JAYAPURA- Alih-alih bertemu dengan Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP., MH., di Gedung Negara Jayapura, Jumat (13/9) kemarin, mahasiswa Papua yang pulang ke Papua malah menolak undangan pertemuan yang telah diagendakan tersebut.
Alhasil, pertemuan yang tak dihadiri satupun mahasiswa itu berjalan dengan agenda Rapat Koordinasi dan Konsolidasi antara Forkopimda Provinsi Papua dengan para tokoh, mulai dari tokoh agama, masyarakat, adat, pemuda, hingga tokoh perempuan dalam menyikapi rencana eksodus mahasiswa Papua.
“Ini undangan kita saja dikembalikan. Mereka tidak hadir. Jadi, kita cooling down dulu. Kemudian, nanti kita harus siapkan suatu tempat bagi mereka berkumpul, sehingga jangan sampai mereka terpisah-pisah dan tidak terkoordinir dengan baik,” terang Gubernur Lukas Enembekepada wartawan, Jumat (13/9) kemarin.
Gubernur Enembe mengakui, pertemuan yang dilakukan kemarin melibatkan Kapolda Papua dan Kasdam XVII/Cenderawasih berjalan tidak maksimal. Pasalnya, tidak ada keterwakilan dari mahasiswa yang hadir untuk memberikan penjelasan terkait alasan kepulangan mereka ke Papua.
“Nanti, kita akan mendengar dari mereka (mahasiswa, red). Harus kita ketahui alasan mereka pulang maupun bagaimana situasi di tempat studi mereka sampai mereka terpaksa harus pulang. Ketika kita mengetahui ini secara jelas dari para mahasiswa, kita akan undang Kapolri untuk lakukan pertemuan di Bali. Sudah kami agendakan, sehingga ketika mereka akui adanya tekanan maupun intimidasi, maka Polri harus memberikan jaminan secara tertulis terkait keamanan mahasiswa Papua,” terangnya.
Mengenai jumlah total mahasiswa yang meninggalkan kota studi dan kembali ke Papua, Gubernur Enembe menjawab, kurang lebih 1.200 mahasiswa yang sudah kembali ke Papua. Namun, menurutnya, data tersebut belum mencakup keseluruhan, karena masih terdapat pula mahasiswa yang pulang ke Papua hingga saat ini.
“Ini juga sebagian besarnya yang pulang memang ada biaya dari orang tua. Nah, ini agak susah untuk kita jalin komunikasi, sehingga dalam hal ini, diharapkan pula bagi para bupati untuk dapat menangani situasi para mahasiswa yang pulang ke daerahnya masing-masing,” tambahnya.
“Kalau beasiswa kita di Pemprov itu mudah untuk mendata mahasiswanya, karena bersumber dari dana otonomi khusus. Tapi, terdapat pula beasiswa yang diberikan dari pemerintah tingkat kabupaten. Selain itu, ada juga mahasiswa yang pembiayaannya dari orang tua. Nah, makanya bupati kami instruksikan untuk menangani mahasiswanya, yang mana berkaitan dengan permasalahan mereka di kota studi sehingga menyebabkan mereka pulang ke Papua,” sambungnya.
Sementara itu, Kapolda Papua, Irjen Pol. Rudolf A. Rodja, yang juga hadir dalam pertemuan tersebut mengharapkan adanya solusi terkait eksodus mahasiswa Papua. Pasalnya, jikalau tak ada solusi, maka berpotensi menimbulkan persoalan baru.
“Kita tidak perlu berpikiran negatif bahwa kalau tidak pulang, kita tidak aman. Sebaliknya, apakah kita ada di sini (pulang ke Papua), kemudian kita bisa kuliah? Ini saya pikir akan menimbulkan masalah baru. Siapa yang bertanggung jawab terhadap adik-adik mahasiswa kita ini?” beber Albert Rodja.
Kapolda Rodja memaparkan bahwa sementara ini, para mahasiswa/i Papua yang sudah kembali di Papua sedang ditampung di asrama-asrama. Dimana ada yang belum pulang ke kabupatennya, sedangkan sebagaian sudah ada yang pulang.
“Panglima TNI melalui Dan Lanud sudah menyiapkan 2 unit Hercules yang kapanpun siap memberangkatkan kembali (mahasiswa) ke kota studinya. Sekarang, bagaimana kita tahu mereka akan kembali (ke tempat studinya)?” tuturnya.
“Inilah yang harus dibentuk posko yang kami minta kepada Pemda dan pihak gereja untuk kita inventarisir adik-adik mahasiswa ini. Sehingga mereka tidak terlambat kembali dan melanjutkan studinya,” sambungnya.
Pasalnya, terdapat beberapa universitas yang bulan depan telah memasuki masa ujian tengah semester. “Sekarang mereka sudah mulai kuliah. Nah, makin lama mereka tidak kuliah, tentunya universitas memiliki aturannya sendiri. Jangan sampai adik-adik kita yang sudah menjadi korban. Misalnya di Surabaya, kembali ke Papua namun tidak bisa kuliah. Ini yang dapat menimbulkan persoalan baru,” tandasnya.
Kapolda memberikan saran bagi Pemerintah Provinsi Papua, secara langsung kepada Gubernur Papua untuk dapat menyurati setiap perguruan tinggi yang menjadi tempat para mahasiswa menimba ilmu. Hal ini dinilai penting dilakukan, untuk mencegah terjadinya persoalan baru lagi, dimana para mahasiwa yang meninggalkan studinya tanpa izin, dikeluarkan atau drop out.
Saran Kapolda Rodja inipun disikapi positif Gubernur Papua dan Ketua DPR Papua yang akan mengambil langkah tersebut. Rencananya Pemprov Papua akan menyurati tiap perguruan tinggi tempat mahasiswa melakukan studi, meminta cuti bagi para mahasiswa mereka yang eksodus kembali ke Papua.
“Pemprov Papua maupun Pemkab/kota yang mengirim pelajarnya studi ke pulau Jawa, harus membuat surat ke seluruh universitas tempat mereka studi untuk meminta izin cuti bagi mereka. Anak-anak harus diambilak cuti. Ini harus kita lakukan, sehingga jangan sampai mahasiswa ini di-DO dari kampus,” kata Ketua DPR Papua, Yunus Wonda.
Sementara itu, Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Port Numbay/Kota Jayapura, George Awi mengatakan, tim yang telah dikirim Pemprov Papua ke Jawa beberapa waktu yang lalu perlu menyampaikan informasi apa yang mereka dapat terkait persoalan yang dihadapi mahasiswa Papua di sana.
“Sampai saat ini kita belum tahu apa yang didapatkan oleh tim yang dikirm pemerintah ke Jawa beberapa waktu lalu. Dalam hal ini persoalan yang sebenarnya apa, terus langkah yang mau kita ambil kedepan seperti apa,” ucapnya saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos melalui seluler, Jumat (13/9).
Sebelum memulangkan mahasiswa tersebut, George Awi berharap pemerintah perlu mendengar keluhan mahasiswa. “Supaya kita tahu jelas apa alasan mereka untuk kembali. Saya harap pemerintah provinsi bisa koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota terkait solusi tepat bagi para mahasiswa,”tandasnya.
Secara terpisah, Koordinator Jaringan Damai Papua (JDP) John Bunay mengatakan adanya penyampaian bahwa ketika mahasiswa dari luar Papua kembali ke Papua dipulangkan, dinilai tidak menyelesaikan sumber persoalan. Malah menurutnya melahirkan soal baru. “Pemerintah dan perguruan tinggi di Papua, kami harap dapat membuka hati untuk menerima mereka. Karena mereka anak negeri ini,” sambungnya. (gr/kim/oel/nat)