Komnas HAM menyebut, Yahukimo, Nduga dan Pegunungan Bintang merupakan wilayah yang rawan terhadap pekerja kemanusiaan. Oleh sebab itu, sepanjang tidak ada jaminan dari pemerintah setempat. Sebaiknya seluruh pekerja kemanusiaam ditarik, atau mereka meninggalkan daerah rawan tersebut.
”Kami menyerukan kepada pekerja kemanusiaan, para guru dan tenaga medis untuk meningalkan daerah rawan tersebut sepanjang pemerintah daerah tidak memberikan jaminan keselamatan kepada pekerja kemanusiaan,” serunya. Menurut Frits, ancaman yang dialami para tenaga pengajar maupun tenaga kesehatan di daerah rawan di Papua menjadi tanggung jawab negara melalui pemerintah daerah.
”Kejahatan yang menyasar guru adalah bukti kegagalan pemerintah daerah dalam memberi jaminan keselamatan terhadap seluruh pekerja kemanusiaan di wilayahnya. Karena itu, atas dasar prinsip kemanusiaan. Komnas HAM akan bersurat kepada Presiden Prabowo tentang kelalaian pemerintah daerah dalam memberi perlindungan dan kepastian hukum kepada para pekerja kemanusiaan di tanah Papua,” tegasnya.
Sementara Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Papua ikut angkat bicara. Kepada Cenderawasih Pos Ketua PGRI Papua Dr. Elia Waromi., M.Pd menegaskan bahwa insiden itu mencerminkan ancaman serius sektor pendidikan di Papua terutama di daerah pedalaman.
Sebagai ketua PGRI Elia tak lupa menyampaikan duka cita yang mendalam atas gugurnya Almarhumah yang meninggal dunia akibat serangan orang tak dikenal (OTK) saat sedang melaksanakan tugas mulia di pedalaman Papua atau daerah rawan konflik. Sebutnya, kejadian ini kembali menorehkan luka bagi dunia pendidikan di Tanah Papua. Sebagai wadah perjuangan guru, PGRI Provinsi Papua menyatakan bahwa pihaknya mengutuk keras atas kejadian tersebut.
“Kami mengutuk keras segala bentuk kekerasan terhadap guru dan tenaga kependidikan di mana pun, terlebih terhadap mereka yang sedang mengabdi dengan tulus di wilayah pedalaman dan daerah rawan konflik,” ucap Elia dalam keterangan tertulisnya kepada Cenderawasih Pos, Senin (13/10).
Komnas HAM menyebut, Yahukimo, Nduga dan Pegunungan Bintang merupakan wilayah yang rawan terhadap pekerja kemanusiaan. Oleh sebab itu, sepanjang tidak ada jaminan dari pemerintah setempat. Sebaiknya seluruh pekerja kemanusiaam ditarik, atau mereka meninggalkan daerah rawan tersebut.
”Kami menyerukan kepada pekerja kemanusiaan, para guru dan tenaga medis untuk meningalkan daerah rawan tersebut sepanjang pemerintah daerah tidak memberikan jaminan keselamatan kepada pekerja kemanusiaan,” serunya. Menurut Frits, ancaman yang dialami para tenaga pengajar maupun tenaga kesehatan di daerah rawan di Papua menjadi tanggung jawab negara melalui pemerintah daerah.
”Kejahatan yang menyasar guru adalah bukti kegagalan pemerintah daerah dalam memberi jaminan keselamatan terhadap seluruh pekerja kemanusiaan di wilayahnya. Karena itu, atas dasar prinsip kemanusiaan. Komnas HAM akan bersurat kepada Presiden Prabowo tentang kelalaian pemerintah daerah dalam memberi perlindungan dan kepastian hukum kepada para pekerja kemanusiaan di tanah Papua,” tegasnya.
Sementara Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Papua ikut angkat bicara. Kepada Cenderawasih Pos Ketua PGRI Papua Dr. Elia Waromi., M.Pd menegaskan bahwa insiden itu mencerminkan ancaman serius sektor pendidikan di Papua terutama di daerah pedalaman.
Sebagai ketua PGRI Elia tak lupa menyampaikan duka cita yang mendalam atas gugurnya Almarhumah yang meninggal dunia akibat serangan orang tak dikenal (OTK) saat sedang melaksanakan tugas mulia di pedalaman Papua atau daerah rawan konflik. Sebutnya, kejadian ini kembali menorehkan luka bagi dunia pendidikan di Tanah Papua. Sebagai wadah perjuangan guru, PGRI Provinsi Papua menyatakan bahwa pihaknya mengutuk keras atas kejadian tersebut.
“Kami mengutuk keras segala bentuk kekerasan terhadap guru dan tenaga kependidikan di mana pun, terlebih terhadap mereka yang sedang mengabdi dengan tulus di wilayah pedalaman dan daerah rawan konflik,” ucap Elia dalam keterangan tertulisnya kepada Cenderawasih Pos, Senin (13/10).
