Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Bidang Kehormatan PDIP, Komarudin Watubun, juga telah memberikan penjelasan. Dimana ia menegaskan bahwa keputusan memilih Constant Karma sebagai pendamping BTM tidak diambil secara secara gamblang. Keputusan ini diambil setelah melalui proses seleksi yang ketat, dengan mempertimbangkan rekam jejak dan pengalaman CK di bidang politik dan birokrasi di Papua.
“Sebelum memutuskan CK, ada beberapa nama yang diusulkan oleh Tomi Mano dan DPD PDIP Papua. Kami mengkaji semua nama tersebut, dan akhirnya memutuskan CK karena rekam jejaknya yang bersih dan pengalamannya yang luas,” jelas Komarudin saat deklarasi CK sebagai calon wakil BTM di kediaman BTM, Minggu (9/3).
Komarudin juga mengakui bahwa pasangan BTM-CK berbeda dengan kepala daerah lainnya di Papua yang kebanyakan berasal dari kaum muda. “Kaderisasi di Papua induk memang ada masalah. Di Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya, rata-rata kepala daerahnya adalah anak muda. Sementara di Papua induk, kita memilih figur yang lebih senior. Ini akan menjadi tanggung jawab BTM-CK,” ujarnya.
Meskipun secara usia pasangan ini tidak lagi muda, Komarudin menekankan bahwa kelebihan mereka adalah bersih dari berbagai masalah hukum. “Mereka bersih dari 3 huruf (korupsi, kolusi, nepotisme). Ada juga yang mungkin kena 3 huruf, tapi karena punya kekuasaan, mereka luput dari itu,” sentilnya.
Komarudin juga menyebutkan bahwa CK merupakan kader senior Partai Golkar di Papua. Oleh karena itu, ia mengajak para kader Golkar lainnya di Papua untuk mendukung pasangan BTM-CK. “Kita harus ingat bahwa kita ada hari ini karena ada orang lain di hari kemarin,” imbuhnya.
Pemilihan CK juga dinilai sebagai bagian dari realitas politik di Papua. PDIP telah banyak membantu kader-kader dari berbagai partai politik untuk maju dalam pemilihan. “Ketika itu, Pak Jhon Tabo tidak bisa berbuat banyak, dan PDIP membantu masuk di Mamberamo. Kini ia menjadi Gubernur Papua Pegunungan. Ini bukti dukungan PDIP untuk generasi Papua,” tegas Komarudin.
Ia menegaskan bahwa demokrasi bukan untuk kesejahteraan Partai PDIP, melainkan untuk kesejahteraan masyarakat Papua. “Meskipun BTM dari PDIP, saya katakan bahwa ini bukan untuk PDIP, tapi untuk pembangunan Papua ke depan,” tegasnya. Komarudin juga menyinggung soal pemekaran wilayah di Papua, yang merupakan salah satu hasil dari UU Otsus. Ia mencontohkan bagaimana setiap provinsi baru di Papua dipimpin oleh anak-anak dari wilayah adatnya masing-masing.
“Seperti Papua Tengah yang dipimpin oleh Meki Nawipa dari suku Me, Papua Selatan oleh Apolo Safanpo, dan Papua Pegunungan oleh Jhon Tabo. Kita harap Papua induk juga dipimpin oleh anak adat Tabi-Saireri,” pungkasnya. (rel/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
