JAYAPURA-Penyelenggaraan Pilkada serentak di Kota Jayapura tidak mencerminkan kedudukannya sebagai Ibu Kota Provinsi. Padahal dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) bisa dikatakan lebih baik daripada daerah kabupaten.Kemudian dari infrastruktur seperti akses jalan, jaringan ataupun hal lain yang mendukung proses penyelenggaraan pilkada cukup memadai.
Akan tetapi pada kenyataanya justru kalah jauh dengan kabupaten yang notabene infrastrukturnya belum begitu memadai. Sebut saja Kabupaten Sarmi, Kepulauan Yapen, Waropen maupun daerah pelosok lainnya meskipun berada pada topografi yang sulit namun pelaksanaan pikada di daerah tersebut berjalan lancar.
Daerah-daerah ini telah menetapkan calon kepala daerah terpilih baik bupati maupun gubernur. Sementara Kota Jayapura masih saja berlangsung hingga Jumat (13/12) kemarin. Pengamat Kebijakan Publik, Methodeus Kossay menyebut bahwa alotnya proses pilkada di Kota Jayapura adalah bentuk boborknya demokrasi.
Pasalnya sebagai provinsi induk, harunya mereka bisa menjadi indikator keberhasilan pilkada di Tanah Papua khususnya Daerah Otonomo Baru (DOB) akan tetapi pada kenyataanya sampai saat ini belum juga tuntas, bahkan Kota Jayapura yang jelas-jelas ada dalam pusaran ibu kota provinsi masih juga molor.
Hal ini terjadi karena masalah hasil yang mestinya jika penyelenggara bekerja sesuai koridor, maka masalah angka tidak akan terjadi. “Ini akan menjadi catatan bagi KPU Pusat bagaimana bisa Papua yang SDM nya cukup memadai justru lebih buruk dari DOB yang baru saja menyelenggarakan pilkada,” ujarnya Jumat (13/12).
JAYAPURA-Penyelenggaraan Pilkada serentak di Kota Jayapura tidak mencerminkan kedudukannya sebagai Ibu Kota Provinsi. Padahal dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) bisa dikatakan lebih baik daripada daerah kabupaten.Kemudian dari infrastruktur seperti akses jalan, jaringan ataupun hal lain yang mendukung proses penyelenggaraan pilkada cukup memadai.
Akan tetapi pada kenyataanya justru kalah jauh dengan kabupaten yang notabene infrastrukturnya belum begitu memadai. Sebut saja Kabupaten Sarmi, Kepulauan Yapen, Waropen maupun daerah pelosok lainnya meskipun berada pada topografi yang sulit namun pelaksanaan pikada di daerah tersebut berjalan lancar.
Daerah-daerah ini telah menetapkan calon kepala daerah terpilih baik bupati maupun gubernur. Sementara Kota Jayapura masih saja berlangsung hingga Jumat (13/12) kemarin. Pengamat Kebijakan Publik, Methodeus Kossay menyebut bahwa alotnya proses pilkada di Kota Jayapura adalah bentuk boborknya demokrasi.
Pasalnya sebagai provinsi induk, harunya mereka bisa menjadi indikator keberhasilan pilkada di Tanah Papua khususnya Daerah Otonomo Baru (DOB) akan tetapi pada kenyataanya sampai saat ini belum juga tuntas, bahkan Kota Jayapura yang jelas-jelas ada dalam pusaran ibu kota provinsi masih juga molor.
Hal ini terjadi karena masalah hasil yang mestinya jika penyelenggara bekerja sesuai koridor, maka masalah angka tidak akan terjadi. “Ini akan menjadi catatan bagi KPU Pusat bagaimana bisa Papua yang SDM nya cukup memadai justru lebih buruk dari DOB yang baru saja menyelenggarakan pilkada,” ujarnya Jumat (13/12).
