Guru Melani Tinggal Bersama Orang Tua di Koya

Ia menegaskan, keluarga korban meminta agar pelaku penyerangan diusut hingga tuntas. Polisi pun berkomitmen tidak akan memberikan ruang bagi siapa pun yang terlibat dalam aksi kekerasan terhadap tenaga pendidik.

“Kita pastikan kasus ini akan ditangani secara profesional. Hingga kini kami belum dapat memastikan apakah pelakunya merupakan bagian dari KKB atau bukan, karena proses penyelidikan masih berlangsung,” tegasnya.

Kasus penyerangan terhadap Melani menambah panjang daftar tindak kekerasan di Kabupaten Yahukimo. Sebelumnya, pada Maret 2025, guru Rosalia Rerek Sogen juga menjadi korban penyerangan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Distrik Anggruk.

Tak hanya itu, pada akhir September 2025, tujuh pekerja tambang ilegal di Kampung Bingki, Distrik Seradala, juga tewas akibat serangan KKB.

Menurut Kombes Cahyo, hingga kini Polda Papua masih menghadapi keterbatasan personel serta sarana dalam menjaga keamanan di wilayah-wilayah terpencil, terutama di daerah rawan KKB seperti Yahukimo.

Dari 51 distrik yang ada di Kabupaten Yahukimo, baru dua distrik yang memiliki kantor Polsek. Artinya, 49 distrik lainnya dengan total sekitar 409 kampung belum dapat dijangkau secara optimal oleh aparat keamanan.

“Saat ini hanya terdapat sekitar 300 personel polisi yang bertugas melayani lebih dari 355 ribu penduduk. Rasio ini berarti satu polisi melayani sekitar 270 warga,” jelas Cahyo.

Namun, menurutnya, tantangan terbesar bukan hanya jumlah penduduk, melainkan kondisi geografis yang sulit.

“Satu anggota Polri harus melayani area seluas sekitar 61 kilometer persegi. Dengan kondisi pegunungan dan akses transportasi yang sangat terbatas, tentu ini menjadi tantangan tersendiri,” ujarnya.

Sebagian besar distrik di Yahukimo hanya bisa dijangkau menggunakan penerbangan carter, tanpa ada penerbangan reguler maupun akses darat antar distrik yang memadai. Sarana komunikasi juga masih sangat terbatas, sehingga koordinasi pengamanan menjadi sulit dilakukan.

Polda Papua berharap agar pemerintah daerah dan pusat memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan infrastruktur di wilayah pegunungan Papua, agar aparat keamanan dapat menjangkau seluruh wilayah dengan lebih efektif.

“Kami berharap ada solusi terbaik melalui dukungan pemerintah daerah dan pusat. Jika infrastruktur berkembang, pengawasan keamanan pun bisa lebih optimal,” ujar Cahyo.

Selain itu, aparat kepolisian juga mengimbau agar tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang bertugas di daerah rawan untuk aktif berkoordinasi dengan kepala distrik, kepala kampung, serta tokoh masyarakat setempat dalam menjaga keamanan.

“Kolaborasi dengan masyarakat sangat penting. Kami minta guru, tenaga medis, dan pegawai di wilayah rawan agar tidak bekerja sendiri. Bangun komunikasi dengan tokoh agama, tokoh adat, dan pemuda setempat,” imbau Cahyo (rel/ade)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Ia menegaskan, keluarga korban meminta agar pelaku penyerangan diusut hingga tuntas. Polisi pun berkomitmen tidak akan memberikan ruang bagi siapa pun yang terlibat dalam aksi kekerasan terhadap tenaga pendidik.

“Kita pastikan kasus ini akan ditangani secara profesional. Hingga kini kami belum dapat memastikan apakah pelakunya merupakan bagian dari KKB atau bukan, karena proses penyelidikan masih berlangsung,” tegasnya.

Kasus penyerangan terhadap Melani menambah panjang daftar tindak kekerasan di Kabupaten Yahukimo. Sebelumnya, pada Maret 2025, guru Rosalia Rerek Sogen juga menjadi korban penyerangan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Distrik Anggruk.

Tak hanya itu, pada akhir September 2025, tujuh pekerja tambang ilegal di Kampung Bingki, Distrik Seradala, juga tewas akibat serangan KKB.

Menurut Kombes Cahyo, hingga kini Polda Papua masih menghadapi keterbatasan personel serta sarana dalam menjaga keamanan di wilayah-wilayah terpencil, terutama di daerah rawan KKB seperti Yahukimo.

Dari 51 distrik yang ada di Kabupaten Yahukimo, baru dua distrik yang memiliki kantor Polsek. Artinya, 49 distrik lainnya dengan total sekitar 409 kampung belum dapat dijangkau secara optimal oleh aparat keamanan.

“Saat ini hanya terdapat sekitar 300 personel polisi yang bertugas melayani lebih dari 355 ribu penduduk. Rasio ini berarti satu polisi melayani sekitar 270 warga,” jelas Cahyo.

Namun, menurutnya, tantangan terbesar bukan hanya jumlah penduduk, melainkan kondisi geografis yang sulit.

“Satu anggota Polri harus melayani area seluas sekitar 61 kilometer persegi. Dengan kondisi pegunungan dan akses transportasi yang sangat terbatas, tentu ini menjadi tantangan tersendiri,” ujarnya.

Sebagian besar distrik di Yahukimo hanya bisa dijangkau menggunakan penerbangan carter, tanpa ada penerbangan reguler maupun akses darat antar distrik yang memadai. Sarana komunikasi juga masih sangat terbatas, sehingga koordinasi pengamanan menjadi sulit dilakukan.

Polda Papua berharap agar pemerintah daerah dan pusat memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan infrastruktur di wilayah pegunungan Papua, agar aparat keamanan dapat menjangkau seluruh wilayah dengan lebih efektif.

“Kami berharap ada solusi terbaik melalui dukungan pemerintah daerah dan pusat. Jika infrastruktur berkembang, pengawasan keamanan pun bisa lebih optimal,” ujar Cahyo.

Selain itu, aparat kepolisian juga mengimbau agar tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang bertugas di daerah rawan untuk aktif berkoordinasi dengan kepala distrik, kepala kampung, serta tokoh masyarakat setempat dalam menjaga keamanan.

“Kolaborasi dengan masyarakat sangat penting. Kami minta guru, tenaga medis, dan pegawai di wilayah rawan agar tidak bekerja sendiri. Bangun komunikasi dengan tokoh agama, tokoh adat, dan pemuda setempat,” imbau Cahyo (rel/ade)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos