“Masih menjabat Kapolda namun menerima surat rekomendasi partai, ini tidak menunjukan sifat profesional sebagai seorang Polisi,” sambung Yakobus.
Harusnya, sebelum menerima SK atau rekomendasi dari partai politik, Fakiri yang saat ini menjabat sebagai Kapolda Papua berjiwa besar menyampaikan ke publik bahwa dirinya bukan lagi sebagai seorang Kapolda.
“Dengan melakukan safari politik seprti ini bentuk lain daripada tidak jelas dalam status atribut beliau apakah sebagai Kapolda atau sebagai sipil. Saya pikir partai poltik juga harus cerdas, karena TNI-Polri tidak memiliki hak politik secara langsung sementara ASN memiliki hak politik,” tuturnya.
Yakobus meminta pihak terkait untuk memberikan contoh politik yang baik, santun dan bermartabat kepada masyarakat dengan cara mengikuti setiap aturan yang berlaku.
Selain itu, juga meminta masyarakat tidak terpengaruh dengan isu isu yang sifatnya menyesatkan atau memprofokasi keadaan menjelang Pilkada.
“Masyarakat juga harus membuka diri, lebih baik untuk bertanya dan berkonsultasi dengan pihak pihak yang punya kewenangan yang mana juga dari hal tersebut bisa membantu saat pelaksanaan Pilkada mendatang,” pungkasnya. (fia/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
“Masih menjabat Kapolda namun menerima surat rekomendasi partai, ini tidak menunjukan sifat profesional sebagai seorang Polisi,” sambung Yakobus.
Harusnya, sebelum menerima SK atau rekomendasi dari partai politik, Fakiri yang saat ini menjabat sebagai Kapolda Papua berjiwa besar menyampaikan ke publik bahwa dirinya bukan lagi sebagai seorang Kapolda.
“Dengan melakukan safari politik seprti ini bentuk lain daripada tidak jelas dalam status atribut beliau apakah sebagai Kapolda atau sebagai sipil. Saya pikir partai poltik juga harus cerdas, karena TNI-Polri tidak memiliki hak politik secara langsung sementara ASN memiliki hak politik,” tuturnya.
Yakobus meminta pihak terkait untuk memberikan contoh politik yang baik, santun dan bermartabat kepada masyarakat dengan cara mengikuti setiap aturan yang berlaku.
Selain itu, juga meminta masyarakat tidak terpengaruh dengan isu isu yang sifatnya menyesatkan atau memprofokasi keadaan menjelang Pilkada.
“Masyarakat juga harus membuka diri, lebih baik untuk bertanya dan berkonsultasi dengan pihak pihak yang punya kewenangan yang mana juga dari hal tersebut bisa membantu saat pelaksanaan Pilkada mendatang,” pungkasnya. (fia/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
