WAMENA– Badan Anggaran (Banggar) DPRP Papua Pegunungan bersama Pemprov Papua Pegunungan melakukan rapat koordinasi terkait dengan realisasi pengelolaan anggaran yang sampai masuk ke bulan ke 7 ditahun 2025 ini masih mencapai 20 persen, hal ini disebabkan adanya efisiensi dan terlambatnya realisasi dana otsus.
Wakil Ketua II DPRP Papua Pegunungan Terius Yigibalom menyatakan dalam rakor tadi DPRP Papua Pegunungan sudah mendengarkan penjelasan dari Pj Sekda bahwa memang ada beberapa program yang belum jalan yang bersumber dari dana otsus tapi yang lain-lain jalan sehingga untuk realisasi sampai dengan bulan ini sekitar 20 persen,
“Meskipun penerimaannya tidak sampai 20 persen namun untuk realisasinya 20 persen realisasi sampai dengan bulan ini, berarti artinya tidak kaku anggarannya belum masuk sampai 20 persen tapi sudah dalam realisasi 20 persen untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan atau yang mendesak.”ungkapnya di Wamena.
Rapat koordinasi ini memang ada hal-hal yang memang perlu koordinasikan dengan pemerintah daerah karena sudah diikuti, dicermati, sampai dengan bulan 7 realisasi APBD TA 2025 sejauh mana, sebab dari pencermatan dewan dengan adanya efisiensi anggaran ini banyak anggaran yang dipangkas dan itu sumbernya dari DAU.
“Ini berdampak pada pengurangan biaya rutin, perjalanan yang ada dinas maupun badan dalam OPD di Pemprov Papua Pegunungan,”ujar mantan Ketua DPRK Lanny Jaya.
WAMENA– Badan Anggaran (Banggar) DPRP Papua Pegunungan bersama Pemprov Papua Pegunungan melakukan rapat koordinasi terkait dengan realisasi pengelolaan anggaran yang sampai masuk ke bulan ke 7 ditahun 2025 ini masih mencapai 20 persen, hal ini disebabkan adanya efisiensi dan terlambatnya realisasi dana otsus.
Wakil Ketua II DPRP Papua Pegunungan Terius Yigibalom menyatakan dalam rakor tadi DPRP Papua Pegunungan sudah mendengarkan penjelasan dari Pj Sekda bahwa memang ada beberapa program yang belum jalan yang bersumber dari dana otsus tapi yang lain-lain jalan sehingga untuk realisasi sampai dengan bulan ini sekitar 20 persen,
“Meskipun penerimaannya tidak sampai 20 persen namun untuk realisasinya 20 persen realisasi sampai dengan bulan ini, berarti artinya tidak kaku anggarannya belum masuk sampai 20 persen tapi sudah dalam realisasi 20 persen untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan atau yang mendesak.”ungkapnya di Wamena.
Rapat koordinasi ini memang ada hal-hal yang memang perlu koordinasikan dengan pemerintah daerah karena sudah diikuti, dicermati, sampai dengan bulan 7 realisasi APBD TA 2025 sejauh mana, sebab dari pencermatan dewan dengan adanya efisiensi anggaran ini banyak anggaran yang dipangkas dan itu sumbernya dari DAU.
“Ini berdampak pada pengurangan biaya rutin, perjalanan yang ada dinas maupun badan dalam OPD di Pemprov Papua Pegunungan,”ujar mantan Ketua DPRK Lanny Jaya.
