Pansus DPRP Beberkan Hasil Kunjungannya di Intan Jaya
JAYAPURA-Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk Kabupaten Intan Jaya yang dikirim langsung oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkopolhukam) Mahfud MD, telah berada di Intan Jaya dan sedang bekerja.
Terkait dengan itu, Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw mengingatkan masyarakat agar dengan kehadiran tim ini tidak banyak yang berpikir berbeda. Bahkan ada yang mau membentuk tim indenpenden.
“Beri kesempatan kepada tim pencari fakta untuk bisa sampai ke tempat kejadian melihat lokasinya, hingga bisa membandingkan beberapa keterangan yang didapat dari pihak keluarga inti dan anggota yang berada di lapangan. Sehingga bisa menjadi pembanding secara objektif, tidak ditutupi dan kasusnya terungkap lewat tim ini,” ucap Kapolda Waterpauw kepada Cenderawasih Pos, Jumat (9/10).
Kapolda meminta agar masyarakat mempercayakan pemerintah dan negara untuk menangani semua ini. Sebab, begitu besar harapan pemerintah dan negara terutama presiden pada tim ini. “Mereka menyerap aspirasi dan pikiran-pikiran yang ada di wilayah dimulai dari kasus penembakan Pdt. Yerimia,” tuturnya.
Dikatakan, apa yang terjadi di Intan Jaya nantinya akan dibuktikan oleh tim ini. Apalagi waktu mereka cukup lama di Papua. Untuk itu, Kapolda meminta agar jangan ada yang menganggu tim dalam bekerja.
“Saya harap tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama yang punya komunikasi dengan kelompok ini diajak bicara. Dukung kebijakan seperti ini jangan main kekerasan terus,” pintanya.
Dalam penjelasannya, Kapolda menyampaikan sebelumnya dalam hasil penyelidikan Polda Papua mendapatkan data fakta tentang keterangan dari anggota di lapangan. Dimana anggota akan ke TKP setelah mendengar kejadian, namun dihadang oleh keluarga. Namun di sisi lain, keluarga mengakui tidak melakukan penghadangan. “Semua itu nantinya terungkap melalui TGPF yang sudah mulai bekerja saat ini,” ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Kapolda Paulus Waterpauw akan meninjau daerah yang pemerintahnya bekerja dengan baik. Hal ini tidak terlepas dari adanya beberapa daerah di wilayah hukum Polda Papua yang selalu terjadi kontak tembak.
“Kekerasan tidak bisa kita ditangani dengan cara pendekatan keamanan, itu harus terintegral. Artinya pemerintah diharapkan memainkan perannya untuk meningkatkan kesejahteraan kepada masyarakat,” kata Kapolda.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah daerah harus bekerja keras, jangan diam dan selalu mengandalkan aparat TNI-Polri. Sebab, TNI-Polri sebatas menegakan hukum. Namun berbicara kemanusiaan dan kesejahteraan adalah tugas pemerintah.
“Terbukti ada beberapa kabupaten yang dulunya daerah merah sekarang menjadi daerah hijau. Ini karena kemampuan pemerintah daerahnya. Saya harap pemerintah provinsi, kabupaten dan kota harus bekerja merangkul rakyatnya, memberikan lapangan pekerjaan dan menjamin perekonomian mereka,” pungkasnya
Secara terpisah Pansus DPR Papua mengungkapkan bahwa keluarga korban Pendeta Yeremia Zanambani mengakui pelaku penembakan terhadap almarhum adalah oknum aparat keamanan.
Anggota Pansus DPRP, Deki Nawipa mengatakan, ada beberapa angota yang sering juga bersama dengan almarhum serta keluargga dan sudah dianggap sebagai keluarga. Oleh sebab itu, korban mengetahui nama pelaku yang menembaknya.
“Mama atau istri almarhum waktu kami tanya siapa itu pembunuh Bapa, ia langsung menyebutkan nama oknum aparat keamanan yang diduga menembak korban. Jadi entah mau ungkapkan atau tidak, ini kami sampai sesuai dengan data yang kami ambil langsung di lapangan. Kami punya data tertulis dan rekaman video sehingga Pansus siap bertanggung jawab,” ungkap Deki Nawipa dalam jumpa pers yang digelar Tim Pansus DPR Papua di Hotel Horison, Jumat, (09/10).
Dikatakan, kehadiran Pansus ini mewakili Pemerintah Provinsi Papua dan pusat. Dalam kunjungannya ke Intan Jaya, Deki melihat masyarakat sangat berharap keadilan karena mereka sudah tahu pelaku penembakan.
“Kami melihat persoalan HAM dari tahun 1960 sampai dengan saat ini tidak bisa terungkap, karena lebih memproteksi institusi tidak pada pelakunya. Maka jika ingin menyelesaikan masalah dan tidak tercoreng nama baik negara dan konstitusi harus ungkap pelakunya,” tegasnya.
Menurutnya, meski banyak tim yang dikirim namun apabila tidak menyentuh substansi masalah terkait pelanggaran HAM, tentunya tidak akan menyelesaikan persoalan.
“Persoalan ini tidak akan selesai dan nama baik instisusi dan negara dan lainya akam tercoreng,” tambahnya.
Dari hasil kunjungannya ke Intan Jaya, Pansus memberikan beberapa rekomendasi kepada pemerintah daerah dan aparat keamanan yaitu untuk segera mengungkap pelaku penembakan. “Pemerintah harus mengupayakan hal ini agar pelaku diungkap secara adil,” tuturnya.
Rekomandasi lain yang disampaikan yaitu menghentikan penempatan pasukan dari Maluku sebelum kasus penembakan ini diungkap dan kondisi di Intan Jaya betul-betul aman.
“Pengiriman pasukan harus dihentikan sebelum penyelesaian masalah. Jika tidak masyarakat akan merasa terancam. Masyarakat merasa kehadiran mereka sebagai musuh. Oleh sebab itu, daerah aman dulu. Ini rekomendasi kami,” tambahnya.
Sekretaris Pansus Namantus Gwijangge menambahkan, Pansus Kemanusiaan ini dibentuk untuk melihat masalah di Kabupaten Nduga dan Intan Jaya. Hal ini sesuai dengan kesepakatan fraksi di DPR Papua. Karena masalah kemanusiaan harus dibicarakan dan di dampingi. “Kerja kita fokus pada rakyat sipil dan jaminan kaemanan bagi mereka, sesuai SK yang ada,” katanya.
Di tempat yang samam Ketua Pansus, Feryana Wakerkwa mengatakan, tim Pansus yang berangkat ke Intan Jaya pada tanggal 5 Oktiober lalu, melihat bahwa
masyarakat merasa tidak aman. Selain itu, aktivitas pemerintahan dan ekonomi lumpuh.
“Kami sampaikan apa yang kami rasakan di Intan Jaya. Masyarakat tidak aman. Aktivitas ekonomi mereka terganggu dan pemerintah tidak berjalan. Banyak rumah kelihatan tidak dihuni karena masyarakat takut beraktivitas. Kota biasa ramai, tapi ini sepi karena tidak ada mobilitas maayarakat,” bebernya.
Pansus menurut Feryana Wakerkwa juga sempat bertemudengan beberapa anak sekolah dan masyarakat yang merasa tidak aman lantaran tokoh agama yang selama ini melindungi mereka sudah tidak ada. Kondisi ini membuat masyarakat takut dan mengungsi.
“Jadi mereka (masyarakat) berpikir, ‘pagar’ mereka saja sudah terbongkar sehingga mereka takut. Pagar yang dimaksud masyarakat adalah Hamba Tuhan,” pungkasnya.(fia/oel/nat)