Pembunuhan 3 ASN Banyak Tuai Kecaman

JAYAPURA- Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (YKKMP) mendesak aparat penegak hukum mengungkap secara tuntas kasus penembakan yang menewaskan tiga warga sipil di Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Rabu (9/9). Ketiga korban merupakan warga sipil yang terdiri dari seorang laki-laki dan dua perempuan.

YKKMP mendesak aparat penegak hukum tidak membiarkan kasus tersebut berhenti sebagai peristiwa kekerasan biasa, tetapi mengungkap secara tuntas pelaku, motif dan rangkaian kejadian yang menyebabkan tiga warga kehilangan nyawa.

Menurut Ketua YKKPM, Theo, kematian tiga warga sipil merupakan persoalan serius yang menyangkut hak hidup dan rasa aman masyarakat. Karena itu, proses hukum harus dilakukan secara transparan, profesional, objektif dan berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap situasi keamanan di wilayah Papua Pegunungan dan mengambil langkah-langkah yang dapat mencegah terulangnya kekerasan terhadap masyarakat sipil,” tegas Theo, dalam rilisnya kepada Cenderawasih Pos, Kamis (10/9).

YKKMP meminta penyelidikan menjawab secara terang siapa pelaku penembakan, apa motifnya, bagaimana kronologi kejadian serta apakah terdapat pihak lain yang terlibat.

Theo menegaskan, aparat tidak boleh terburu-buru menetapkan pihak yang bertanggung jawab hanya berdasarkan dugaan atau informasi yang belum terverifikasi. “Identitas dan keterlibatan pelaku tidak boleh ditentukan berdasarkan dugaan, asumsi, atau informasi yang belum terverifikasi. Setiap tuduhan terhadap individu maupun kelompok harus berdasarkan hasil penyelidikan yang objektif dan bukti yang sah,” ujarnya.

Theo menegaskan masyarakat sipil bukanlah pihak yang boleh dijadikan sasaran kekerasan dalam konflik apa pun. Baik orang asli Papua maupun warga non-Papua memiliki hak yang sama untuk hidup, memperoleh rasa aman dan mendapatkan perlindungan hukum.

“Masyarakat sipil tidak boleh dijadikan sasaran kekerasan karena identitas etnis, asal daerah, agama maupun karena mereka berada di wilayah tertentu,” kata Theo.

JAYAPURA- Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (YKKMP) mendesak aparat penegak hukum mengungkap secara tuntas kasus penembakan yang menewaskan tiga warga sipil di Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Rabu (9/9). Ketiga korban merupakan warga sipil yang terdiri dari seorang laki-laki dan dua perempuan.

YKKMP mendesak aparat penegak hukum tidak membiarkan kasus tersebut berhenti sebagai peristiwa kekerasan biasa, tetapi mengungkap secara tuntas pelaku, motif dan rangkaian kejadian yang menyebabkan tiga warga kehilangan nyawa.

Menurut Ketua YKKPM, Theo, kematian tiga warga sipil merupakan persoalan serius yang menyangkut hak hidup dan rasa aman masyarakat. Karena itu, proses hukum harus dilakukan secara transparan, profesional, objektif dan berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap situasi keamanan di wilayah Papua Pegunungan dan mengambil langkah-langkah yang dapat mencegah terulangnya kekerasan terhadap masyarakat sipil,” tegas Theo, dalam rilisnya kepada Cenderawasih Pos, Kamis (10/9).

YKKMP meminta penyelidikan menjawab secara terang siapa pelaku penembakan, apa motifnya, bagaimana kronologi kejadian serta apakah terdapat pihak lain yang terlibat.

Theo menegaskan, aparat tidak boleh terburu-buru menetapkan pihak yang bertanggung jawab hanya berdasarkan dugaan atau informasi yang belum terverifikasi. “Identitas dan keterlibatan pelaku tidak boleh ditentukan berdasarkan dugaan, asumsi, atau informasi yang belum terverifikasi. Setiap tuduhan terhadap individu maupun kelompok harus berdasarkan hasil penyelidikan yang objektif dan bukti yang sah,” ujarnya.

Theo menegaskan masyarakat sipil bukanlah pihak yang boleh dijadikan sasaran kekerasan dalam konflik apa pun. Baik orang asli Papua maupun warga non-Papua memiliki hak yang sama untuk hidup, memperoleh rasa aman dan mendapatkan perlindungan hukum.

“Masyarakat sipil tidak boleh dijadikan sasaran kekerasan karena identitas etnis, asal daerah, agama maupun karena mereka berada di wilayah tertentu,” kata Theo.