Ia meminta seluruh kemungkinan di balik penembakan diselidiki, termasuk dugaan tindak kriminal oleh pelaku yang belum diketahui identitasnya, tindakan kekerasan yang tidak terukur maupun kemungkinan salah sasaran.
Menurutnya, keluarga korban berhak mengetahui kebenaran mengenai peristiwa yang merenggut nyawa anggota keluarga mereka. YKKMP juga mendesak Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan Pemerintah Republik Indonesia melihat kasus Muliama bukan semata-mata sebagai persoalan keamanan.
Theo mengatakan, kekerasan terhadap warga sipil merupakan persoalan kemanusiaan yang membutuhkan penyelesaian jangka panjang. Pendekatan keamanan, kata dia, harus disertai penegakan hukum, perlindungan HAM, dialog dan langkah konkret menuju perdamaian.
“Keamanan tanpa perlindungan masyarakat sipil bukanlah perdamaian. Perdamaian harus memberikan rasa aman kepada semua orang, baik orang asli Papua maupun warga non-Papua,” tegasnya.
YKKMP juga menyerukan masyarakat menahan diri dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi maupun melakukan tindakan balasan terhadap kelompok tertentu.
“Tindakan balasan hanya akan memperbesar ketegangan, memperluas konflik, dan berpotensi menimbulkan korban baru dari kalangan masyarakat sipil,” ujarnya.
Theo menegaskan, tidak boleh ada pembenaran terhadap kekerasan yang mengakibatkan masyarakat sipil kehilangan nyawa. Pemerintah diminta hadir bukan hanya setelah korban berjatuhan, tetapi memastikan warga dapat hidup aman dan bebas dari ketakutan.
“Keadilan bagi korban, pengungkapan kebenaran, perlindungan masyarakat sipil, dan perdamaian harus menjadi prioritas,” pungkasnya. (fia/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
