Saturday, April 27, 2024
30.7 C
Jayapura

Minta Pemkab Perhatikan Hak Ulayat

JAYAPURA – Penjabat Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk angkat bicara perihal pembakaran terhadap perumahan Tenaga Kesehatan (Nakes) di Kompleks RSUD Kampung Kibogolome, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak.

Ribka mengaku telah mengkonfirmasi kejadian tersebut ke Bupati Puncak, selaku penanggung jawab penuh di daerah tersebut.

“Setelah saya konfirmasi ke bupati, ternyata yang dibakar itu adalah aset pemerintah yang belum diselesaikan masalah hak ulayatnya. Mungkin ada kecemburuan dari masyarakat soal hak milik mereka namun belum diselesaikan,” terang Ribka saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Jumat (15/9).

Sehingga itu lanjut Pj Gubernur Papua Tengah, pihaknya sudah perintahkan bupati agar semua aset pemerintah ditertibkan kembali. Harus jelas siapa pemiliknya dan harus ada kepastian hukum dalam hal ini memiliki sertifikat.

“Kejadian ini sama seperti di Dogiyai, masyarakat melakukan pembakaran terhadap gedung perkantoran. Ini menandakan pemerintah setempat tidak pernah mengakomodir tuntutan masyarakat selaku pemilik hak ulayat. Akar masalah bakar-bakar perkantoran di wilayah Papua Tengah berawal dari soal hak ulayat  yang tidak diselesaikan. Saya pun sudah perintahkan para bupati untuk selalu memperhatikan hak ulayat agar tidak menimbulkan kecemburuan di masyarakat,” tegas Ribka.

Terkait dengan pembakaran rumah Nakes di Ilaga, Ribka menyampaikan jika pihaknya enggan menyalahkan siapa siapa. Ia hanya meminta para bupati saat melakukan pembangunan harus membayar masyarakat selaku pemilik tanah, selain itu mengurus sertifikat agar tanah yang dimiliki memiliki kepastian hukum.

Baca Juga :  Tabrakan Motor di Nabire Lima Orang Tewas Seketika

“Berdasarkan informasi yang saya dapat dari bupati, rumah Nakes yang dibakar ada yang ditempati dan ada yang kosong. Saya minta para Nakes jika sudah disediakan rumah dinas harus ditempati, hal ini untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan seperti pembakaran,” kata  Ribka melalui telfon selulernya.

Dikatakan Ribka, agar perkantoran maupun perumahan pegawai tidak dibakar orang lain. Maka semua kantor atau perumahan milik pemerintah harus dijaga oleh Satpol PP dan harus memiliki pos pengamanan.

“Tempatkan orang orang untuk menjaga lokasi tersebut, toh kita juga tidak rugi membayar orang untuk berjaga selama 24 jam ketimbang materialnya habis dibakar,” tegas Ribka.

Terkait dengan pembakaran rumah Nakes di Ilaga, Ribka menyampaikan yang bisa mengungkap siapa pelakunya adalah pihak Kepolisian. Sehingga itu, pihaknya menyerahkan masalah ini kepada pihak Kepolisian selaku yang punya wewenang.

“Saya juga minta masyarakat tidak mudah melakukan pembakaran terhadap aset aset milik pemerintah,” imbau Pj Gubernur.

Selain itu, Ribka juga meminta masyarakat di wilayah Papua Tengah khususnya di Puncak untuk menjaga kedamaian dan keamanan. Sebab, yang hidup di Kabupaten Puncak bukan  hanya kaum laki laki. Melainkan ada perempuan, anak anak kecil dan orang tua yang sudah tidak bisa berjalan akibat sakit yang diderita.

Baca Juga :  Pemerintah Komitmen Pulihan Hutan Mangrove Rusak

“Jika keamanan terganggu otomatis psikologis juga terganggu dan daerah tersebut juga terganggu. Sehingga susah untuk kita melaksanakan pembangunan, banyak pembangunan yang mau didorong ke sana (Puncak-red). Tapi kalau diganggu terus, bagaimana pemerintah  bisa bekerja secara baik,” bebernya.

Ribka juga menyampaikan jika ada masalah, masyarakat silahkan menyampaikan itu secara langsung ke pemerintah kabupaten setempat atau datang langsung bertemu Ibu Gubernur  lalu sampaikan persolan yang terjadi, jangan degan tindakan pembakaran atau lainnya.

“Jangan hanya menuntut ke pemerintah namun bagaimana masyarakat juga terlibat untuk sama sama menjaga keamanan dan ketertiban. Sebagai perempuan Papua, saya harap bakar bakar bukan budaya kita. Sehingga mulai hari ini, stop lakukan bakar bakar perkantoran atau perumahan. Karena itu dosa dan daerah itu (puncak-red) adalah daerah injil,” terangnya.

Ribka juga meminta semua pihak di Kabupaten Puncak dalam hal ini pihak gereja, kepala kepala suku, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda untuk sama sama menjaga keamanan di daerah tersebut.

“Mari sama sama menjaga keamanan dan kenyamana, supaya masyarakat Kabupaten Puncak bisa mendapatkan kesejahteraan lebih baik, dan pembangunan bisa masuk di puncak, itu harapan dari saya,” pungkasnya. (fia/wen)

JAYAPURA – Penjabat Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk angkat bicara perihal pembakaran terhadap perumahan Tenaga Kesehatan (Nakes) di Kompleks RSUD Kampung Kibogolome, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak.

Ribka mengaku telah mengkonfirmasi kejadian tersebut ke Bupati Puncak, selaku penanggung jawab penuh di daerah tersebut.

“Setelah saya konfirmasi ke bupati, ternyata yang dibakar itu adalah aset pemerintah yang belum diselesaikan masalah hak ulayatnya. Mungkin ada kecemburuan dari masyarakat soal hak milik mereka namun belum diselesaikan,” terang Ribka saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Jumat (15/9).

Sehingga itu lanjut Pj Gubernur Papua Tengah, pihaknya sudah perintahkan bupati agar semua aset pemerintah ditertibkan kembali. Harus jelas siapa pemiliknya dan harus ada kepastian hukum dalam hal ini memiliki sertifikat.

“Kejadian ini sama seperti di Dogiyai, masyarakat melakukan pembakaran terhadap gedung perkantoran. Ini menandakan pemerintah setempat tidak pernah mengakomodir tuntutan masyarakat selaku pemilik hak ulayat. Akar masalah bakar-bakar perkantoran di wilayah Papua Tengah berawal dari soal hak ulayat  yang tidak diselesaikan. Saya pun sudah perintahkan para bupati untuk selalu memperhatikan hak ulayat agar tidak menimbulkan kecemburuan di masyarakat,” tegas Ribka.

Terkait dengan pembakaran rumah Nakes di Ilaga, Ribka menyampaikan jika pihaknya enggan menyalahkan siapa siapa. Ia hanya meminta para bupati saat melakukan pembangunan harus membayar masyarakat selaku pemilik tanah, selain itu mengurus sertifikat agar tanah yang dimiliki memiliki kepastian hukum.

Baca Juga :  Logo Pemprov Papua Tengah Resmi Digunakan

“Berdasarkan informasi yang saya dapat dari bupati, rumah Nakes yang dibakar ada yang ditempati dan ada yang kosong. Saya minta para Nakes jika sudah disediakan rumah dinas harus ditempati, hal ini untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan seperti pembakaran,” kata  Ribka melalui telfon selulernya.

Dikatakan Ribka, agar perkantoran maupun perumahan pegawai tidak dibakar orang lain. Maka semua kantor atau perumahan milik pemerintah harus dijaga oleh Satpol PP dan harus memiliki pos pengamanan.

“Tempatkan orang orang untuk menjaga lokasi tersebut, toh kita juga tidak rugi membayar orang untuk berjaga selama 24 jam ketimbang materialnya habis dibakar,” tegas Ribka.

Terkait dengan pembakaran rumah Nakes di Ilaga, Ribka menyampaikan yang bisa mengungkap siapa pelakunya adalah pihak Kepolisian. Sehingga itu, pihaknya menyerahkan masalah ini kepada pihak Kepolisian selaku yang punya wewenang.

“Saya juga minta masyarakat tidak mudah melakukan pembakaran terhadap aset aset milik pemerintah,” imbau Pj Gubernur.

Selain itu, Ribka juga meminta masyarakat di wilayah Papua Tengah khususnya di Puncak untuk menjaga kedamaian dan keamanan. Sebab, yang hidup di Kabupaten Puncak bukan  hanya kaum laki laki. Melainkan ada perempuan, anak anak kecil dan orang tua yang sudah tidak bisa berjalan akibat sakit yang diderita.

Baca Juga :  Tim Kesehatan Program Keladi Sagu Obati Pengidap ISPA dan Cephalgia 

“Jika keamanan terganggu otomatis psikologis juga terganggu dan daerah tersebut juga terganggu. Sehingga susah untuk kita melaksanakan pembangunan, banyak pembangunan yang mau didorong ke sana (Puncak-red). Tapi kalau diganggu terus, bagaimana pemerintah  bisa bekerja secara baik,” bebernya.

Ribka juga menyampaikan jika ada masalah, masyarakat silahkan menyampaikan itu secara langsung ke pemerintah kabupaten setempat atau datang langsung bertemu Ibu Gubernur  lalu sampaikan persolan yang terjadi, jangan degan tindakan pembakaran atau lainnya.

“Jangan hanya menuntut ke pemerintah namun bagaimana masyarakat juga terlibat untuk sama sama menjaga keamanan dan ketertiban. Sebagai perempuan Papua, saya harap bakar bakar bukan budaya kita. Sehingga mulai hari ini, stop lakukan bakar bakar perkantoran atau perumahan. Karena itu dosa dan daerah itu (puncak-red) adalah daerah injil,” terangnya.

Ribka juga meminta semua pihak di Kabupaten Puncak dalam hal ini pihak gereja, kepala kepala suku, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda untuk sama sama menjaga keamanan di daerah tersebut.

“Mari sama sama menjaga keamanan dan kenyamana, supaya masyarakat Kabupaten Puncak bisa mendapatkan kesejahteraan lebih baik, dan pembangunan bisa masuk di puncak, itu harapan dari saya,” pungkasnya. (fia/wen)

Berita Terbaru

Artikel Lainnya