Politikus Senior Golkar: Kekerasan yang Dilakukan OPM Sudah Tak Bisa Ditolerir Lagi
JAKARTA – Dukungan pemerintah pusat untuk tindak tegas Organisasi Papua Merdeka (OPM) sangat diperlukan TNI dan Polri, kata pengamat militer dan Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi.
Hal tersebut, kata Khairul Fahmi, karena penentuan sikap itu akan menjadi dasar TNI/Polri untuk melakukan operasi besar dalam menumpas OPM.
“Sepanjang tidak ada perubahan kebijakan dan keputusan negara, operasi militer selain perang (OMSP) TNI di Papua masih akan sama seperti sebelumnya,” kata Fahmi di Jakarta, Selasa (16/4) kemarin.
Dikatakan pula oleh Fahmi bahwa kesatuan sikap harus ditunjukkan mulai dari dukungan politik yang digulirkan legislatif.
Setelah itu, dukungan politik tersebut harus disambut pihak eksekutif dengan melahirkan kebijakan yang tegas untuk menumpas keberadaan OPM.
“Apakah legislatif dan eksekutif akan tetap memelihara keraguan dan membiarkan kondisi tumpang tindih, carut-marut ini berlanjut, atau bersedia mengambil langkah berani dengan merumuskan rencana aksi yang mencerminkan perubahan kebijakan atau keputusan politik?” kata Fahmi.
Fahmi memandang perlu pemerintah menunjukkan sikap tegas menumpas kejahatan separatis dengan menggunakan TNI sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 1.
Selain itu, pemerintah harus menggunakan TNI untuk melindungi masyarakat dan memelihara keamanan.
“Pemerintah juga harus menegakkan hukum menggunakan Polri serta memperkuat kepercayaan dan dukungan masyarakat dengan menghadirkan layanan publik dan program pembangunan yang layak, partisipatif dan akuntabel melalui perangkat-perangkat pemerintahan di Papua,” kata Fahmi. Dengan ketegasan sikap pemerintah, Fahmi yakin keberadaan OPM akan dengan cepat bisa diatasi.
Sementara itu politikus senior Partai Golkar Aburizal Bakrie mendukung upaya TNI dan Polri untuk menindak tegas kelompok separatis yang menamakan diri Organisasi Papua Merdeka (OPM).
“Setiap upaya pemberontakan terhadap Republik Indonesia dan pembangkangan terhadap NKRI harus ditindak tegas. Tidak ada kompromi. Hal ini tidak ada hubungannya dengan hak asasi manusia (HAM),” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (16/4) kemarin.
