ditunjang dengan fasilitas ruang pelayanan yang memadai dan peralatan kedokteran yang canggih.

  “Kami satu setengah tahun ini genjot bangun dan perbaiki rumah sakit yang hancur itu jadi lebih baik. Mengenai proyek, ya semua pembangunan fisik kan harus lewat proyek. Apalagi ini kami bangun dari berbagai sumber dana yang kami perjuangkan lewat APBN demi memenuhi keinginan Gubernur Lukas menjadikan RSUD Jayapura sebagai rumah sakit yang bermutu dan berteknologi lengkap,” tegas Aloysius. (*/tim/tri)

Berita Terbaru

Artikel Lainnya