Koalisi Parpol Diminta Hargai Pilihan Gubernur
SENTANI-Meskipun di media sosial ramai dikabarkan bahwa Gubernur Papua, Lukas Enembe, sudah memilih dua calon wakil gubernur Papua pengganti almarhum Klemen Tinal untuk dipilih oleh DPR Papua, namun kabarnya koalisi partai politik pengusung pasangan Lukas Enembe-Klemen Tinal (Lukmen) Jilid II, belum menentukan dua figur calon Wagub Papua.
Dari kabar yang beredar di media sosial, Gubernur Lukas Enembe memilih Yunus Wonda dan Kenius Kogoya dari enam nama calon Wagub yang masuk ke Koalisi Lukmen Jilid II.
Mengenai informasi tersebut, Ketua Koalisi Lukmen Jilid II, Mathius Awoitauw mengatakan, terkait dengan usulan untuk menentukan siapa calon wakil gubernur menggantikan almarhum Klemen Tinal, sebelumnya partai koalisi menemui Gubernur Lukas Enembe. Pertemuan itu untuk menginformasikan terkait tahapan-tahapan yang sudah dilakukan oleh koalisi.
“Kita ketemu beliau sebagai gubernur dan itu pertemuan tidak resmi, sebagai etika saja. Bahwa toh pak gubenur juga perlu memberikan beberapa pandangan. Karena nanti yang akan pakai wakil gubernur ini adalah gubernur. Harus cocok dan tidak boleh kawin paksa,” ungkap Mathius Awoitauw di Sentani, Selasa (10/8).
Bupati jayapura dua periode ini mengakui apa yang sudah dilakukan pihaknya itu sebenarnya tidak diatur dalam ketentuan.
Sehubungan dengan itu terkait dengan kerja koalisi yang sedang mempersiapkan nama yang akan diusulkan, gubernur juga sudah memberikan rekomendasi nama nama calon wakil gubernur Papua.
“Kemarin itu pak gubernur sudah lingkar dua nama, yang lagi ramai di luar sekarang,” jelasnya.
Dirinya juga menepis anggapan liar masyarakat yang menyebut bahwa koalisi menolak dua nama yang direkomendasikan Gubernur Papua. Dia menjelaskan bahwa terkait itu, koalisi tetap berpegang teguh pada peraturan dan mekanisme yang ada. Namun bukan tidak mungkin nama yang diusulkan gubernur itu akan menjadi bahan pertimbangan koalisi. “Bukan menolak, tapi koalisi tetap pada mekanisme yang sudah diatur,” jelasnya.
Dia mengatakan, langkah gubenur adalah bagian dari etika sebagai gubernur yang akan berpartner dengan wakil gubernur ini. Sehingga itu perlu dibangun komunikasi. Karena koalisi ini berlaku sampai 5 tahun sampai pasangan gubernur dan wakil gubernur selesai menjalani masa jabatannya.
“Dalam rangka itu, komunikasi-komunikasi memang jalan, Saya berharap publik bisa melihat bagian ini, jangan sampai ada anggapan bahwa koalisi sudah keluar dari aturan. Kita diberi ruang oleh undang-undang untuk proses ini,” bebernya.
Terkait hal itu, menurut Mathius Awoitauw baik masukan dari gubenur maupun nanti siapa yang akan diputuskan oleh koalisi, itu tentunya diputuskan dengan berbagai pertimbangan. Mulai dari kepentingan-kepentingan pembangunan di Papua, termasuk percepatan-percepatan pembangunan dan juga pada bagian lain terkait dengan hubungan pusat dan daerah yang harus tetap berjalan lancar.
“Dalam rapat malam kemarin, ada dua sampai tiga kubu yang beda pandangan. Akhirnya kita skors, nanti kita bertemu lagi satu dua hari kemudian, untuk kita bicarakan dan mengambil keputusan. Kalau sekarang ada dinamika lain, kami juga sesalkan. Karena di koalisi itu kita sudah sepakat tidak boleh publikasi apapun dari hasil ini, “paparnya.
“Karena itu saya sebagai ketua koalisi harus luruskan sekarang, karena dipublik jadi viral. Saya juga meminta teman-teman koalisi supaya tetap kompak, tidak boleh terpecah belah, kompak seperti yang dari awal kita sepakati. Kepentingan partai silahkan, tapi dikoalisi kita jaga, karena ini amanat besar, kita harus menghasilkan sesuatu yang bisa menolong masyarakat dan daerah untuk kemajuan ke depan,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Pilar Pemuda dan Mahasiswa Tabi, Renaldi Tokoro mengimbau pimpinan dan pengurus partai politik (parpol) mengusung apabila sudah mengusulkan calonnya, agar menahan diri dan tidak menciptakan polemik atau membuat pernyataan provokatif. Bahkan mengklaim mendahului keputusan koalisi partai bahwa calonnya yang lolos, sehingga terjadi polemik dan multitafsir di masyarakat.
“Kami berharap PAW Wagub Papua adalah pemimpin seluruh masyarakat Papua bukan suku tertentu atau ras tertentu atau agama tertentu. Tetapi sosok PAW Wagub adalah milik seluruh masyarakat Indonesia yang tinggal di atas Provinsi Papua,” ungkap Renaldi Tokoro saat memberikan keterangan pers, Rabu (11/8).
Renaldi menyampaikan, pihaknya mendukung Mathius Awoitauw selaku Ketua Koalisi dan juga seluruh tim Koalisi Papua Bangkit II, agar mereka bekerja sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga melalui mekanisme yang sesuai dengan aturan tentu akan menghasilkan sosok PAW Wagub yang berkualitas dan milik seluruh rakyat Papua.
“Kami Pemuda dan Mahasiswa Tabi berharap, PAW Wagub adalah merupakan keterwakilan yang diakomodir semua suku. Artinya tidak harus dari suku tertentu,” ujarnya.
Renaldi menjelaskan, koalisi juga harus tetap berkoordinasi dengan Gubernur Papua untuk menetapkan dua nama. Karena sosok Wagub adalah seseorang yang nanti bekerja sama dengan gubernur dalam menjalankan sisa masa pemerintahannya.
“Kami tetap mendukung kerja-kerja Koalisi Papua Bangkit II, karena kewenangan untuk mengusulkan dua nama kepada DPRP Papua untuk dilakukan tahapan pemilihan, terkait calon pengganti antar waktu Wagub Papua ada di tangan koalisi partai pengusung yaitu Koalisi Papua Bangkit II,” tutupnya.
Secara terpisah, Ketua Relawan Kemenangan Lukmen Jilid II, Dorus Wakerkwa, mengatakan keputusan yang diambil Gubernur Lukas Enembe untuk dua nama yang sudah ditetapkan merupakan sebuah keputusan yang sesuai dengan pertimbangan dan keinginan gubernur.
“Gubernur tetapkan dua nama itu karena punya pertimbangan sendiri yaitu kedekatan, kemistri dan juga kenyamanan. Sehingga hal ini jangan diganggu oleh koalisi. Tetap kita patuhi aturan, tapi hargai gubernur kita,” pintanya, Rabu, (11/7).
Dorus Wakerkwa meminta agar partai koalisi tidak memberatkan gubernur dalam menyelesaikan sisa masa jabatannya. Karena membutuhkan wakil yang betul-betul memahami kondisi gubernur yang lagi pemulihan dan juga menjalankan pemerintahan secara baik yang diharapkan masyarakat Papua.
“Kami minta partai koalisi untuk jangan intervensi atau pun merubah keputusan gubernur. Kami harap untuk mengikuti apa yang sudah diinginkan gubernur, karena keinginan beliau sesuai dengan pertimbangan beliau sendiri,” jelasnya.
Ia menjelaskan, dalam proses atau mekanisme pengangkatan wakil gubernur mengantikan almarhum Klemen Tinal, sesuai proses dan mekanisme maka serahkan ke DPR Papua.
Mewakili Kordinator Relawan Wilayah Saireri, Maikel Sineri berharap siapapun jangan bermain dan mempersoalkan apa yang telah dipilih oleh gubernur.
“Stop main kesukuan. Ini jelas, keputusan gubernur, karena beliau merasa pas dengan siapa. Jangan gubernur dengan orang yang tidak nyaman baginya. Kami harap pikiran kesukuan itu dihilangkan karena akan memecah antar suku. Karena Lukas Enembe hadir sebagai bapak bagi semua suku di Papua, bukan suku tertentu dan ini harus dihargai,” tambahnya.
Senada dengan itu, Koordinator Relawan Lapoga Jilid II, John Okama Wetipo mengatakan bahwa keputusan gubernur memilih dua nama sebagai cawagub, jelas dengan berbagai pertimbangan di antaranya menyukseskan PON Papua dan menjalankan roda pemerintahan sesuai visi-misinya. (roy/bet/oel/nat)
