Sementara itu, disinggung soal pembangunan Kantor Gubernur Papua Pegunungan yang bermasalah disebabkan adanya aksi penolakan dari masyarakat adat setempat, Wapres menyampaikan semuanya sudah beres.
“Dalam pertemuan, laporan Pj Gubernur tidak ada masalah, semuanya sudah beres,” kata Wapres.
Terkait dengan hal itu, Wamendagri John Wempi menyampaikan, terkait dengan lahan pembangunan Kantor Gubernur Papua Pegunungan, pada prinsipnya masyarakat pemilik hak ulayat sudah bersepakat dan menyerahkan.
“Malah mereka meminta kepada pemerintah untuk tidak melakukan proses pembayaran, karena mereka hanya ingin agar kedepannya Pemerintah memerhatikan para sarjana lulusan dari anak anak mereka. Ketika proses pembangunan DOB berjalan, mereka ini diperhatikan dan komitmen itu sudah dilakukan dan telah ditandatagani di notaris,” kata Wamendagri dalam keterangan persnya kepada wartawan.
Sementara itu, terkait dengan pelaksanaan Pemilu tahun 2024. Wapres menyebut dari laporan yang disampaikan, semuanya sudah disiapkan. Termasuk masalah teknis keamanan, penyelenggaraan, pembiayaan dan lainnya.
Di tempat yang sama, Pj Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk menyampaikan, persiapan Pemilu tahun 2024. Pihaknya sudah menyiapkan segala sesuatu, baik dari aspek keamanan dan lainnya.
“Kami juga terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait, bahkan Safari yang dilakukan dari Polda dan Institusi keamanan lainnya di empat wilayah DOB dimulai dari Papua Tengah,” kata Ribka.
Terkait dengan pembiayaan dan lainnya, Ribka mengaku terus dilakukan sosialisais kepada masyarakat.
“Saya pikir ini ageda negara, wajib dan harus kita laksanakan. Sehingga potensi petensi konflik bisa kita atasi,” ungkapnya.
