Saturday, April 5, 2025
28.7 C
Jayapura

Minta Dikritik, Komnas HAM Terima Sembilan Catatan Khusus dari ALDP

“Program prioritas kami adalah bagaimana meminimalisir kasus-kasus yang terjadi bernuansa HAM berat. Serta bagaimana upaya dan mekanisme terhadap stackolder yang ada di Papua TNI-Polri, pihak swasta untuk membangun dialog, dan juga bagaimana melakukan dialog terhadap kelompok sipil bersenjata supaya upaya dialog kemanusiaan dapat berjalan lancar,” jelasnya.

Diketahui kata Frits dalam kegiatan evaluasi tersebut Komnas HAM mendapatkan catatan besar dari ALDP diantaranya; Pertama, Komnas HAM punya peran penting dan signifikan di papua. Kedua, Data kekerasan per daerah-daerah. Ketiga, mekanisme pengaduan. Keempat, klasifikasi peristiwa kekerasan HAM. Kelima, respon terhadap kasus kasus ekosob. Keenam, perlu dukungan dan komunikasi dengan pemda-pemda. Tujuh, isu pilkada di Papua. Delapan, mandat Komnas HAM Papua diperjelas. Sembilan, perbanyak kunjungan ke daerah dan sosialisasi mandat.

Baca Juga :  Jatuh di Kamar Mandi, Lukas Enembe Alami Pendarahan di Rongga Kepala

“Yang lebih menukik adalah ALDP mengingatkan bahwa masyarakat menaruh harapan besar terhadap Komnas HAM  dan ini menjadi tanggungjawab mobil bagi kami  untuk menjadi bahan evaluasi,” tutup Frits. (kar/ade)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

“Program prioritas kami adalah bagaimana meminimalisir kasus-kasus yang terjadi bernuansa HAM berat. Serta bagaimana upaya dan mekanisme terhadap stackolder yang ada di Papua TNI-Polri, pihak swasta untuk membangun dialog, dan juga bagaimana melakukan dialog terhadap kelompok sipil bersenjata supaya upaya dialog kemanusiaan dapat berjalan lancar,” jelasnya.

Diketahui kata Frits dalam kegiatan evaluasi tersebut Komnas HAM mendapatkan catatan besar dari ALDP diantaranya; Pertama, Komnas HAM punya peran penting dan signifikan di papua. Kedua, Data kekerasan per daerah-daerah. Ketiga, mekanisme pengaduan. Keempat, klasifikasi peristiwa kekerasan HAM. Kelima, respon terhadap kasus kasus ekosob. Keenam, perlu dukungan dan komunikasi dengan pemda-pemda. Tujuh, isu pilkada di Papua. Delapan, mandat Komnas HAM Papua diperjelas. Sembilan, perbanyak kunjungan ke daerah dan sosialisasi mandat.

Baca Juga :  Pemrov Papua Siap Jalankan Tujuh Arahan Presiden Jokowi

“Yang lebih menukik adalah ALDP mengingatkan bahwa masyarakat menaruh harapan besar terhadap Komnas HAM  dan ini menjadi tanggungjawab mobil bagi kami  untuk menjadi bahan evaluasi,” tutup Frits. (kar/ade)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Berita Terbaru

Artikel Lainnya