MERAUKE– Musibah bencana alam di Sumatera dan Aceh menjadi catatan penting bagi Pemprov Papua Selatan. Meski memiliki topografi yang lebih datar namun Papua Selatan dan Sumatera serta Aceh masih memiliki kemiripan. Sama-sama ada pembukaan lahan. Bentuknya Proyek Strategis Nasional (PSN).
Proyek negara yang kabarnya untuk menjawab tantangan ketahanan pangan. Ada jutaan hektar lahan dibabat dan ada ribuan kayu gelondongan yang juga dibabat habis. Kondisi hutan seperti itu jika ditambah dengan itentitas hujan yang tinggi maka peluang banjir sangat mungkin terjadi.
Apalagi Provinsi Papua Selatan khususnya Kabupaten Merauke telah ditetapkan pemerintah pusat sebagai lumbung pangan maupun energi nasional melalui PSN maupun lewat cetak sawah, penanaman tebu maupun kelapa sawit. Karenanya kemungkinan musibah seperti Sumatera bisa juga terjadi jika pengelolaan lingkungan dilakukan secara serampangan.
Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo membenarkan potensi-potensi itu, seperti yang terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera saat ini bisa terjadi di Papua Selatan jika pengelolaan lingkungan diabaikan.
‘’Karena itu kita dalam setiap kesempatan telah mengingatkan bahwa pembangunan apapun kita lakukan yang merubah bentangan alam itu memang harus dilengkapan analisis lingkungan yang mendalam. Analisis dampak lingkungan, pengelolaan lingkungan dan identifikasi potensi-potensi bencana yang bisa terjadi akibat dampak dari pembangunan yang kita lakukan,’’ tandas Apolo Safanpo, Senin (8/12).
Mantan Rektor Uncen ini menjelaskan, semua pelaksanaan pembangunan harus dilengkapi dengan kelayakan dokumen lingkungan.
‘’Kita bisa satu pihak saja tapi semua pihak. Mulai Pemerintah Kabupaten dan kota, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Kita semua kerja sama dan memiliki satu pandanganm bahwa pembangunan itu penting tapi kelestarian alam, ketahanan daya dukung alam juga sangat penting diperhatikan,” terangnya.
MERAUKE– Musibah bencana alam di Sumatera dan Aceh menjadi catatan penting bagi Pemprov Papua Selatan. Meski memiliki topografi yang lebih datar namun Papua Selatan dan Sumatera serta Aceh masih memiliki kemiripan. Sama-sama ada pembukaan lahan. Bentuknya Proyek Strategis Nasional (PSN).
Proyek negara yang kabarnya untuk menjawab tantangan ketahanan pangan. Ada jutaan hektar lahan dibabat dan ada ribuan kayu gelondongan yang juga dibabat habis. Kondisi hutan seperti itu jika ditambah dengan itentitas hujan yang tinggi maka peluang banjir sangat mungkin terjadi.
Apalagi Provinsi Papua Selatan khususnya Kabupaten Merauke telah ditetapkan pemerintah pusat sebagai lumbung pangan maupun energi nasional melalui PSN maupun lewat cetak sawah, penanaman tebu maupun kelapa sawit. Karenanya kemungkinan musibah seperti Sumatera bisa juga terjadi jika pengelolaan lingkungan dilakukan secara serampangan.
Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo membenarkan potensi-potensi itu, seperti yang terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera saat ini bisa terjadi di Papua Selatan jika pengelolaan lingkungan diabaikan.
‘’Karena itu kita dalam setiap kesempatan telah mengingatkan bahwa pembangunan apapun kita lakukan yang merubah bentangan alam itu memang harus dilengkapan analisis lingkungan yang mendalam. Analisis dampak lingkungan, pengelolaan lingkungan dan identifikasi potensi-potensi bencana yang bisa terjadi akibat dampak dari pembangunan yang kita lakukan,’’ tandas Apolo Safanpo, Senin (8/12).
Mantan Rektor Uncen ini menjelaskan, semua pelaksanaan pembangunan harus dilengkapi dengan kelayakan dokumen lingkungan.
‘’Kita bisa satu pihak saja tapi semua pihak. Mulai Pemerintah Kabupaten dan kota, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Kita semua kerja sama dan memiliki satu pandanganm bahwa pembangunan itu penting tapi kelestarian alam, ketahanan daya dukung alam juga sangat penting diperhatikan,” terangnya.
