Dijelaskan, kinerja APBN lingkup Papua sampai dengan November 2023 mengalami peningkatan dan solid dalam menjaga perekonomian, dengan capaian realisasi belanja negara sebesar Rp 54,51 T. Sehingga mengalami pertumbuhan sebesar 3,61% dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan dari sisi pendapatan sedikit menurun yang utamanya bersumber dari turunnya realisasi pajak.
“Untuk tahun 2024, target pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp 2.802,3 T didukung upaya optimalisasi dan menjaga iklim investasi di tengah ketidakpastian global. Sektor perpajakan diharapkan terus didorong oleh kinerja ekonomi yang membaik, implementasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pemberian insentif fiskal yang terarah dan terukur, serta basis perpajakan dan tingkat kepatuhan yang semakin baik. Sementara itu, optimalisasi PNBP dilakukan dengan menjaga kualitas layanan publik, kelestarian lingkungan, serta mendorong perbaikan tata kelola,” terangnnya.
Lanjutnya, dari sisi belanja, Pemerintah dan DPR telah sepakat bahwa belanja negara tahun 2024 sebesar Rp 3.325,1 T, meningkat 8,6% dibandingkan APBN 2023. Belanja Negara tersebut terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 2.467,5 triliun serta transfer ke daerah sebesar Rp 857,6 T.
“Alokasi Pagu DIPA tahun 2024 Kementerian/Lembaga (K/L) untuk Wilayah Provinsi Papua sebesar Rp 9,13 T, dimana tersebar pada 349 satker dari 42 K/L,” ucapnya.
Dijelaskan, kinerja APBN lingkup Papua sampai dengan November 2023 mengalami peningkatan dan solid dalam menjaga perekonomian, dengan capaian realisasi belanja negara sebesar Rp 54,51 T. Sehingga mengalami pertumbuhan sebesar 3,61% dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan dari sisi pendapatan sedikit menurun yang utamanya bersumber dari turunnya realisasi pajak.
“Untuk tahun 2024, target pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp 2.802,3 T didukung upaya optimalisasi dan menjaga iklim investasi di tengah ketidakpastian global. Sektor perpajakan diharapkan terus didorong oleh kinerja ekonomi yang membaik, implementasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pemberian insentif fiskal yang terarah dan terukur, serta basis perpajakan dan tingkat kepatuhan yang semakin baik. Sementara itu, optimalisasi PNBP dilakukan dengan menjaga kualitas layanan publik, kelestarian lingkungan, serta mendorong perbaikan tata kelola,” terangnnya.
Lanjutnya, dari sisi belanja, Pemerintah dan DPR telah sepakat bahwa belanja negara tahun 2024 sebesar Rp 3.325,1 T, meningkat 8,6% dibandingkan APBN 2023. Belanja Negara tersebut terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 2.467,5 triliun serta transfer ke daerah sebesar Rp 857,6 T.
“Alokasi Pagu DIPA tahun 2024 Kementerian/Lembaga (K/L) untuk Wilayah Provinsi Papua sebesar Rp 9,13 T, dimana tersebar pada 349 satker dari 42 K/L,” ucapnya.
