Antisipasi Hoax, Bawaslu Perlu Kerjasama dengan Cyber Polda
JAYAPURA – Ketua Bawaslu Provinsi Papua, Hardin Halidin menyebut ada kerawanan dalam hal politisasi indentitas. Termasuk penggunaan media sosial dalam hal penyebaran hoax, dimana Kabupaten Yapen dan Kabupaten Sarmi masuk dalam kabupaten yang cukup rentan untuk wilayah Papua.
“Kepulauan Yapen masuk dalam 20 besar tingkat kerawanan politisasi sara, karena ada isu isu perbedaan agama, penolakan terhadap calon atau kandidat berdasarkan suku, agama dan ras,” terang Hardin.
Terkait daerah yang rawan ini, Hardin meminta untuk sering bertemu dengan tokoh agama, paguyuban tapi juga pemerintah daerah. Dimana fungsi tokoh agama dan paguyuban untuk mendinginkan situasi di internal, sementara tokoh-tokoh adat diminta untuk selalu menyampaikan imbauan kepada masyarakat agar tidak terprovokasi.
“Selain itu, Kominfo dan Cyber Polda kerjasama dengan Bawaslu untuk mengantisipasi isu-isu soal sara supaya tidak menyebar,” pintanya.
Selain kerjasama dengan pihak Kominfo dan Cyber Polda, Bawaslu yang ada di kabupaten/kota juga diminta kerjasama dengan pihak Meta sebagai pengelola media sosial. Sehingga ketika ada yang menyebarkan informasi yang dianggap sebagai hoax atau menyebarkan ujaran kebencian, pihak Meta langsung takedown.
Antisipasi Hoax, Bawaslu Perlu Kerjasama dengan Cyber Polda
JAYAPURA – Ketua Bawaslu Provinsi Papua, Hardin Halidin menyebut ada kerawanan dalam hal politisasi indentitas. Termasuk penggunaan media sosial dalam hal penyebaran hoax, dimana Kabupaten Yapen dan Kabupaten Sarmi masuk dalam kabupaten yang cukup rentan untuk wilayah Papua.
“Kepulauan Yapen masuk dalam 20 besar tingkat kerawanan politisasi sara, karena ada isu isu perbedaan agama, penolakan terhadap calon atau kandidat berdasarkan suku, agama dan ras,” terang Hardin.
Terkait daerah yang rawan ini, Hardin meminta untuk sering bertemu dengan tokoh agama, paguyuban tapi juga pemerintah daerah. Dimana fungsi tokoh agama dan paguyuban untuk mendinginkan situasi di internal, sementara tokoh-tokoh adat diminta untuk selalu menyampaikan imbauan kepada masyarakat agar tidak terprovokasi.
“Selain itu, Kominfo dan Cyber Polda kerjasama dengan Bawaslu untuk mengantisipasi isu-isu soal sara supaya tidak menyebar,” pintanya.
Selain kerjasama dengan pihak Kominfo dan Cyber Polda, Bawaslu yang ada di kabupaten/kota juga diminta kerjasama dengan pihak Meta sebagai pengelola media sosial. Sehingga ketika ada yang menyebarkan informasi yang dianggap sebagai hoax atau menyebarkan ujaran kebencian, pihak Meta langsung takedown.
