JAYAPURA- Tiga Jenderal memberikan keterangannya terkait dengan peristiwa Paniai Berdarah yang terjadi di Distrik Enarotali, Kabupaten Paniai pada 7 Desember tahun 2014 silam. Dimana dalam peristiwa tersebut empat anak sekolah tewas dan 22 lainnya luka-luka.
Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia Ahmad Taufan Damanik mengatakan, kasus Paniai berdarah hampir finish dan dipastikan pada akhir November tahun 2019, Komnas HAM akan launching hasil penyelidikan pelanggaran HAM berat Paniai.
“Paling lambat November akhir kasus Paniai berdarah selesai, sudah kita agendakan dan sudah banyak saksi yang memberikan keterangan termasuk beberapa Jenderal yang kita anggap mengetahui bagaimana proses penanganan masalah itu,” ucap Ahmad Taufan kepada Cenderawasih Pos, Rabu (16/10).
Iapun memberikan apresiasi kepada para Jenderal dalam memberikan keterangan kepada Komnas HAM terkait kasus Paniai Berdarah, menurutnya itu sebuah kemajuan. Pasalnya sebelumnya sulit sekali dimintai keterangan terkait peristiwa yang berkaitan dengan pelanggaran HAM.
“Saya rasa ada kemajuan, termasuk koordinasi dengan Kapolda dan Pangdam. Dulu agak rumit, sekarang mereka terbuka. Ini ada peluang di mana kita bisa duduk bersama termasuk dengan pihak TNI untuk mendiskusikan dan membicarakan bagaimana keamanan di Papua,” tuturnya.
Tiga Jenderal tersebut menurut Ahmad Taufan memberikan keterangannya karena mereka mengetahui proses penanganan masalahnya bagaimana kebijakan saat itu. “Namun bukan berarti mereka terduga ya, bukan,” tegas Ahmad yang ditemui Cenderawasih Pos dalam kunjungan kerjanya di Papua.
Namun, dalam kasus Paniai tersebut kata Ahmad masih ada dari pihak TNI yang enggan memberikan keterangan. Dengan anggapan seolah-olah mereka akan dijadikan sebagai tersangka.
“Padahalkan tidak selamanya begitu. Keterangan dari pihak TNI bisa menjadi bahan bagi Komnas HAM untuk memperjelas apa yang sesungguhnya terjadi di Pania pada tahun 2014 silam,” tuturnya.
Menurutnya, dalam peristiwa Paniai Berdarah TNI belum membuka diri lantaran ada kekhawatiran mereka dituduh atau disangka akan jadi tersangka. Padahal semua itu belum tentu.
“Harusnya mereka mengambil contoh dari mantan Presiden SBY yang bersedia memberikan keterengan terkait kasus Aceh,” paparnya.
Dikatakan, dalam kasus Aceh Komnas HAM pernah memanggil beberapa jenderal bahkan orang-orang yang top leader. Namun bukan sebagai terduga, melainkan keterangan mereka untuk mendapatkan informasi apa yang sebenarnya terjadi saat itu di Aceh.
“Keterangan dari SBY soal kasus Aceh bisa memperjelas apa yang terjadi di Aceh saat itu. Tapi juga bisa menjadi pelajaran buat kasus lain termasuk untuk kasus pelanggaran HAM di Papua. Keterangan seorang jenderal jangan serta merta ditafsirkan akan jadi tersangka dan terduga, justru keterangannya sangat dibutuhkan untuk memperjelas sebuah masalah,” tegasnya.
Untuk pemeriksaan dari pihak TNI sendiri lanjut Ahmad sedang dalam pendekatan. Komnas HAM ingin meyakinkan pada mereka bahwa kalau dipanggil Komnas HAM jangan mempersepsi akan dijadikan tersangka.
“Untuk pemeriksaan dari pihak TNI sedang dalam proses pendekatan agar mereka mau memberikan informasi,” pungkasnya. (fia/nat)
