WAMENA – Aktifitas lalu lintas yang menghubungkan Kabupaten Jayawijaya dengan Kabupaten Yahukimo sempat terputus lantaran aksi demo yang dilakukan warga dari Distrik Wouma yang merasa tidak puas dengan adanya informasi jika pengukuran tanah lokasi pembangunan kantor Gubernur Papua Pegunungan oleh Kementrian Pertanahan dan Agraria.
Warga yang merasa tidak puas lantaran sampai dengan saat ini lokasi pembangunan kantor Gubernur Papua Pegunungan antara distrik Wouma dan Welesi di lahan seluas 108 hektar hingga saat ini masih terjadi Pro dan Kontra dan belum di selesaikan Pemprov hingga saat ini sehingga melakukan pemalangan dengan menumpahkan material pasir dan batu menutupi jembatan Wouma yang menghubungkan wilayah Wamena dengan Distrik Kurima Kabupaten Yahukimo.
Koordinator saksi Imanuel Ikinea menyatakan aksi pemalangan jembatan Wouma ini dilakukan karena pihaknya mendengar ada pengukuran tanah pembangunan kantor Gubernur Papua Pegunungan dari kementrian pertanahan dan kantor pertanahan Jayawijaya sehingga dilakukan pemalangan lantaran masalah ini belum diselesaikan.
“Untuk masalah lokasi pembangunan Kantor Gubernur ini masih jadi pro dan kontra, kita minta Pemprov Papua Pegunungan untuk memfasilitasi kami dengan warga yang menyerahkan tanah itu khususnya kelompok Wouma yaitu Usman Wuka dan Paulus Matuan bersama kelompoknya,”ungkapnya Selasa (11/7) saat ditemui di Jembatan Wouma.
Tidak ada hal lain yang sengketakan, hanya saja kebun -kebun milik masyarakat yang selama ini menopang kehidupan warga di wilayah itu mau dipindahkan kemana, sehingga pemerintah juga jangan sepihak saja tapi harus melihat untung dan rugi.
“Kami sebenarnya tidak menolak pembangunan hanya saja tempat untuk pembangunan ini di atas lahan produksi atau perkebunan milik warga yang menopang perekonomian masyarakat,”tegas Manu Ikinea.
Aksi pemalangan ini ada hasilnya dimana untuk besok warga dari Wouma akan melakukan pertemuan langsung dengan Pj Gubernur Papua Pegunungan untuk menindaklanjuti masalah ini guna dicari jalan keluar yang tepat.
“Kami berharap ada solusi yang baik dari Pj Gubernur Papua Pegunungan untuk menyelesaikan masalah ini, sebab selama ini dari aksi demo, pertemuan dengan DPRD Jayawijaya belum menemukan solusi yang tepat menyelesaikan masalah ini,”tutupnya.(jo/wen)