JAYAPURA – Kepala Kantor Komnas HAM Papua, Frits Ramandey mengaku khawatir bahwa bentuk pelanggaran hak asasi manusia masih akan terjadi saat pelaksanaan Pemilu Februari 2024 mendatang.
Satu yang paling memungkinkan adalah hilangnya hak pilih bagi mereka kelompok yang termarginal. “Ini kekhawatiran kami dan hampir bisa dipastikan bahwa ini akan terjadi. Masih sulit untuk menghindar dari bentuk pelanggaran hak asasi tadi,” jelas Frits menjawab pertanyaan Cenderawasih Pos, Minggu (10/12).
Apalagi hingga kini Frits melihat belum ada jaminan kepada kelompok marginal. Selain itu pada setiap Pemilu pihak penyelnggara belum mengungkap formula soal mekanisme dan proses yang bisa digunakan untuk menghindari bentuk pelanggaran HAM tadi.
“Kami mempertanyakan bagaimana formula yang tepat agar pesta demokrasi ini tidak justru mengkebiri hak – hak demokrasi bagi mereka yang termarginal. Bagi mereka yang berada di kampung atau camp camp pengungsi termasuk yang berada di barak perusahaan. Apakah pihak penyelengara memastikan bahwa semua proses penyaluran hak suara akan berjalan semestinya,” imbuhnya.
Selain itu Frits juga melihat bahwa potensi diskriminasi dan kekerasan di Daerah Otonomi Baru (DOB) masih terbuka lebar.
Keberadaan DOB tidak serta merta membangun pemahaman yang sama akan pentingnya menghormati HAM. “Karenanya kami menyerukan pemerintah DOB bisa memberikan ruang untuk menyadartahuan tentang HAM,” beber Frits.
Selain itu untuk Pemilu serentak analisa Komnas bahwa nantinya Pemilu 2024 ini kondisinya masih sama yakni sarat dengan hoax dan ujaran kebencian. “Ini ancaman bagi berlangsungnya demokrasi. Kami menyampaikan soal hak konstitusi warga negara. Kami menyerukan kepada penyelenggara bahwa tolong diperhatikan baik – baik setiap hak suara bagi mereka yang mungkin tergolong termarginal tadi,” tutupnya. (ade/wen)
Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
JAYAPURA – Kepala Kantor Komnas HAM Papua, Frits Ramandey mengaku khawatir bahwa bentuk pelanggaran hak asasi manusia masih akan terjadi saat pelaksanaan Pemilu Februari 2024 mendatang.
Satu yang paling memungkinkan adalah hilangnya hak pilih bagi mereka kelompok yang termarginal. “Ini kekhawatiran kami dan hampir bisa dipastikan bahwa ini akan terjadi. Masih sulit untuk menghindar dari bentuk pelanggaran hak asasi tadi,” jelas Frits menjawab pertanyaan Cenderawasih Pos, Minggu (10/12).
Apalagi hingga kini Frits melihat belum ada jaminan kepada kelompok marginal. Selain itu pada setiap Pemilu pihak penyelnggara belum mengungkap formula soal mekanisme dan proses yang bisa digunakan untuk menghindari bentuk pelanggaran HAM tadi.
“Kami mempertanyakan bagaimana formula yang tepat agar pesta demokrasi ini tidak justru mengkebiri hak – hak demokrasi bagi mereka yang termarginal. Bagi mereka yang berada di kampung atau camp camp pengungsi termasuk yang berada di barak perusahaan. Apakah pihak penyelengara memastikan bahwa semua proses penyaluran hak suara akan berjalan semestinya,” imbuhnya.
Selain itu Frits juga melihat bahwa potensi diskriminasi dan kekerasan di Daerah Otonomi Baru (DOB) masih terbuka lebar.
Keberadaan DOB tidak serta merta membangun pemahaman yang sama akan pentingnya menghormati HAM. “Karenanya kami menyerukan pemerintah DOB bisa memberikan ruang untuk menyadartahuan tentang HAM,” beber Frits.
Selain itu untuk Pemilu serentak analisa Komnas bahwa nantinya Pemilu 2024 ini kondisinya masih sama yakni sarat dengan hoax dan ujaran kebencian. “Ini ancaman bagi berlangsungnya demokrasi. Kami menyampaikan soal hak konstitusi warga negara. Kami menyerukan kepada penyelenggara bahwa tolong diperhatikan baik – baik setiap hak suara bagi mereka yang mungkin tergolong termarginal tadi,” tutupnya. (ade/wen)
Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
