“Namun, jika kehadiran mereka ada agenda terselubung. Ini akan meningkatkan konflik politik sosial di masyarakat, sehingga masyarakat merasa bahwa proses ini sudah tidak memenuhi rasa keadilan secara elektoral,” ungkapnya.
Menurutnya, masyarakat akan terus memiliki rasa curiga yang tinggi. Sebab, kunjungan pejabat pusat ke Papua dalam momentum Pilkada yang kemudian tahapan PSU sedang berlangsung.
“Ini menjadi tanda tanya besar, ada apa di balik ini semua. Ada kepentingan apa. Saya melihat, kehadiran pejabat dari pusat menahan respon polemik terkait penyampaian Pj Gubernur Papua,” ujarnya.
Yang rawan adalah jika datang menggunakan kapasitas kemudian memiliki agenda lain. “Namun kita juga berpikir bahwa kehadiran Mendagri memiliki kepentingan tertentu. Karena kita tahu, selain menjabat sebagai Mendagri. Ia juga pernah menjadi anggota Polri,” kata Yakobus.
Ia pun berharap kehadiran Mendagri di Papua memberikan sebuah tawaran dan solusi yang baik, dan memastikan tidak ada intervensi dari penyelenggaraan pemerintahaan dari pihak manapun.
“Kita harap solusi yang diberikan oleh pemerintah pusat adalah jaminan bahwa problematika PSU hari ini harus bebas dari intervensi pihak pemerintah, itu jaminan yang kita butuhkan. Termasuk memastikan kelancaran PSU yang bebas dari kepentingan dan politik tertentu,”ungkapnya.
Ia juga menyoroti bahwa hingga saat ini, belum ada statement apa pun yang dikeluarkan pemerintah pusat dalam hal ini Kemendagri untuk mengklarifikasi atau menegur langsung Pj Gubernur Papua. “Itu yang sedang ditunggu publik hari ini,” pungkasnya. (fia/ade).
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos